Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Turkiye untuk Indonesia, Talip Kucukcan, menyampaikan bahwa Memorandum Badr ditandatangani antara lain agar Indonesia dan Turkiye dapat bersama-sama memproduksi alutsista di Indonesia sekaligus menjalankan alih teknologi bagi Indonesia.
“Tujuan utama untuk jangka menengah dan panjang adalah melakukan transfer teknologi ke Indonesia, sehingga Indonesia dan Turkiye dapat memproduksi alutsista di Indonesia,” kata Dubes Kucukcan dalam wawancara singkat sebelum acara Hari Nasional Turkiye ke-103 di Jakarta, Kamis malam.
Saat ditanya terkait pendanaan, Kucukcan mengatakan bahwa Indonesia dan Turkiye memiliki latar belakang keuangan yang kuat dan keduanya merupakan anggota G20 serta memiliki perekonomian yang besar.
“Selain itu, tentu ada pula minat yang besar dari negara-negara Teluk, Timur Tengah, dan wilayah lainnya. Jadi, dalam hal pendanaan, tidak ada masalah. Persoalan utamanya terlekat pada kemitraan strategis yang telah kita bangun,” tambahnya.
Selain itu, Kucukcan mengatakan bahwa saat ini perusahaan-perusahaan pertahanan Indonesia dan Turkiye sedang bekerja sama untuk mewujudkan produksi bersama di Indonesia, menambahkan bahwa Turkiye telah mencapai tingkat kemandirian 80 persen dalam industri pertahanan.
Dia menyatakan bahwa Turkiye ingin berbagi pengalaman tersebut dengan Indonesia, seraya menambahkan bahwa kontrak kerja sama baik di tingkat pimpinan maupun tingkat perusahaan telah terjalin antara kedua negara.
Pada 21 Oktober 2026, Indonesia, Turkiye, Qatar, dan Pakistan menandatangani Memorandum Badr di Doha, Qatar, yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama pertahanan dan kemitraan strategis.
Memorandum tersebut diharapkan akan membantu meningkatkan peluang ekonomi bagi keempat pihak dengan mengombinasikan kapabilitas produksi militer masing-masing, meningkatkan integrasi dan memperkuat industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara sahabat.
Perjanjian itu juga diharapkan akan memperluas kerja sama militer antara keempat negara, memperdalam hubungan di sektor pertahanan, dan memperkuat kolaborasi multilateral untuk mendukung keamanan, stabilitas, dan tujuan bersama.
Pada 22 Oktober 2026, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa Indonesia akan mengoptimalkan kemitraan pertahanan Memorandum Badr untuk meningkatkan kapabilitas produksi pertahanan nasional.
“Kita ingin meningkatkan kemampuan nasional, dan dalam hal ini kita bermitra dengan negara-negara yang sudah dipertimbangkan memiliki kualifikasi dan kompatibilitas dalam mendukung peningkatan kemampuan produksi Indonesia,” kata Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela dalam jumpa pers di Jakarta.
Indonesia menilai kemitraan tersebut merupakan upaya membangun kerja sama strategis di bidang pertahanan berdasarkan prinsip saling percaya, kesetaraan, timbal balik, dan kepentingan bersama.
Menurut Nabyl, Memorandum Badr juga sejalan dengan upaya Indonesia melakukan diversifikasi mitra internasional dalam pengembangan kerja sama pertahanan.
Baca juga: Wamenhan: Kemitraan dengan Turkiye perkuat kemandirian pertahanan RI
Baca juga: Indonesia, Turkiye, Qatar, Pakistan teken pakta kerja sama pertahanan
“Tujuan utama untuk jangka menengah dan panjang adalah melakukan transfer teknologi ke Indonesia, sehingga Indonesia dan Turkiye dapat memproduksi alutsista di Indonesia,” kata Dubes Kucukcan dalam wawancara singkat sebelum acara Hari Nasional Turkiye ke-103 di Jakarta, Kamis malam.
Saat ditanya terkait pendanaan, Kucukcan mengatakan bahwa Indonesia dan Turkiye memiliki latar belakang keuangan yang kuat dan keduanya merupakan anggota G20 serta memiliki perekonomian yang besar.
“Selain itu, tentu ada pula minat yang besar dari negara-negara Teluk, Timur Tengah, dan wilayah lainnya. Jadi, dalam hal pendanaan, tidak ada masalah. Persoalan utamanya terlekat pada kemitraan strategis yang telah kita bangun,” tambahnya.
Selain itu, Kucukcan mengatakan bahwa saat ini perusahaan-perusahaan pertahanan Indonesia dan Turkiye sedang bekerja sama untuk mewujudkan produksi bersama di Indonesia, menambahkan bahwa Turkiye telah mencapai tingkat kemandirian 80 persen dalam industri pertahanan.
Dia menyatakan bahwa Turkiye ingin berbagi pengalaman tersebut dengan Indonesia, seraya menambahkan bahwa kontrak kerja sama baik di tingkat pimpinan maupun tingkat perusahaan telah terjalin antara kedua negara.
Pada 21 Oktober 2026, Indonesia, Turkiye, Qatar, dan Pakistan menandatangani Memorandum Badr di Doha, Qatar, yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama pertahanan dan kemitraan strategis.
Memorandum tersebut diharapkan akan membantu meningkatkan peluang ekonomi bagi keempat pihak dengan mengombinasikan kapabilitas produksi militer masing-masing, meningkatkan integrasi dan memperkuat industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara sahabat.
Perjanjian itu juga diharapkan akan memperluas kerja sama militer antara keempat negara, memperdalam hubungan di sektor pertahanan, dan memperkuat kolaborasi multilateral untuk mendukung keamanan, stabilitas, dan tujuan bersama.
Pada 22 Oktober 2026, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa Indonesia akan mengoptimalkan kemitraan pertahanan Memorandum Badr untuk meningkatkan kapabilitas produksi pertahanan nasional.
“Kita ingin meningkatkan kemampuan nasional, dan dalam hal ini kita bermitra dengan negara-negara yang sudah dipertimbangkan memiliki kualifikasi dan kompatibilitas dalam mendukung peningkatan kemampuan produksi Indonesia,” kata Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela dalam jumpa pers di Jakarta.
Indonesia menilai kemitraan tersebut merupakan upaya membangun kerja sama strategis di bidang pertahanan berdasarkan prinsip saling percaya, kesetaraan, timbal balik, dan kepentingan bersama.
Menurut Nabyl, Memorandum Badr juga sejalan dengan upaya Indonesia melakukan diversifikasi mitra internasional dalam pengembangan kerja sama pertahanan.
Baca juga: Wamenhan: Kemitraan dengan Turkiye perkuat kemandirian pertahanan RI
Baca juga: Indonesia, Turkiye, Qatar, Pakistan teken pakta kerja sama pertahanan
