-
-
-
-
-
Cumicumi.com, JAKARTA - Damai Hari Lubis mempertanyakan wacana Dokter Tifa melaporkan seorang saksi atas dugaan sumpah palsu dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Dalam keterangan tertulisnya pada 29 Oktober 2026, Damai menyebut kabar mengenai rencana pelaporan tersebut ramai beredar di media sosial. Namun, keterangan itu tidak memastikan apakah Tifa telah mengajukan laporan resmi kepada aparat penegak hukum.
Damai menyoroti dasar hukum yang digunakan untuk mempersoalkan kesaksian tersebut. Ia mempertanyakan apakah rencana pelaporan itu telah mempertimbangkan ketentuan hukum yang mengatur sumpah palsu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Apakah sudah realisasi permintaan atas Kesaksian yang Realitas dan 'Semestinya' atas Sumpah Palsu," tulis Damai dalam keterangan tertulisnya.
Ia juga mempertanyakan apakah kuasa hukum Tifa telah memahami aspek teknis hukum sebelum wacana tersebut disampaikan ke publik. Menurut Damai, ketentuan mengenai sumpah palsu perlu dilihat berdasarkan aturan hukum yang relevan, termasuk konteks tempat dan waktu terjadinya peristiwa.
Selain menyoroti persoalan kesaksian, Damai menilai perkembangan polemik ijazah Jokowi telah menyimpang dari misi awal Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).
Ia menyebut TPUA sedang dibekukan dan menilai kelompok tersebut menjadi korban pendomplengan sejumlah pihak. Pernyataan itu merupakan penilaian Damai terhadap kondisi dan arah gerakan TPUA.
Hingga informasi dalam keterangan tertulis tersebut, belum ada kepastian mengenai status laporan resmi yang dimaksud. Karena itu, kabar mengenai rencana pelaporan Tifa terhadap saksi tidak dapat disamakan dengan laporan polisi yang telah diajukan.
