TIMIKA, KOMPAS – Penyelesaian konflik Papua harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan ketegasan terhadap kekerasan, keadilan bagi masyarakat, serta kesungguhan pemerintah dalam mengatasi akar persoalan. Negara harus mampu menghentikan aksi kelompok bersenjata yang mengancam keselamatan warga, sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia, membuka ruang dialog, dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Bambang Soesatyo, menegaskan, kehadiran aparat keamanan tetap diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan melindungi masyarakat. Namun, perdamaian yang bertahan lama akan sulit terwujud tanpa keadilan, kepercayaan rakyat, dan keterlibatan langsung orang asli Papua dalam menentukan masa depan tanah kelahirannya.
“Langkah dan kebijakan Presiden Prabowo sudah tepat. Negara harus tegas menghentikan kekerasan di Papua, tetapi jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan. Kelompok bersenjata yang mengancam keselamatan warga harus ditindak tegas. Sementara luka sosial yang selama ini dirasakan masyarakat Papua harus dipulihkan melalui keadilan dan kesejahteraan,” ujar Bambang Soesatyo atau yang dikenal sebagai Bamsoet, Rabu (28/10/2026).
Bamsoet mengingatkan, kekerasan yang terus terjadi di Papua telah berdampak serius pada kehidupan masyarakat.
Data Komnas HAM mencatat, sepanjang 2025 terdapat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata yang menyebabkan 119 orang meninggal dunia dan 43 orang luka-luka. Sementara itu, pada semester pertama 2026, tercatat 42 peristiwa dengan 59 korban meninggal dan 50 orang mengalami luka-luka.
Situasi tersebut, lanjut Bamsoet, menunjukkan bahwa penanganan Papua membutuhkan kebijakan keamanan yang terukur, penegakan hukum yang konsisten, serta perlindungan maksimal bagi masyarakat sipil.
“Jangan sampai masyarakat Papua terus hidup dalam ketakutan. Setiap korban jiwa adalah kehilangan bagi bangsa Indonesia. Siapa pun yang menggunakan senjata untuk meneror dan menyerang warga harus diproses secara hukum. Pada saat yang sama, aparat wajib menjaga keselamatan rakyat dan menghormati hak asasi manusia,” tegas Bamsoet.
Bamsoet menuturkan, persoalan Papua juga tidak dapat dilepaskan dari kesenjangan kesejahteraan yang masih lebar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2026 menunjukkan, angka kemiskinan di Papua Tengah mencapai 30,41 persen dan Papua Pegunungan 26,34 persen, jauh melampaui tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen.
Kesenjangan tersebut, menurut Bamsoet, memperlihatkan besarnya pekerjaan pemerintah dalam memperbaiki akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, kesempatan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat setempat. Pelaksanaan otonomi khusus juga perlu terus dievaluasi agar anggaran yang dialokasikan benar-benar membawa perubahan hingga ke wilayah pedalaman.
“Perdamaian akan sulit tumbuh apabila masyarakat masih menghadapi kemiskinan dan ketimpangan. Anak-anak Papua berhak memperoleh pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang layak, serta kesempatan kerja yang luas. Masyarakat Papua harus merasakan bahwa negara hadir untuk memperbaiki kehidupan mereka,” kata Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, keberhasilan kebijakan pemerintah di Papua harus terlihat dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kekerasan harus terus berkurang, warga yang mengungsi dapat kembali ke rumah dengan aman, anak-anak bisa bersekolah tanpa rasa takut, pelayanan kesehatan menjangkau daerah terpencil, dan kegiatan ekonomi kembali berjalan.
Pemerintah juga perlu mengevaluasi kebijakan keamanan dan pembangunan secara berkala dengan melibatkan masyarakat setempat. Dengan begitu, upaya menjaga stabilitas dapat berjalan seiring dengan pemulihan kepercayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.
“Senjata harus dihentikan dengan ketegasan negara, luka sosial disembuhkan dengan keadilan, dan masa depan Papua dibangun bersama orang Papua. Papua adalah Indonesia. Indonesia tanpa Papua bukan Indonesia. Karena itu, menjaga Papua berarti melindungi rakyatnya, menghormati martabatnya, dan memastikan masa depannya lebih baik,” tutur Bamsoet.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, di sela kunjungan kerjanya di Timika, Papua Tengah, Selasa (27/10/2026), menegaskan, pemerintah terus mengupayakan penyelesaian berbagai persoalan di Papua melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara terpadu.
Ia menjelaskan, Presiden menekankan pentingnya menciptakan stabilitas keamanan sebagai landasan bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Untuk itu, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh kementerian dan lembaga terkait harus memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam menangani berbagai persoalan di Papua. Upaya menjaga keamanan juga harus berjalan beriringan dengan pembangunan yang inklusif, pendekatan humanis, serta program kesejahteraan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat bawah.
“Pesan Bapak Presiden bahwa keamanan pasti akan berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, diciptakan situasi aman, baik dari pemerintah daerah maupun aparat yang terkait di sini, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bersama, berkolaborasi, terkoordinasi, sehingga tidak jalan masing-masing,” tegas Dudung.
Ia pun menekankan, pembangunan Papua harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta menjangkau masyarakat hingga ke tingkat bawah. Dalam konteks tersebut, Kemenko Polkam mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk memantau perkembangan situasi wilayah sekaligus memastikan seluruh unsur bergerak bersama dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan Papua harus menyusur sampai ke tingkat bawah. Ini yang kita pastikan. Tugas saya mengoordinasikan semua kelembagaan yang terkait untuk melihat sejauh mana perkembangan situasi yang ada di wilayah,” ujarnya.
Sejalan dengan upaya memperkuat keamanan dan pembangunan, Dudung juga meminta seluruh prajurit TNI dan personel Polri menjaga loyalitas kepada Merah Putih serta mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia mengingatkan bahwa TNI dan Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat, dengan tanggung jawab melindungi, mengayomi, dan menjaga keselamatan masyarakat.
“Loyalitaslah kepada Merah Putih. TNI dan Polri berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadilah prajurit-prajurit pejuang yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan golongan,” tegasnya.
Selain menekankan profesionalisme dan soliditas aparat, Dudung mengingatkan pentingnya pendekatan humanis dalam menjaga keamanan di Papua. Penanganan terhadap kelompok pengacau keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat, menurut dia, harus berjalan beriringan dengan pendekatan persuasif dan dialogis untuk membangun kepercayaan, merangkul seluruh elemen masyarakat, serta memperkuat persatuan dalam membangun Tanah Papua.
“Pesan Bapak Presiden, di samping melaksanakan tugas-tugas terhadap kelompok pengacau keamanan yang selama ini menyakiti masyarakat, yang kedua adalah lakukanlah pendekatan dengan hati. Pendekatan untuk merangkul siapa pun untuk membangun bersama bangsa ini, membangun bersama Tanah Papua agar ke depannya semakin maju dan sukses,” ungkap Dudung.
