Badan Gizi Nasional (BGN) akan meluncurkan platform belanja bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bernama LokaMBG pada Desember 2026. Platform ini mengadopsi sistem belanja SIPLah milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, LokaMBG akan menjadi wadah asosiasi dan koperasi petani dan peternak untuk menjual produknya langsung.
“SIPLah itu adalah dana BOS, bantuan operasional sekolah itu dibelanjakan oleh sekolah itu melalui media marketplace, beli papan tulis, beli kapur tulis, nah kami ingin membangun marketplace-nya MBG, kami namakan Loka MBG,” kata Sudaryono dalam acara Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional di Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (29/10).
Melalui platform ini, ia menyebut dapur MBG akan membeli bahan pangan berdasarkan harga acuan pemerintah. Saat harga pasar naik, kata Sudaryono, dapur SPPG dapat membeli dengan harga acuan yang lebih rendah. Sebaliknya, ketika harga pasar turun, SPPG bakal menggunakan harga acuan lebih tinggi.
“Jadi pas harganya nanti tinggi, dia beli di harga acuan pemerintah yang lebih murah, kalau harganya murah, dia harus beli di harga yang lebih tinggi. Sehingga MBG ini menjadi emerging market yang kemudian bisa mendistorsi inflasi, mendistorsi harga dan pasokan pangan di rakyat sehingga kamibetul-betul bisa melindungi konsumen,” ucapnya.
Sudaryono berharap LokaMBG dapat membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan sekaligus melindungi konsumen dan mendukung petani dan peternak agar memperoleh harga jual layak.
BGN memprioritaskan tujuh komoditas, yakni beras, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, daging kerbau, telur, ikan, dan susu. Sudaryono menegaskan, beras dan minyak goreng yang dipasok tidak boleh berasal dari impor.
Adapun BGN menargetkan peluncuran awal LokaMBG pada November 2026 dan peluncuran resmi pada Desember 2026.
“Jadi dan harus dikelola dengan benar sehingga yang untung itu bukan hanya yang makan, tapi si penyedianya, UMKM-nya, dapurnya, yang masaknya, peternaknya, petaninya, kurirnya, yang bawa barangnya itu harus menikmati keuntungan dari perputaran uang ini. Itu itu yang kami kerjakan,” ucap Sudaryono.
