JAKARTA -- Persaingan Turki dan Yunani memperebutkan pengaruh di Laut Mediterania Timur memasuki babak baru. Ankara menawarkan kesepakatan perbatasan laut yang diklaim dapat memberikan Mesir tambahan hak yurisdiksi maritim lebih dari 15.000 kilometer persegi. Tawaran tersebut memicu reaksi keras Athena ketika ketegangan mengenai penguasaan wilayah laut dan sumber daya energi semakin meningkat.
Perkembangan terbaru terjadi pada Kamis (29/10/2026), ketika Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis secara terbuka mengecam perjanjian batas maritim Turki dengan Libya. Dalam pernyataan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan wawancara dengan Reuters, Mitsotakis menyebut perjanjian tersebut melanggar hukum internasional karena mengabaikan keberadaan pulau-pulau Yunani di kawasan Mediterania.
- Pemerintah Kucurkan Stimulus Transpotasi, Harga Tiket Makin Terjangkau
- Di Balik Layanan AgenBRILink, Pengelola Toko Sembako di Argopeni Permudah Transaksi Warga Kutoarjo
- Pengurangan Gas ke Singapura, Bahlil: Kalau Domestik Sudah Cukup Kita Harus Ekspor ke Negara Lain
"Kesepakatan itu secara terang-terangan ilegal, batal, dan tidak berlaku," kata Mitsotakis kepada Reuters, Kamis.
Ia menegaskan bahwa Turki dan Libya tidak dapat begitu saja menetapkan batas wilayah laut dengan mengabaikan realitas geografis, termasuk keberadaan Pulau Kreta dan sejumlah pulau Yunani lainnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Mitsotakis menilai kesepakatan tersebut berpotensi menciptakan preseden berbahaya dalam penyelesaian sengketa batas laut. Ia juga mendesak Libya berunding langsung dengan Yunani mengenai delimitasi wilayah maritim kedua negara.
Pernyataan itu disampaikan hanya sehari setelah Kementerian Pertahanan Nasional Turki kembali menawarkan perjanjian penetapan batas yurisdiksi maritim kepada Mesir.
Dalam pengarahan mingguan pada Rabu (28/10/2026), Juru Bicara Kementerian Pertahanan Turki Laksamana Muda Zeki Akturk menyatakan Ankara siap menandatangani kesepakatan yang didasarkan pada kepentingan bersama dengan Kairo.
Menurut perhitungan pemerintah Turki, Mesir berpotensi memperoleh yurisdiksi maritim lebih luas apabila menyepakati batas laut dengan Ankara dibandingkan skema perjanjian potensial dengan Yunani.
"Mesir akan memperoleh tambahan yurisdiksi maritim lebih dari 15.000 kilometer persegi," demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Turki sebagaimana dilaporkan Anadolu Agency.
Angka tersebut merupakan estimasi sepihak Ankara, bukan wilayah yang telah diserahkan kepada Mesir. Tidak ada pengumuman bahwa Kairo telah menerima proposal tersebut ataupun menyetujui perubahan perbatasan lautnya.
Tawaran itu juga tidak berarti Turki memberikan kedaulatan atas wilayah laut seperti halnya menyerahkan daratan. Yang diperebutkan adalah hak yurisdiksi maritim, termasuk hak ekonomi untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam di perairan serta dasar laut.
Persoalan inilah yang kini menjadi pusat persaingan geopolitik Turki dan Yunani. Kedua negara sama-sama berusaha mempertahankan klaim maritim, memperluas kerja sama regional, dan mendapatkan kepastian hukum atas sumber daya energi di Mediterania Timur.
Yunani Menolak Wilayah Laut Dijadikan Ajang PenawaranMenteri Luar Negeri Yunani Giorgos Gerapetritis langsung menanggapi tawaran Ankara pada Rabu malam.
