SINGAPURA – Singapura menetapkan target kapasitas energi surya sebesar 4 gigawatt-peak (GWp) pada 2035, melanjutkan target sebelumnya, yakni 3 GWp pada 2030. Keterbatasan lahan membuat Pemerintah Singapura membidik atap bangunan, lahan kosong, permukaan air, hingga fasad gedung untuk pemasangan panel surya.
Menteri Negara pada Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Energi, Perdagangan dan Industri Singapura Gan Siow Huang mengatakan, pemanfaatan ruang perlu dibarengi pengembangan teknologi. Kedua pendekatan tersebut diharapkan membuka lokasi pemasangan panel yang sebelumnya sulit dimanfaatkan.
Baca Juga
Singapura Ajak Indonesia Atasi Kabut Asap
Perselisihan Indonesia dan Singapura Berisiko Rugikan Ekonomi
“Kita akan memanfaatkan energi surya di mana pun memungkinkan di seluruh Singapura,” kata Gan dalam pembukaan Asia Clean Energy Summit (ACES) 2026, Selasa (27/10/2026). Forum tersebut berlangsung dalam rangkaian Singapore International Energy Week.
Lebih dari 5.000 blok perumahan Housing and Development Board (HDB) dan bangunan publik telah dilengkapi panel surya melalui program SolarNova serta inisiatif pemerintah lainnya. Di sektor perumahan swasta, terdapat lebih dari 8.000 instalasi panel surya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Energy Market Authority (EMA) telah meluncurkan tender pemasangan panel surya di fasilitas publik, termasuk kanopi parkir. Tender juga mencakup teknologi building-integrated photovoltaics (BIPV) yang menyatukan panel surya dengan elemen bangunan.
Kebutuhan berbagai lembaga pemerintah akan digabungkan untuk menghasilkan skala proyek lebih besar. EMA juga akan bekerja sama dengan Sustainable Energy Association of Singapore (SEAS) untuk membantu pemilik rumah menemukan penyedia layanan pemasangan panel surya.
Untuk memanfaatkan lahan kosong, pemerintah mengembangkan sistem panel surya dalam kontainer. Sistem tersebut memungkinkan pemasangan pembangkit secara cepat dan fleksibel, serta penambahan kapasitas sesuai kebutuhan.
JTC, lembaga pengembang kawasan industri, menguji pemasangan panel surya pada kanopi yang membentang di antara dua bangunan di Woodlands East Industrial Estate. Proyek bersama EDP APAC itu memanfaatkan ruang antargedung yang sebelumnya tidak digunakan.
JTC juga membuka dua tantangan inovasi untuk pengembangan panel surya pada fasad bangunan dan sistem surya kontainer dengan baterai bergerak. Teknologi tersebut diharapkan memasok listrik ke lokasi konstruksi dan tempat kerja sementara yang masih mengandalkan generator diesel.
Peluang pemasangan panel surya turut dijajaki pada atap bangunan bersejarah bersama Singapore Land Authority dan Swiss Technology Innovation Centre. Pemasangannya harus tetap mempertahankan karakter arsitektur bangunan.
Meski kapasitas terus ditambah, Gan mengatakan, potensi energi surya domestik tetap terbatas. Pada 2050, energi surya diperkirakan hanya mampu memenuhi sekitar 10 persen kebutuhan listrik Singapura.
Karena itu, Singapura juga mengandalkan rencana impor listrik rendah karbon dari negara tetangga. Pada Senin (26/10/2026), EMA memberikan persetujuan bersyarat kepada Sembcorp Utilities untuk mengimpor listrik berkapasitas 1,3 gigawatt dari atau melalui Semenanjung Malaysia.
Proyek tersebut direncanakan memanfaatkan sejumlah sumber energi rendah karbon, termasuk tenaga angin lepas pantai Vietnam dan energi surya Malaysia. Dengan tambahan itu, tiga proyek impor dari Semenanjung Malaysia telah mendapat persetujuan bersyarat, dengan total kapasitas 2,2 gigawatt jika seluruhnya terealisasi.
Singapura dan Malaysia juga mempelajari pembangunan interkoneksi listrik kedua yang studi kelayakannya ditargetkan selesai pada awal 2027. Sementara itu, Singapura dan Indonesia telah menyepakati peta jalan bilateral pada Juli 2026 yang mencakup proyek komersial serta pengaturan transmisi listrik lintas negara.
Ketua Energy Association of Singapore Edwin Khew mengatakan, percepatan transisi energi Asia Tenggara membutuhkan pengembangan jaringan listrik dan penyimpanan energi. Menurut Khew, kawasan ini diperkirakan menyumbang 20–25 persen pertumbuhan permintaan energi global hingga 2035, meski populasinya sekitar sembilan persen dari penduduk dunia.
Mengutip proyeksi Badan Energi Internasional (IEA), Khew menyebut tagihan impor bahan bakar fosil Asia Tenggara dapat naik dari 80 miliar dolar AS pada 2024 menjadi sekitar 245 miliar dolar AS pada 2035 berdasarkan kebijakan saat ini. Kenaikan tersebut menempatkan keamanan pasokan dan biaya energi sebagai persoalan ekonomi kawasan.
Khew menilai ASEAN Power Grid semakin diperlukan untuk menghubungkan pembangkit energi terbarukan dengan pusat permintaan. Jaringan tersebut juga memungkinkan perdagangan listrik lintas negara berkembang seiring bertambahnya kebutuhan energi.
