JAKARTA, KOMPAS — Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Gedung BSI Tower, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Aksi yang semula direncanakan berlangsung di sekitar Istana Merdeka itu tidak tercapai karena massa tertahan aparat di sejumlah titik.
Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dhenni Ribowo mengatakan, mahasiswa telah berupaya mengikuti mekanisme birokrasi dan menyiapkan rute aksi. Namun, dalam pelaksanaannya, massa tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang direncanakan.
”Hari ini kami sudah coba kooperatif untuk mengikuti bagaimana mekanisme birokrasi dan lain-lain. Kami sudah bersurat, rute sudah kami cek, tetapi hari ini rute tidak sesuai hasil konsolidasi dan juga hasil technical meeting,” kata Dhenni di lokasi aksi, Kamis (29/10/2026) sore.
Menurut dia, massa sempat tertahan di tiga hingga empat titik. Ia menyayangkan tidak adanya kejelasan mengenai jalur yang harus ditempuh mahasiswa ketika perjalanan menuju lokasi tujuan terhambat. ”Tujuan kami ke Patung Kuda, tetapi tidak ada jawaban dari mereka (kepolisian) juga,” katanya.
Meski tidak mencapai kawasan Patung Kuda maupun Istana Merdeka, mahasiswa tetap menyampaikan aspirasi, tetapi di Jalan Medan Merdeka Selatan. Hingga pukul 17.15 WIB, massa masih berorasi, terutama mengenai persoalan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
”Teman-teman kita di Kalimantan kesulitan untuk bernapas,” ujar seorang mahasiswa dalam orasinya, menyinggung kondisi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan kabut asap.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa dari sejumlah fakultas Universitas Trisakti turut hadir. Mereka antara lain dari Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Teknologi Industri (FTI), Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan (FALTL), dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP).
Selain itu, massa juga datang dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi (FTKE), Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD), Fakultas Kedokteran (FK), serta Fakultas Kedokteran Gigi (FKG). Massa didominasi mahasiswa dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Dhenni mengatakan, mahasiswa membawa tiga isu besar dalam aksi tersebut, yakni pemulihan di bidang ekonomi, ekologi, kesehatan, pendidikan, dan politik nasional; pemberantasan korupsi serta persoalan rangkap jabatan; dan pengembalian supremasi sipil.
Salah satu tuntutan yang disoroti adalah evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk memperjelas tugas dan fungsi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Menurut Dhenni, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka langkah penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Ia menilai penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya dengan penyitaan aset atau pemberian sanksi denda.
”Kmi minta hari ini untuk memperjelas tugas dan fungsi dari Satgas PKH. Jangan cuma pamer-pamer uang sitaan dan lain-lain, tetapi tidak pernah menunjukkan apa yang mereka kerjakan, siapa yang menerima punishment,” kata Dhenni.
Ia juga mempertanyakan pertanggungjawaban pejabat pemerintah terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dhenni mendesak agar Menteri Kehutanan dan wakilnya dicopot apabila terbukti tidak menjalankan tugas dengan baik.
”Kalau memang terbukti menterinya atau wamen-nya enggak bisa kerja sehingga terjadi kebakaran segitu banyak, ya mending dipecat aja,” ujarnya.
Selain penegakan hukum terhadap korporasi, mahasiswa menuntut pemerintah memperhatikan masyarakat yang terdampak. Dhenni menilai penanganan kebakaran tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dan akses kesehatan warga.
Ia mencontohkan masyarakat yang tidak dapat bekerja akibat kabut asap, sementara kebutuhan pangan dan biaya pengobatan tetap harus dipenuhi. Menurut dia, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada warga terdampak, termasuk melalui kebijakan penanganan bencana yang memadai.
”Bukan solusinya anak sekolah belajar dari rumah terus apinya dipadamkan. Bapak sama ibunya enggak bisa kerja karena asap yang cukup pekat. Mereka pengobatan juga tetap bayar, mereka makan juga harus kerja. Mereka enggak kerja, enggak makan,” kata Dhenni.
Selain persoalan lingkungan dan kebakaran hutan, mahasiswa juga menyoroti kompetensi pejabat publik, rangkap jabatan, kondisi demokrasi, dan ketimpangan sosial.
Dhenni menegaskan, supremasi sipil yang mereka suarakan tidak hanya berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga dengan tuntutan agar kebijakan pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Di tengah aksi, seorang mahasiswa juga menyampaikan kritik terhadap kondisi pelayanan publik melalui orasinya. ”Aksi massa sudah capek dibungkam. Pendidikan sulit, kesehatan juga sulit. Masyarakat capek!” ujar mahasiswa tersebut.
Sementara itu, Wakapolres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Mirzal Maulana mengatakan, aparat menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi di lokasi yang telah ditentukan.
”Kami sebagai anggota Polri melayani, supaya masyarakat lain juga terlayani. Kami menyampaikan tempat di sini, kita atur tempatnya di sini. Silakan menyampaikan,” kata Mirzal.
Aksi tersebut turut berdampak pada lalu lintas dan layanan transportasi umum di sekitar lokasi. Jalan Medan Merdeka Barat menuju Jalan Medan Merdeka Selatan ditutup akibat demonstrasi. Sementara itu, halte Transjakarta di sekitar lokasi dinonaktifkan sementara selama aksi berlangsung.
