JAKARTA, KOMPAS — Indonesia dan Singapura memperkuat koordinasi untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan 10 perusahaan Indonesia dalam kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Termasuk di dalamnya rencana pembentukan satuan tugas untuk menelusuri aliran dana. Di tengah upaya tersebut, pemerintah Indonesia berharap penanganan karhutla tidak mengganggu kerja sama investasi kedua negara.
“Kalau kita melihat ini dari sisi positif, tujuannya untuk kepentingan bersama agar persoalan seperti kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya bisa diselesaikan dengan baik,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Seperti diberitakan Kompas sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Singapura menjajaki pembentukan satuan tugas bersama untuk menelusuri aliran dana dan mengejar pertanggungjawaban perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan. Rencana tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan seusai pertemuan di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Satuan tugas tersebut dirancang untuk memfasilitasi pertukaran informasi, intelijen keuangan, pengumpulan bukti lintas batas, dan, jika memungkinkan, pemulihan aset. Kerja sama itu diharapkan membantu kedua negara menelusuri aliran dana perusahaan yang diduga terkait dengan kebakaran hutan.
Singapura juga merilis daftar 10 perusahaan Indonesia yang diduga terkait dengan karhutla, yakni PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, PT Paramitra Mulia Langgeng, PT Sumatera Alam Anugerah, PT SBA Wood Industries, PT Hutan Lestari Raya, PT Bangkanesia, PT Buana Megatama Jaya, PT Mananjung Hayak, dan PT Baratama Putra Perkasa.
Dilaporkan oleh kantor berita Channel News Asia, sebanyak 10 perusahaan telah dipanggil Pemerintah Singapura untuk menghadiri pertemuan dengan tiga menteri pada Rabu (28/10/2026). Pertemuan yang berlangsung kurang dari 30 menit itu dihadiri Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong, Menteri Senior sekaligus Menteri Koordinator Keamanan Nasional dan Menteri Dalam Negeri K Shanmugam, serta Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu.
Pertemuan tersebut digelar untuk menyampaikan ekspektasi Pemerintah Singapura kepada perusahaan sekaligus menjelaskan rencana penguatan aturan guna meminta pertanggungjawaban pihak yang terbukti menyebabkan kabut asap.
Rosan menegaskan, komitmen kerja sama investasi Indonesia dan Singapura tetap terbuka di tengah dinamika yang berkembang. Kedua negara perlu memperkuat komunikasi dan pertukaran masukan agar kepentingan masing-masing dapat diakomodasi tanpa menghambat peningkatan investasi.
“Kami menyampaikan bahwa komitmen untuk investasi maupun hal-hal lainnya tetap terbuka. Kami juga akan memperkuat koordinasi dan kerja sama agar peningkatan investasi dapat terus berjalan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani berharap dinamika yang muncul dapat diselesaikan melalui dialog. Hubungan Indonesia dan Singapura telah terjalin lama sehingga komunikasi antarpemerintah perlu terus dijaga untuk meredakan ketegangan.
“Hubungan kita dengan Singapura sudah lama dan tentunya mengalami jatuh bangun. Mereka juga sudah mengirimkan menteri luar negeri-nya ke Indonesia dan bertemu langsung dengan Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Harapan kami, ini bisa menenangkan suasana dan membuat situasi saat ini lebih kondusif,” kata Shinta.
Shinta menilai, dinamika hubungan bilateral berpotensi memengaruhi sentimen investor. Namun, dampaknya terhadap investasi sektor riil belum tentu sebesar pengaruhnya terhadap pasar modal. Singapura telah lama menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia, sedangkan investasi sektor riil umumnya mempertimbangkan prospek usaha dan kepastian kebijakan dalam jangka panjang.
Ia meminta pemerintah terus memperbaiki iklim usaha, menyederhanakan regulasi, dan mengatasi hambatan investasi. Upaya tersebut penting agar kegiatan usaha tetap berjalan di tengah ketidakpastian dan berbagai persoalan yang dihadapi perekonomian.
“Permasalahan yang kita hadapi saat ini banyak, jadi tidak hanya persoalan pasar modal. Sektor riil juga menjadi penopang karena investor-investornya merupakan investor jangka panjang di Indonesia. Karena itu, kita harus fokus memperbaiki kemudahan berusaha, regulasi, dan debottlenecking yang terus kami dorong,” ujarnya.
Di tengah ketidakpastian global, dunia usaha juga mendorong penguatan ketahanan pangan, air, dan energi untuk mengurangi kerentanan ekonomi terhadap gangguan pasokan dan gejolak geopolitik.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya N Bakrie mengatakan, ketahanan terhadap kebutuhan strategis tersebut merupakan bagian dari kedaulatan nasional. Ketergantungan pada pasokan global berpotensi meningkatkan risiko ketika terjadi konflik geopolitik, pembatasan ekspor, atau gangguan jalur perdagangan internasional.
“Bersamaan, Indonesia juga tentunya membangun ketahanan terhadap pangan, air, dan energi di tengah dunia yang tidak pasti. Kita mengerti ketahanan pangan, air, dan energi adalah bagian dari kedaulatan Indonesia,” kata Anindya.
Ia mencontohkan, gangguan pasokan dapat memicu kenaikan harga komoditas dan meningkatkan beban ekonomi. Risiko tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan cadangan strategis dan peningkatan kemampuan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Di sektor energi, kenaikan harga minyak dan gas dunia juga dapat menambah tekanan terhadap impor migas Indonesia. Sementara itu, gangguan perdagangan internasional berpotensi memengaruhi ketersediaan komoditas pangan dan pupuk.
Anindya menilai, penguatan ketahanan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga iklim usaha dan kepastian investasi. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan kemampuan menghadapi gejolak global sekaligus menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi.
