Kebijakan pengurangan pasokan gas bumi Indonesia ke Singapura memunculkan beragam respons masyarakat. Dalam Program Wawasan Polling Radio Suara Surabaya dengan tajuk “Indonesia Pangkas Pasokan Gas ke Singapura, Mendukung atau Khawatir?”, mayoritas pendengar yang berpartisipasi melalui WhatsApp dan telepon menyatakan mendukung kebijakan tersebut. Sementara itu, hasil polling di Instagram @suarasurabayamedia menunjukkan suara yang berimbang antara pihak yang mendukung dan khawatir.
Berdasarkan hasil polling melalui WhatsApp dan telepon sejak program dimulai Kamis (29/10/2026) pukul 07.00 WIB, sebanyak 82 persen atau 67 pendengar menyatakan mendukung pengurangan pasokan gas ke Singapura. Sementara itu, 18 persen atau 15 pendengar lainnya menyatakan khawatir terhadap kebijakan tersebut.
Adapun hasil polling di Instagram menunjukkan hasil yang berimbang. Sebanyak 50 persen atau 90 pengguna menyatakan mendukung, sedangkan 50 persen atau 90 pengguna lainnya menyatakan khawatir.
Dalam diskusi, Komaidi Notonegoro Pengamat Energi dan Migas sekaligus Direktur Eksekutif ReforMiner Institute menilai pengurangan ekspor gas ke Singapura merupakan langkah yang logis di tengah penurunan produksi gas nasional.
Menurut Komaidi, penyesuaian ekspor bukan kebijakan yang sepenuhnya baru. Pembahasannya telah berlangsung sejak 2022 dan diproyeksikan berjalan secara bertahap hingga 2028.
“Sebetulnya bukan strategi yang bagaimana-bagaimana memang. Produksi dalam negeri kita turun. Fosil dan minyak gas itu kan lama-lama habis kalau dikuras terus. Sumur-sumur penggantinya belum ada,” kata Komaidi saat mengudara di Radio Suara Surabaya, Kamis (29/10/2026).
Ia menjelaskan, penurunan produksi gas nasional menjadi salah satu alasan pemerintah perlu menyesuaikan alokasi pasokan untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor.
“Kalau kita membutuhkan dan produksinya turun, mau tidak mau harus dibagi,” ujarnya.
Meski neraca gas nasional secara keseluruhan masih surplus, Komaidi mengatakan distribusi gas di dalam negeri masih menghadapi kendala. Gas yang diproduksi di suatu wilayah belum tentu dapat disalurkan ke wilayah lain karena keterbatasan infrastruktur jaringan pipa.
Menurut dia, sebagian produksi gas berasal dari wilayah seperti Kalimantan dan Papua. Sementara itu, penyaluran ke Jawa membutuhkan jaringan pipa atau pengangkutan dalam bentuk gas alam cair (liquefied natural gas atau LNG), yang memerlukan biaya tambahan.
“Kalau mau harus pakai LNG, harganya mahal. Harus dicairkan dulu, lalu dibawa pakai kapal, diubah lagi jadi gas. Biayanya dobel-dobel, mungkin sampai Indonesia barat harganya dua kali lipat,” jelasnya.
Komaidi menambahkan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan gas dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri. Ia mencontohkan pembangunan jaringan pipa Cirebon-Semarang (Cisem) yang membantu menghubungkan jaringan gas di Jawa bagian barat hingga Jawa Timur.
Namun, menurut dia, pengembangan jaringan gas masih membutuhkan dukungan pemerintah, termasuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga perlu memastikan tersedianya konsumen yang mampu menyerap gas tersebut.
“Pemerintah harus memastikan gasnya lewat mana. Lalu setelah produksi, pemerintah harus menjamin ada yang menyerap. Pabrik-pabrik disiapkan di sekitar pipa,” katanya.
Ia juga menyoroti pengembangan jaringan gas rumah tangga yang menghadapi tantangan investasi. Volume konsumsi rumah tangga relatif kecil dibandingkan industri, sedangkan pembangunan jaringan distribusi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, dukungan pemerintah diperlukan agar pengembangan jaringan gas rumah tangga dapat berjalan.
Pandangan Komaidi tersebut menyoroti bahwa pengurangan ekspor gas perlu berjalan seiring dengan upaya memperkuat infrastruktur distribusi dalam negeri. Dengan begitu, gas yang tersedia dapat disalurkan secara lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan konsumen domestik. (lta/faz)
