Ponorogo (beritajatim.com) – Penanganan krisis air bersih akibat kekeringan di Kabupaten Ponorogo dinilai tidak boleh terus-menerus mengandalkan distribusi bantuan air (dropping) setiap musim kemarau. Kalangan legislatif mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo segera merumuskan langkah permanen guna menjamin ketersediaan air bersih jangka panjang bagi masyarakat terdampak.
Langkah ini mendesak dilakukan mengingat sedikitnya 10 desa di Ponorogo dilaporkan mulai mengalami krisis air bersih. Kondisi ini menjadi sinyal kuat perlunya pembenahan sarana dan prasarana penyediaan air daerah.
“Kami menerima laporan ada beberapa desa di Ponorogo yang saat ini mengalami kekeringan cukup parah,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, Kamis (29/10/2026).
Pria yang akrab disapa Kang Wie ini memaparkan, kekeringan mulai menyusutkan sumber-sumber air andalan warga. Sumur timba maupun sumur bor milik masyarakat mengering, sementara debit aliran sungai dari kawasan pegunungan terus menyusut signifikan.
“Air sudah tidak bisa disedot dari bawah, kemudian aliran sungai dari pegunungan juga tidak memungkinkan lagi untuk dimanfaatkan,” ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Dorong Bantuan Peralatan Sumur Sesuai Karakter Wilayah
Kang Wie menegaskan bahwa strategi penanganan kekeringan harus ditempuh melalui dua pendekatan beriringan. Langkah darurat berupa dropping air bersih tetap wajib berjalan untuk kebutuhan mendesak warga, namun Pemkab Ponorogo harus mematangkan program jangka panjang.
DPRD Ponorogo berencana segera menggelar rapat koordinasi bersama dinas terkait guna merealisasikan bantuan sarana fisik, salah satunya penyediaan peralatan dan pengeboran sumur dalam (deep well).
“Untuk jangka panjang, tentunya kami bahas bersama pemerintah daerah dalam bentuk bantuan peralatan sumur bagi masyarakat terdampak,” jelasnya.
Ia menambahkan, penanganan kekeringan harus disesuaikan dengan geografis dan karakteristik masing-masing wilayah, mengingat kondisi struktur tanah di tiap desa tidak sama.
“Koordinasi dengan instansi terkait sangat krusial. Karakteristik wilayah yang mengalami kekeringan di Ponorogo itu berbeda antara desa satu dengan desa lainnya, sehingga solusinya pun harus tepat sasaran,” pungkas Kang Wie. [end/but]
