Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menemui masyarakat Kota Padang Panjang dalam kegiatan pra sosialisasi dan dialog pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi, yang melewati Padang Panjang, Rabu (28/10/2026). Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menjelaskan rencana pembangunan proyek strategis tersebut sekaligus mendengarkan aspirasi warga, terutama masyarakat yang lahan dan kawasan pertaniannya berpotensi terdampak trase jalan tol.
Andre menegaskan, pembangunan jalan tol bukan sekadar menghadirkan infrastruktur baru, melainkan upaya membuka konektivitas Sumatera Barat yang selama ini kerap menghadapi persoalan kemacetan dan terputusnya akses transportasi akibat bencana. Karena itu, ia meminta masyarakat dan pemerintah duduk bersama mencari solusi agar pembangunan dapat berjalan dengan tetap memperhatikan hak serta kepentingan warga.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Alex Saputra, unsur pemerintah provinsi dan daerah, tokoh adat, niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, Bundo Kanduang, serta masyarakat.
Dalam dialog itu, Andre menjelaskan bahwa pembangunan tol Sicincin-Bukittinggi merupakan salah satu terobosan untuk mengatasi keterbatasan jalur penghubung di Sumbar. Selama ini, akses Padang menuju Padang Panjang, Bukittinggi, dan sejumlah daerah lainnya sangat bergantung pada jalur yang rawan mengalami gangguan, terutama di kawasan Lembah Anai dan jalur alternatif Malalak.
“Sumatera Barat membutuhkan terobosan. Sejak saya kecil sampai sekarang, jalur Padang menuju Bukittinggi masih itu-itu saja. Akibatnya, kemacetan terjadi di mana-mana. Ketika Lembah Anai putus, kita tidak memiliki jalur alternatif yang memadai,” ujar Andre yang juga ketua umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Menurutnya, pengalaman bencana yang memutus akses transportasi dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan pentingnya membangun jalur alternatif yang lebih andal. Terputusnya jalan utama bukan hanya menghambat perjalanan masyarakat, tetapi juga mengganggu distribusi bahan pokok, hasil pertanian, dan kebutuhan logistik lainnya.
Andre mengungkapkan, pembangunan tol Sicincin-Bukittinggi telah mendapatkan dukungan anggaran pemerintah pusat dengan nilai perencanaan sekitar Rp29 triliun, di luar pembebasan lahan. Ia menyebut anggaran tersebut merupakan hasil perjuangan untuk meyakinkan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat mendapatkan perhatian.
“Alhamdulillah, kita mendapatkan dukungan untuk pembangunan tol dari Sicincin menuju Bukittinggi. Tugas saya sebagai anggota DPR adalah memperjuangkan anggarannya dan memastikan Sumatera Barat mendapatkan perhatian pemerintah pusat,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Andre menjelaskan, rencana pembangunan mencakup jalur dari Sicincin menuju Padang Panjang dengan dua terowongan, masing-masing sekitar 700 meter dan 4,6 kilometer. Sementara itu, pembangunan jalur menuju kawasan Agam juga menjadi bagian dari rencana pengembangan konektivitas tersebut.
Meski demikian, Andre menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari terwujudnya jalan tol, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di sepanjang trase.
Andre meminta PT Hutama Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta instansi pertanahan membuka ruang dialog yang jelas dan transparan. Persoalan kepemilikan lahan, lahan garapan, sawah produktif, bangunan, pohon, hingga sistem irigasi harus dibahas secara terperinci sebelum proses pembangunan berjalan lebih jauh.
“Saya tidak ingin menzalimi masyarakat. Jabatan ini harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Karena itu, kita harus duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Kalau ada persoalan, sampaikan. Kita diskusikan apakah trase bisa digeser atau bagaimana cara mengurangi dampaknya,” tegas Andre.
