Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan teguran keras kepada para pemegang konsesi minyak dan gas bumi (migas). Bahlil mendesak agar proyek hulu migas yang telah mengantongi izin Plan of Development (POD) segera dieksekusi, atau diserahkan kembali kepada negara jika pengelola tidak mampu menjalankannya.
Peringatan tegas tersebut disampaikan Bahlil saat membuka Forum Ekonomi Keuangan dan Komersial Hulu Minyak dan Gas Bumi 2026. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi membiarkan lahan konsesi terbengkalai tanpa realisasi konkret, mengingat negara sangat membutuhkan percepatan lifting minyak untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Baca Juga :
FOREK Hulu Migas 2026 Dorong Investasi dan Ketahanan Pangan"Kepada Bapak dan Ibu pemegang konsesi yang sudah selesai POD tetapi belum berjalan, saya minta untuk segera dieksekusi. Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti akan kita tawarkan kepada pihak yang bisa mengerjakan, termasuk Pertamina," tegas Bahlil, dikutip dari Primetime News, Metro TV, Kamis 29 Oktober 2026.
Meski membuka peluang penyerahan konsesi kepada BUMN, Bahlil mengingatkan agar Pertamina juga tidak bekerja lambat. Jika kapasitas pengerjaan dinilai terbatas, Pertamina diminta untuk membuka skema sharing atau bermitra dengan perusahaan lain demi mengejar target produksi.
"Sekalipun Pertamina milik negara, saya tidak minta kalian bekerja lambat. Harus cepat. Kalau tidak mampu sendiri, sharing dengan perusahaan lain karena kita butuh produktivitas dan peningkatan lifting nasional," pungkasnya.
