JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen pengadaan barang dan jasa dari Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian. Dokumen itu menyangkut proyek dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) BNPB.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan dokumen tersebut disita usai Rustian mengikuti pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (27/10/2026). Pasca pemeriksaan itu Rustian tak ditahan KPK.
Baca Juga
Kasus BNPB, KPK Tunggu Balasan Mabes TNI Soal Periksa Dua Jenderal
Mabes TNI Siap Berkordinasi dengan KPK Soal Tentara Aktif di Kasus BNPB
KPK Sebut Dua TNI Diduga Terlibat Korupsi BNPB, Letjen Suharyanto?
"Isi dari tas itu adalah beberapa dokumen yang berkaitan dengan projek-projek yang dikerjakan oleh para tersangka, begitu. Jadi memang tadi penyidik juga melakukan penyitaan atas dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa," kata Budi dikutip pada Rabu (28/10/2026).
Rustian diperiksa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BNPB sekaligus pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menjadi tersangka dalam kasus itu. Penyidik juga mengusut peran Rustian terkait pengadaan barang dan jasa yang memakai DSP dari perencanaan sampai pembayaran kepada vendor.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Didalami soal penunjukan PPK di mana PPK-nya juga menjadi salah satu tersangka dalam perkara ini," ujar Budi.
Budi menyebut keterangan Rustian diperlukan guna mengurai mekanisme pemakaian DSP yang membuka opsi pengadaan tertentu dilakukan tanpa proses lelang. KPK mengusut pihak yang berwenang memutuskan penggunaan anggaran sekaligus menentukan perusahaan pelaksana proyek.
"Tentu ini berjenjang ya proses-prosesnya. Ada Pokja, kemudian ada PPK, ada KPA, ya, sehingga hari ini KPA, ya, RST selaku Sestama itu kan juga dia dalam kapasitas Sestama dia juga sebagai KPA, sekaligus PPK," ujar Budi.
KPK mengendus mekanisme pengadaan itu dimanfaatkan guna menunjuk perusahaan swasta yang mempunyai benturan kepentingan dengan pejabat BNPB.
"Inilah yang kemudian diduga menjadi celah para pihak di BNPB ini menunjuk pihak-pihak swasta yang diduga punya konflik kepentingan," ucap Budi.
Diketahui, Rustian turut diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 13 Oktober 2026. Tapi, penyidik memulangkannya usai pemeriksaan intensif.
Sebelumnya, KPK menetapkan lima 5 orang sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Salah satu tersangkanya ialah Bima Setiawan yang merupakan selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari Eks Kepala BNPB Suharyanto. Suharyanto merupakan TNI aktif dengan pangkat letnan jenderal atau bintang tiga.
Selain Bima, empat tersangka lainnya ialah Richard Erlangga selaku Tenaga Ahli eks Kepala BNPB Suharyanto, Gabriel Purwaka Sigit selaku Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan Dan Dana Kedaruratan BNPB, Syifa Nrika Ghifarin selaku pihak swasta dan Gery Prasetiawan selaku pihak swasta.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 14 Oktober sampai 2 November 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