Andre juga menekankan pentingnya meminimalkan dampak terhadap lahan pertanian dan memastikan akses masyarakat tidak terputus akibat pembangunan. Menurutnya, desain jalan harus memperhitungkan kebutuhan terowongan, jalan penghubung, atau struktur penyeberangan di titik-titik tertentu agar kampung dan nagari tidak terisolasi.
“Jangan sampai pertanian masyarakat terganggu. Kalau ada persoalan irigasi, harus dicarikan solusinya. Kita juga harus memastikan kampung-kampung tidak terpisah. Pembangunan ini harus membawa manfaat bagi masyarakat dan generasi berikutnya,” ujarnya.
Andre menyebut pra-sosialisasi di Padang Panjang sengaja dilakukan untuk mempercepat komunikasi dengan warga sebelum memasuki tahapan sosialisasi yang lebih terperinci. Ia menyampaikan bahwa dialog lanjutan bersama tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, Hutama Karya, Kementerian PU, ATR/BPN, serta unsur terkait lainnya direncanakan berlangsung pada pertengahan November 2026.
Dalam tahapan tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh penjelasan lebih jelas mengenai rencana trase, bidang tanah yang berpotensi terdampak, status kepemilikan maupun penggarapan, serta mekanisme penilaian dan ganti kerugian.
Andre juga meminta pemerintah daerah membantu memastikan proses komunikasi berlangsung terbuka dan masyarakat memperoleh informasi yang utuh. Ia menegaskan tidak ingin pembangunan menimbulkan persoalan berkepanjangan hanya karena kurangnya penjelasan sejak awal.
Sementara itu, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyambut kegiatan pra-sosialisasi tersebut dan berharap dialog dapat menghasilkan kesepahaman antara pemerintah dengan masyarakat. Ia menyebut pembangunan tol diharapkan meningkatkan perekonomian daerah, menekan pengangguran, serta mendorong Padang Panjang berkembang bukan hanya sebagai kota lintasan, tetapi juga menjadi kota tujuan.
Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi menjelaskan bahwa pengalaman terputusnya akses Lembah Anai dan Malalak menunjukkan kebutuhan mendesak terhadap jalur alternatif. Ia menyebut, ketika kedua akses tersebut terganggu pada 2025, perjalanan yang biasanya ditempuh dalam dua hingga tiga jam dapat membengkak hingga sekitar 10 jam akibat kemacetan.
Elsa mengatakan, pelebaran jalan nasional yang sudah padat di sisi kiri dan kanan dinilai lebih sulit dibandingkan pembangunan jalur baru. Karena itu, ia mengajak masyarakat mengikuti proses sosialisasi dan menyampaikan keberatan maupun kebutuhan secara terperinci agar dapat dibahas bersama.
Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro juga menyampaikan permohonan maaf apabila kegiatan pendataan awal di lapangan sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga. Ia mengatakan masukan masyarakat, termasuk mengenai perbedaan antara pemilik lahan dan penggarap, akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan data sebelum tahapan konsultasi publik berikutnya.
Dalam dialog, sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan kekhawatiran mengenai lahan pertanian produktif, penghidupan petani, dan kelancaran irigasi. Mereka meminta agar informasi mengenai trase disampaikan secara transparan dan setiap persoalan diselesaikan melalui musyawarah.
Di sisi lain, sejumlah tokoh adat juga menyatakan dukungan terhadap pembangunan dengan harapan prosesnya tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Salah satu masukan yang mengemuka adalah pentingnya validasi data kepemilikan tanah melalui perwakilan kaum yang jelas agar pembahasan dan penyelesaian persoalan lahan dapat berlangsung lebih tertib.
Andre menegaskan, dirinya akan terus mengikuti proses pembahasan tersebut, termasuk memastikan aspirasi warga menjadi perhatian dalam penyempurnaan rencana pembangunan “Tujuan kita sama, bagaimana Sumatera Barat dan Padang Panjang semakin maju. Kita harus mencari jalan keluar yang terbaik, mengurangi dampak terhadap masyarakat, dan memastikan pembangunan ini memberikan manfaat untuk anak cucu kita,” tutup Andre.
