JAKARTA - Penetapan tiga warga negara asing (WNA) asal China sebagai tersangka dalam bentrokan antara PT Astima Konstruksi (Askon) dan warga Desa Matarape, Morowali, Sulawesi Tengah, menjadi sorotan. Pakar hukum pidana menilai konflik tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu mengistimewakan investor dan pekerja asing, khususnya dari China.
Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, mengatakan perlakuan istimewa terhadap investor dan tenaga kerja asing telah berlangsung sejak awal kebijakan pemerintah, terutama pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Dari awal kebijakan pemerintah, terutama di zaman Presiden Jokowi, terlalu mengistimewakan investor-investor dari China, termasuk pekerja-pekerjanya yang begitu mudah masuk dan bekerja di Indonesia di perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, terutama pertambangan," kata Huda dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).
Baca Juga:Pertemuan Prabowo-Megawati di Teuku Umar, Puan: Bicara Bangsa dan NegaraMenurut Huda, keberadaan tenaga kerja asing tidak sepenuhnya diperlukan karena sejumlah keahlian yang mereka miliki dinilai masih dapat dikuasai oleh pekerja dalam negeri.
"Jadi, persoalan utamanya adalah itu. Dari awal terlalu diistimewakan, dipermudah, seolah-olah, ya bahasanya dirajakanlah oleh negara melalui aparaturnya," ujarnya.
Huda menilai perlakuan istimewa tersebut juga menimbulkan dampak sosiologis, terutama dalam hubungan antara pekerja asing dan pekerja Indonesia. Ia menyoroti sikap sebagian pekerja asing yang dinilai menjadi arogan hingga memicu gesekan di lingkungan kerja.
"Termasuk di antaranya rasis terhadap pekerja Indonesia, dan kemudian timbul bentrokan fisik di antara pekerja di dalam satu kawasan industri, misalnya antara pekerja asing dan pekerja kita," ucapnya.
Menurut dia, persoalan tersebut kini tidak lagi terbatas pada lingkungan kerja, tetapi telah meluas hingga ke masyarakat sekitar kawasan industri.
Huda mencontohkan keluhan warga mengenai debu dari aktivitas pengangkutan material atau hauling, yang masuk ke permukiman dan mengganggu tanaman. Ia menilai persoalan itu mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tambang.
Baca Juga:KPK Panggil Ulang Dosen Universitas Brawijaya Terkait Kasus Eks Wamenimipas Silmy Karim"Nah, sekarang persoalannya sudah meluas ke masyarakat. Jadi, keistimewaan yang diterima itu menyebabkan katakanlah kesombongan, keangkuhannya bukan hanya dilakukan dalam lingkungan pekerjaan, tapi juga di lingkungan masyarakat gitu ya. Debu yang kemudian mengganggu warga yang tidak diantisipasi, itu kan di antaranya adalah karena merasa masyarakat sekitar areal tambang itu nggak penting. Karena yang penting bagaimana mereka menghasilkan dan kemudian setor kepada negara atau oknum pejabat negara," sambungnya.
Atas kondisi tersebut, Huda meminta pemerintah bergerak cepat merespons aspirasi masyarakat. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah konflik berkembang menjadi persoalan yang lebih serius.
"Kalau sekarang jadi tersangka, lama-lama akan ada yang terbunuh, karena hal ini," pungkasnya.
Sebelumnya, bentrokan antara PT Astima Konstruksi (Askon) dan warga Desa Matarape, Morowali, Sulawesi Tengah, dipicu protes masyarakat terhadap aktivitas pengangkutan material. Warga mengeluhkan debu yang masuk ke permukiman serta mengganggu tanaman mereka.
