Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Pemerintah Kota Padang mengkaji pemanfaatan material sedimen hasil pengerukan sungai. Ia mendorong potensi ekonomi material sedimen tersebut dikaji agar menjadi potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Usulan tersebut disampaikan saat Andre meninjau penanganan pascabanjir bandang di kawasan Muaro Panjalinan, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, bersama Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi.
Menurut Andre, material pasir dan sedimen yang dikeruk dari sungai selama penanganan bencana perlu ditelaah lebih lanjut nilai manfaat ekonominya. Jika secara teknis, lingkungan, dan regulasi memungkinkan, material tersebut dapat dimanfaatkan secara legal sehingga tidak seluruhnya harus dibuang ke lokasi penampungan.
"Teman-teman BWSS V Padang menyampaikan bahwa sekitar 700 ribu meter kubik material sudah dikeruk dari Batang Kuranji. Namun, setelah banjir besar pada 10 Oktober, masuk lagi sekitar 500 ribu meter kubik sedimen. Ini jumlah yang sangat besar," kata Andre, dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).
"Saya sudah meminta agar BWS berkoordinasi dengan Pemko Padang untuk mengkaji apakah material akibat banjir tersebut bisa dimanfaatkan dan memberikan tambahan PAD bagi Kota Padang," kata Andre.
Andre menegaskan, usulan tersebut bukan berarti material sungai dapat langsung diperjualbelikan tanpa kajian. Pemerintah perlu memastikan status material, kelayakan pemanfaatan, aspek lingkungan, serta mekanisme pengelolaan dan penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kalau memang memungkinkan menurut aturan, kita cari solusinya. Jangan sampai material yang sebenarnya berpotensi dimanfaatkan hanya menjadi beban pembuangan," ujarnya.
Menurutnya harus ada kajian terkait pemanfaatan material sedimentasi tersebut agar dapat dimanfaatkan pemerintah daerah. Di sisi lain proses penanganan sungai juga tetap berjalan.
"Tetapi semuanya harus dikaji secara benar, sehingga penanganan sungai tetap menjadi prioritas dan pemanfaatannya juga bisa memberikan manfaat bagi daerah," ujar Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Dalam peninjauan tersebut, Andre juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo atas dukungan pemerintah pusat dalam penanganan bencana dan normalisasi sungai di Sumatera Barat.
Andre menilai, pengerukan sedimen dan penguatan sungai membutuhkan dukungan anggaran besar serta koordinasi lintas instansi. Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaksana teknis perlu memastikan setiap pekerjaan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
"Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Menteri PU Dody Hanggodo. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran besar untuk pemulihan Sumatera Barat," tutur Andre.
"Sekarang kita melihat pekerjaan berlangsung di lapangan. Kita juga harus berpikir bagaimana penanganan ini bisa memberi manfaat maksimal, termasuk kemungkinan pemanfaatan material sedimen untuk menambah PAD daerah," kata Andre.
(yld/dhn)
