jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengecam praktik dugaan pengoplosan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) bersubsidi menjadi premium.
Amran menegaskan bahwa perbuatan pengoplosan beras SPHP bersubsidi menjadi premium itu merugikan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program pemerintah.
BACA JUGA: Temukan Beras Subsidi Dioplos, Mentan Minta Polisi Bongkar Mafia SPHP Sampai Akar-akarnya
Kecaman itu disampaikan Mentan Amran atas dugaan praktik pengoplosan beras SPHP bersubsidi yang diduga diubah menjadi beras premium saat meninjau sebuah toko di kawasan Jakarta Timur.
Mentan menyebut tindakan tersebut tidak memiliki kemanusiaan, mengingat beras bersubsidi merupakan bantuan pemerintah untuk menjaga akses pangan masyarakat berpenghasilan rendah agar memperoleh harga yang terjangkau.
BACA JUGA: BULOG Luncurkan Kemasan Baru Beras SPHP, Tandai 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
"Ini adalah (perbuatan) amoral, tidak ada lagi kemanusiaannya. Ini (beras SPHP) adalah jatah beras untuk orang miskin, kemudian ini barang disubsidi, (tetapi) ini dioplos, dirampok ini," kata Amran dalam sidak oplos beras SPHP jadi premium di Jakarta, Rabu (28/10).
Dia menambahkan bahwa beras SPHP menjadi instrumen pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sehingga penyalahgunaan komoditas tersebut mencederai kepentingan masyarakat yang membutuhkan perlindungan pangan.
BACA JUGA: Bareskrim Bongkar Dugaan Kecurangan Beras Fortifikasi, 12 Saksi Diperiksa
Amran mengatakan beras bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok masyarakat ekonomi terbawah, termasuk penerima manfaat dari kelompok desil satu hingga lima yang membutuhkan akses pangan terjangkau.
Dia menjelaskan beras SPHP yang seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram diduga dibongkar dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga sekitar Rp17.000 per kg. Amran menyebut pemerintah memberikan subsidi terhadap beras SPHP sebesar Rp6.000 per kilogram.
Oleh karena itu, dia menyatakan praktik tersebut tidak hanya berpotensi merugikan masyarakat penerima manfaat, tetapi juga mengganggu upaya pemerintah menjaga kestabilan harga beras nasional.
Menurut Amran, pemerintah bekerja keras meningkatkan produksi pangan dan menjaga ketersediaan beras, terutama ketika dunia menghadapi tantangan krisis pangan, energi, dan air.
Menurut dia, penyalahgunaan beras negara merupakan tindakan yang mengkhianati perjuangan petani dan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
Dia menyampaikan dugaan praktik tersebut perlu ditindak tegas agar program subsidi pangan tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau.
"Tahu? beras itu vital. Ingat kalau krisis pangan itu (bisa) berdampak pada krisis politik dan konflik sosial terjadi. Ini sabotase ini. Dia (mafia pangan) inginkan kita ini ribut. Jadi, yang inilah yang mengangkat harga (beras di pasar mahal)," ucapnya.
Amran meminta aparat penegak hukum memastikan pelaku bertanggung jawab sehingga beras SPHP tetap menjadi instrumen perlindungan masyarakat dan tidak disalahgunakan untuk keuntungan kelompok tertentu.
Adapun Mentan) melakukan inspeksi mendadak di dua lokasi dugaan praktik pengoplosan beras SPHP menjadi beras premium di Jakarta Timur, guna menjaga tata niaga perberasan.
Pada lokasi pertama di sebuah toko Jalan Kayumanis X, Matraman, Amran menemukan dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi yang dipasarkan kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi sebanyak 600 ton.
Setelah dari Kayumanis, Amran bersama jajaran Polri melanjutkan inspeksi mendadak ke kawasan Pasar Induk Beras Cipinang
Atas hal itu, Mentan Amran menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada jajaran Polri atas keberhasilan institusi itu mengungkap praktik culas pengoplosan beras bersubsidi program SPHP menjadi premium.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolri dan Kabareskrim, Pak Kapolda. Kami ucapkan terima kasih mewakili petani Indonesia 160 juta jiwa dan petani padi 115 juta jiwa," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
