HARIAN.FAJAR.CO.ID, BULUKUMBA – Badan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Bulukumba menggelar dialog publik bersama Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Wadir Pelayanan RSUD HASDR, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pers, Selasa, 27 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut digelar di RM HDR, Bupati Bulukumba hingga Kadis PMD, Kadis Kominfo, mewakili Dinkes dan Dinsos turut hadir pada kegiatan tersebut.
Dalam sambutan Kepala Cabang BPJS kesehatan Bulukumba, Diah Rini membeberkan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di Bulukumba.
Saat ini kata dia, sudah terdapat sebanyak 473. 150 masyarakat Bulukumba yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.hanya saja kata dia, yang aktif hanya 345. 525.
Untuk presentasi keaktifan saat ini dibeberkan Diah Rini, masih diangka 70,67% per 30 September tahun ini. Olehnya diperlukan kolaborasi agar kepesertaan BPJS masyarakat Bulukumba dapat terpenuhi.
“Untuk itu diperlukan kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah, OPD dan Fasilitas kesehatan,” cetusnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan BPJS memerlukan kolaborasi bersama pemerintah, LSM dan insan pers.
Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf mengatakan bahwa program BPJS harus dipastikan memberikan manfaat terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Bulukumba.
Pemerintah Daerah sendiri kata dia, akan terus memberikan dukungan terhadap program BPJS sesuai dengan kemampuan daerah.
Dalam sambutannya, Andi Utta sapaan Bupati Bulukumba, menyinggung soal desil atau status sosial dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, masyarakat jangan ada yang pura-pura miskin.
“Jangan mau dikategorikan desil 1-5 kalau sudah bisa nyicil kendaraan, kalau nyicil kan berarti sudah mampu,” kata Bupati Andi Utta dalam sambutannya.
Pada kesempatan itu, Andi Utta juga mengajak media berperan untuk menyebarkan informasi terkait pentingnya kepesertaan BPJS kesehatan.
“Teman-teman media juga punya peran untuk memberikan informasi yang baik, termasuk informasi terkait kepesertaan BPJS ini,” ucapnya.
Andi Utta juga menekankan kepada para Kepala Puskesmas dan RSUD, agar memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat.
“Di Puskesmas dan RSUD, kalau ada masyarakat yang sakit harus didahulukan dulu pelayanan ketimbang ditanya soal BPJSnya,” tegasnya. (fad)
