jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Aksi demonstrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bogor di depan Istana Bogor, Kamis (29/10/2026), diwarnai pelemparan tomat busuk dan aksi saling dorong antara massa dan aparat keamanan.
Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan kritik terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
BACA JUGA: Astagfirullah! Hampir 500 Siswa di Dramaga Bogor Keracunan MBG
Tomat busuk dilemparkan sebagai simbol kekecewaan massa terhadap pemerintah.
Berdasarkan pantauan di lokasi, tomat telah disiapkan dalam sebuah wadah sebelum dibagikan kepada peserta aksi.
BACA JUGA: KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Jaro Ade dalam Kasus Dugaan Korupsi Pemkab Bogor
Massa sempat berupaya menghentikan arus kendaraan di Jalan Jalak Harupat agar lemparan tomat tidak mengenai pengendara yang melintas.
Namun, petugas menghalau upaya tersebut karena dikhawatirkan mengganggu kelancaran lalu lintas.
BACA JUGA: Pelaku Pembunuhan Bobotoh Bogor Ditangkap, Polisi Ungkap Kronologi Kejadian
Setelah upaya itu tidak terlaksana, massa melemparkan tomat dari jarak sekitar 10 meter di depan gerbang Istana Bogor. Tomat kemudian terlihat berserakan di sekitar gerbang istana.
Selain melempar tomat, sejumlah peserta aksi juga mengacungkan tiga jari yang dikenal sebagai three-finger salute.
Dalam sejumlah gerakan protes, gestur tersebut digunakan sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan atau tuntutan perubahan.
Maknanya dapat berbeda bergantung pada konteks gerakan yang menggunakannya.
Demo Sempat Diwarnai Saling Dorong
Ketegangan juga terjadi ketika massa hendak membakar ban bekas.
Massa dan aparat terlibat aksi saling dorong sebelum petugas masuk ke barisan demonstran untuk memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).
Peristiwa itu memicu reaksi dari massa aksi. Orator yang berada di atas mobil komando terdengar mengecam tindakan aparat yang memadamkan api tersebut.
PMII Sampaikan Lima Tuntutan
Dalam demonstrasi itu, PMII Kota Bogor membawa lima tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, pembangunan nasional, dan demokrasi.
Ketua Cabang PMII Kota Bogor, Toni Alfazri, mengatakan tuntutan pertama adalah mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional agar penanganannya dapat dilakukan secara maksimal.
“Tujuannya agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara maksimal,” kata Toni.
Menurut Toni, karhutla tidak lagi sekadar persoalan bencana alam, tetapi juga merupakan krisis ekologis yang, menurutnya, berkaitan dengan kepentingan korporasi.
PMII meminta pemerintah mengusut tuntas kasus pembakaran hutan, menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab, serta mencabut izin operasi korporasi yang terbukti melanggar hukum.
“Usut tuntas, adili, dan cabut izin operasi korporasi maupun ‘penjahat lingkungan’ yang menjadi dalang utama pembakaran hutan,” tegasnya.
Tuntutan kedua berkaitan dengan kebijakan ekonomi. PMII meminta pemerintah menghentikan kebijakan yang dinilai membebani masyarakat dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.
“Kami menolak kenaikan PPN, pemotongan subsidi BBM, maupun iuran-iuran paksa di tengah minimnya lapangan pekerjaan,” ujar Toni.
Tuntutan ketiga adalah menolak komersialisasi pendidikan dan mendesak pemerintah mewujudkan pendidikan gratis.
Keempat, PMII meminta evaluasi total terhadap proyek strategis nasional (PSN). Menurut Toni, pembangunan harus memperhatikan hak asasi manusia (HAM) dan kedaulatan rakyat.
“Pembangunan harus berlandaskan pada prinsip HAM dan kedaulatan rakyat, bukan sekadar memfasilitasi ‘karpet merah’ kepada oligarki,” ucapnya.
Tuntutan kelima adalah mendesak pemerintah memulihkan kualitas demokrasi, menghentikan tindakan represif, serta memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
“Di usia dua tahun pemerintahan ini, kami menyoroti matinya supremasi hukum dan menyempitnya ruang kebebasan sipil,” pungkas Toni.
Berbagai tuntutan tersebut menjadi dasar PMII Kota Bogor menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan pemerintah. (mar7/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yogi Faisal (mar7)