Menurut laporan surat kabar Yunani Kathimerini, Gerapetritis menegaskan bahwa penetapan yurisdiksi maritim harus didasarkan pada hukum internasional, bukan negosiasi yang menyerupai persaingan menawarkan keuntungan wilayah.
"Zona maritim bukan arena untuk saling menawar," ujar Gerapetritis.
Ia memperingatkan bahwa pendekatan tersebut dapat menciptakan situasi yang merugikan negara-negara pesisir Mediterania dan berpotensi berdampak terhadap perdagangan internasional, keamanan energi, serta perlindungan lingkungan laut.
Gerapetritis juga menegaskan hubungan strategis Yunani dengan Mesir tetap kuat. Athena dan Kairo telah menandatangani perjanjian delimitasi sebagian zona ekonomi eksklusif (ZEE) pada Agustus 2020.
Perjanjian tersebut menetapkan sebagian batas hak ekonomi maritim kedua negara di Mediterania Timur. Namun, penetapan batas itu belum mencakup seluruh wilayah yang masih disengketakan.
Pada 22 Oktober, Yunani mengumumkan bahwa pihaknya sedang membahas perluasan perjanjian tersebut ke arah timur, mendekati Siprus. Langkah ini muncul setelah parlemen Libya bagian timur menyetujui perjanjian maritim dengan Turki.
Athena berpendapat bahwa pulau-pulau Yunani mempunyai hak maritim yang harus diperhitungkan dalam penetapan batas wilayah laut.
Sebaliknya, Ankara selama ini menekankan prinsip keadilan dalam pembagian yurisdiksi maritim dan menolak pemberian pengaruh penuh secara otomatis kepada pulau-pulau tertentu apabila dianggap mengurangi hak pantai daratan utama Turki.
Perbedaan penafsiran mengenai pengaruh pulau terhadap delimitasi batas laut tersebut menjadi salah satu sumber perselisihan berkepanjangan antara kedua negara.
Kesepakatan Turki-Libya Mengubah Peta DiplomasiPersaingan terbaru berakar pada keputusan parlemen Libya bagian timur pada 20 Oktober 2026. Parlemen yang berkedudukan di wilayah timur Libya itu menyetujui memorandum penetapan batas yurisdiksi maritim yang sebelumnya ditandatangani Turki dan Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya di Tripoli pada November 2019.
Keputusan tersebut merupakan perubahan politik penting karena kelompok Libya bagian timur sebelumnya menentang kesepakatan itu.
Libya terpecah antara pemerintahan yang berbasis di Tripoli dan otoritas di bagian timur yang memiliki hubungan erat dengan panglima militer Khalifa Haftar.
Turki sebelumnya memberikan dukungan militer kepada pemerintahan Tripoli ketika pasukan Haftar melancarkan serangan pada 2019–2020. Dukungan Ankara membantu menggagalkan upaya pasukan Haftar merebut ibu kota.
Namun, hubungan Turki dengan kelompok Libya bagian timur secara bertahap membaik dalam beberapa tahun terakhir.
Reuters melaporkan bahwa perubahan tersebut ditandai semakin intensifnya kunjungan pejabat Turki ke Benghazi serta meningkatnya hubungan ekonomi, diplomatik, dan keamanan.
Dalam keputusan terbarunya, parlemen Libya bagian timur bahkan mencabut resolusi sebelumnya yang menolak kesepakatan dengan Turki dan memutus hubungan politik dengan Ankara.
Saddam Haftar, putra Khalifa Haftar yang memegang posisi penting dalam struktur militernya, menyambut persetujuan parlemen tersebut sebagai langkah yang dapat membantu melindungi kepentingan ekonomi Libya.
Bagi Ankara, perkembangan itu memperkuat landasan politik domestik Libya bagi perjanjian 2019, meskipun tidak menyelesaikan keberatan hukum dari negara-negara tetangga.
Sebaliknya, bagi Yunani dan Mesir, keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa garis batas yang diklaim Turki dan Libya akan berbenturan dengan hak yurisdiksi yang mereka nyatakan.
