JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengultimatum perusahaan pemegang konsesi migas yang belum menjalankan proyek pengembangan. Ia meminta perusahaan yang telah menyelesaikan eksplorasi dan mengantongi persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (POD) segera merealisasikan kegiatan produksi.
Bahlil menegaskan pemerintah tidak ingin perusahaan terus menguasai konsesi tanpa melanjutkan pengembangan lapangan migas. Ia meminta perusahaan yang tidak mampu menjalankan proyek menyerahkan kembali konsesinya kepada negara agar pemerintah dapat menawarkan pengelolaannya kepada perusahaan lain.
Baca Juga
Bahlil Tegaskan Pengadaan Energi via BLU tak Pakai APBN
Bahlil Duga Ada Perusahaan Sawit Asing Jalankan Usaha Tambang
Bahlil Jelaskan Skema Impor BBM Lewat BLU, Begini Alurnya hingga Pertamina
"Jadi kepada Bapak Ibu yang sudah memegang konsesi, sudah selesai POD tapi belum jalan-jalan, saya meminta untuk segera dieksekusi, mohon bantuannya. Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara," kata tokoh yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM ini dalam Forum Ekonomi, Keuangan, dan Komersial Hulu Minyak dan Gas Bumi (Forek Hulu Migas) 2026 di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Bahlil mengatakan pemerintah akan memberikan kesempatan kepada perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsesi tersebut, termasuk PT Pertamina (Persero). Menurut dia, percepatan pengerjaan lapangan migas menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan produksi minyak nasional.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Ia menegaskan tuntutan percepatan tersebut juga berlaku bagi Pertamina sebagai perusahaan milik negara. Bahlil meminta Pertamina tidak memperlambat pengerjaan proyek dan membuka ruang kerja sama dengan perusahaan lain apabila menghadapi keterbatasan dalam pengembangan lapangan.
"Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan, termasuk Pertamina. Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat. Kalau tidak, sharing dengan perusahaan yang lain. Karena kita butuh produktivitas dan peningkatan lifting di bangsa kita," ujar Bahlil.
Ia menjelaskan Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan produksi minyak. Lifting minyak nasional terus mengalami penurunan selama sekitar satu dekade sebelum pemerintah berhasil mencapai target APBN sebesar 605 ribu barel per hari pada 2025.
Menurut Bahlil, pencapaian tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan minyak nasional yang mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Dengan produksi berkisar 600 ribu hingga 605 ribu barel per hari, Indonesia masih membutuhkan pasokan impor sekitar satu juta barel per hari sebelum memperhitungkan substitusi melalui biodiesel B50.
