Pemerintah Indonesia dan Malaysia membahas peluang kerja sama ketenagakerjaan, konektivitas, serta pembangunan ekonomi kawasan perbatasan dalam Persidangan Ke-41 Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja Pembangunan Sosio Ekonomi Malaysia-Indonesia (KK/JKK Sosek Malindo) 2026 di Bandung, Jawa Barat, pada 27-30 Oktober 2026.
Salah satu agenda yang dibahas adalah usulan proyek percontohan Special Border Treatment bagi Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun. Inisiatif ini ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Johor dan Melaka melalui skema Visa by Project.
Ketua Sosek Indonesia sekaligus Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengatakan pembahasan tersebut akan ditindaklanjuti oleh kementerian teknis terkait.
“Kita akan bahas payung kerja sama yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing kementerian teknis, terkait adanya WNI yang bekerja musiman di beberapa sektor di Malaysia,” kata Safrizal.
Ia berharap skema khusus tersebut dapat diterapkan melalui mekanisme pengawasan yang disepakati kedua negara. Pelaksanaannya juga perlu memperhatikan legalitas, perlindungan tenaga kerja, dan ketentuan keimigrasian.
Persidangan bilateral ini turut membahas optimalisasi Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk–Pos Kawalan Sempadan (PKS) Telok Melano, yang menghubungkan Kalimantan Barat dengan Sarawak. Pos lintas batas tersebut telah diresmikan pada 21 Agustus 2026.
Kedua delegasi juga membahas penataan pengelolaan lintas batas Indonesia–Malaysia dan pembangunan infrastruktur keselamatan di kawasan perbatasan internasional.
Safrizal menegaskan, kerja sama Sosek Malindo perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan. Menurutnya, kawasan perbatasan dapat menjadi ruang pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat hubungan masyarakat kedua negara.
Selain agenda ekonomi, Indonesia dan Malaysia membahas koordinasi penanggulangan banjir di kawasan Sungai Sembakung–Pansiangan yang melibatkan Kalimantan Utara dan Sabah.
Kedua negara juga membahas penyelarasan prosedur pemulangan jenazah antara Riau dan Kepulauan Riau dengan Johor dan Melaka. Penyelarasan standar operasional prosedur (SOP) tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antarlembaga dan memberikan kepastian layanan bagi masyarakat.
Dalam persidangan itu, delegasi Malaysia turut mengapresiasi upaya Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Malaysia juga membuka peluang pemberian bantuan untuk mendukung penanganan bencana tersebut.
Baca Juga: Beras Bulog Menumpuk 4,5 Juta Ton, Stok RI 22 Kali Lipat Malaysia
Persidangan Ke-41 KK/JKK Sosek Malindo diikuti perwakilan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dari kedua negara. Delegasi Indonesia mencakup perwakilan Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Sementara itu, delegasi Malaysia melibatkan perwakilan Johor, Melaka, Sarawak, dan Sabah.
Melalui forum ini, kedua negara membahas sejumlah langkah untuk memperkuat konektivitas, membuka peluang ekonomi, serta meningkatkan koordinasi penanganan persoalan lintas batas.
