Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan penting sebagai bagian dari komunikasi strategis kedua negara.
“Saya melihat pertemuan ini sebagai bagian dari komunikasi strategis antara Indonesia dan Singapura. Kedua negara memiliki hubungan yang sangat erat, baik dalam bidang ekonomi, investasi, pertahanan, maupun kepentingan menjaga stabilitas kawasan,” kata Sukamta kepada wartawan, Kamis (29/10).
Sukamta menyoroti pertemuan Vivian dengan Prabowo yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (28/10). Menurutnya, pertemuan tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi langsung di tingkat pimpinan kedua negara, terlebih karena dilakukan atas permintaan pihak Singapura.
“Yang menarik, pertemuan dengan Presiden berlangsung atas permintaan pihak Singapura, setelah sebelumnya kedua Menteri Luar Negeri melakukan pembicaraan bilateral. Ini menunjukkan pentingnya komunikasi langsung pada tingkat kepemimpinan kedua negara,” ujarnya.
Meski demikian, Sukamta mengingatkan agar tidak terburu-buru menyimpulkan agenda spesifik dalam pertemuan tertutup tersebut.
“Tentu kita tidak bisa menyimpulkan agenda spesifik pertemuan karena pembicaraannya berlangsung tertutup. Namun, dalam hubungan diplomatik, pertemuan semacam ini dapat menjadi kesempatan untuk membahas persoalan yang membutuhkan perhatian dan arahan politik pada tingkat lebih tinggi,” tuturnya.
Terkait kemungkinan pembahasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Sukamta menyebut persoalan tersebut merupakan salah satu isu penting dalam hubungan Indonesia-Singapura. Terlebih, kedua negara sebelumnya telah menyepakati pembentukan satuan tugas (satgas) bersama untuk menangani persoalan tersebut.
“Masalah kebakaran hutan dan lahan tentu menjadi salah satu isu penting dalam hubungan kedua negara, apalagi sebelumnya sudah ada kesepakatan pembentukan satgas bersama,” kata Sukamta.
“Saya justru melihat ada perkembangan penting dalam pendekatan kedua negara terhadap persoalan ini. Penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Harus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memperoleh keuntungan, dan bagaimana aliran dana perusahaan yang terlibat,” sambungnya.
Sukamta mengatakan kerja sama Indonesia dan Singapura dibutuhkan untuk mendukung penegakan hukum terhadap korporasi yang beroperasi lintas negara.
“Di sinilah kerja sama Indonesia dan Singapura menjadi sangat relevan. Penegakan hukum terhadap korporasi yang beroperasi lintas negara membutuhkan pertukaran informasi, penelusuran transaksi keuangan, dan kerja sama pembuktian,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa hubungan kedua negara tidak hanya berkaitan dengan karhutla. Kepentingan ekonomi, investasi, keamanan kawasan, serta agenda ASEAN juga perlu menjadi perhatian, terlebih Singapura akan memegang keketuaan ASEAN pada 2027.
“Namun, saya kira hubungan Indonesia dan Singapura tidak hanya menyangkut karhutla. Ada kepentingan ekonomi, investasi, keamanan kawasan, serta agenda ASEAN yang juga penting bagi kedua negara. Apalagi Singapura akan memegang keketuaan ASEAN pada 2027,” ucap Sukamta.
Ia pun meminta agar isi pertemuan Prabowo dan Vivian tidak dispekulasikan sebelum pemerintah memberikan penjelasan resmi.
“Karena itu, saya tidak ingin berspekulasi mengenai isi pertemuan di Hambalang. Kita perlu menunggu penjelasan resmi pemerintah,” katanya.
Yang Harus Diperjuangkan RISukamta menyebut ada tiga kepentingan yang perlu diperjuangkan Indonesia dalam hubungan dengan Singapura. Pertama, penegakan hukum dalam kasus karhutla harus menjangkau pihak yang benar-benar bertanggung jawab, termasuk jika terdapat keterkaitan kepemilikan perusahaan, pendanaan, atau transaksi keuangan lintas negara.
“Kerja sama ini harus menghormati kedaulatan hukum masing-masing negara, tetapi jangan sampai perbedaan yurisdiksi menjadi tempat berlindung bagi pelaku,” ujarnya.
Kedua, kerja sama investasi perlu diarahkan untuk memperkuat industri nasional, mendorong transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia. Sukamta menilai investasi perlu memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian dan masyarakat.
“Dalam bidang ekonomi, hubungan investasi dengan Singapura perlu semakin diarahkan untuk memperkuat industri nasional, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Indonesia. Kita tentu menyambut investasi, tetapi manfaatnya harus semakin besar bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia,” kata Sukamta.
Ketiga, Indonesia dan Singapura perlu memperkuat kerja sama untuk menjaga stabilitas Asia Tenggara di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar. Ia menekankan pentingnya menjaga kemandirian ASEAN dalam menentukan kepentingan kawasan.
“Indonesia berkepentingan agar ASEAN tidak hanya menjadi pasar bagi kekuatan ekonomi dunia, tetapi berkembang menjadi kawasan yang memiliki kemampuan produksi, teknologi, dan daya saing sendiri,” tuturnya.
Sukamta menegaskan hubungan Indonesia dan Singapura perlu terus dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati, kesetaraan, dan keuntungan bersama. Ia menilai keberhasilan diplomasi tidak cukup diukur dari eratnya hubungan antarnegara, tetapi juga dari manfaat konkret yang dirasakan masyarakat.
“Prinsipnya, hubungan Indonesia dan Singapura harus terus diperkuat atas dasar saling menghormati, kesetaraan, dan keuntungan bersama. Bagi Indonesia, ukuran keberhasilan diplomasi bukan sekadar seberapa erat hubungan dengan negara lain, tetapi seberapa besar hubungan itu memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan rakyat Indonesia,” pungkasnya.
