jpnn.com, JAKARTA - Komisi III DPR mendesak aparat penegak hukum menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo menegaskan penegakan hukum harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla.
BACA JUGA: Sinergi Kementrans dan DPR RI, Kawasan Transmigrasi Anawua Kolaka Dapat Rp3 Miliar
Menurut dia, kebakaran yang terus terjadi setiap tahun tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian dan tindakan hukum yang jelas.
“Jangan lagi ada kejadian-kejadian yang berulang setiap tahun tanpa ada solusi, tanpa ada penindakan dari para penegak hukum,” kata Rudianto kepada wartawan, Rabu (28/10).
BACA JUGA: Bukan Persib yang Bikin Melbourne Victory Waswas, tetapi Asap dan Karhutla
Dia menilai penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada masa mendatang.
“Saya kira intinya adalah harus ada penegakan hukum,” ujarnya.
BACA JUGA: Komisi III DPR Apresiasi Polri Tetapkan 243 Tersangka dan 13 Korporasi Karhutla, Dorong Usut Aktor Intelektual
Rudianto juga menyoroti pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menyebut bakal ada penetapan tersangka dari kalangan korporasi terkait kasus karhutla.
“Saya tahu Pak Kapolri sudah menyampaikan bahwa akan ada tersangka dari korporasi dalam kebakaran hutan ini,” tuturnya.
Legislator NasDem itu berharap komitmen tersebut segera ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Dia pun menunggu langkah konkret aparat dalam mengusut keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla.
“Kita tunggu,” pungkas Rudianto. (kkp/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Apresiasi Kinerja Jampidsus Kuntadi, Prof Hibnu Nugroho: Negara Hadir Lawan Korporasi Jahat
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Kenny Kurnia Putra
