Surabaya (ANTARA) - Hujan yang turun sebentar bisa mengubah ritme sebuah kota. Jalan yang semula lancar menjadi sulit dilalui, halaman rumah tergenang, kegiatan usaha tertunda, dan warga harus menghitung ulang waktu untuk berangkat bekerja.
Bagi warga di kawasan rawan banjir di Kota Surabaya, Jawa Timur, ukuran keberhasilan pengendalian air bukanlah seberapa megah bangunan rumah pompa, melainkan seberapa cepat air surut dan seberapa kecil gangguan yang mereka rasakan.
Pemerintah Kota Surabaya menyatakan progres pembangunan rumah pompa dan infrastruktur pendukung pengendalian banjir telah mencapai 90 persen pada akhir Oktober 2026. Pekerjaan tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan November, sebelum curah hujan meningkat pada Desember.
Kawasan yang menjadi perhatian antara lain Tanjungsari, Simokalangan, Simorejo, Margorejo, Nginden Jangkungan, dan Rungkut.
Kemajuan tersebut memberi harapan, terutama bagi warga yang bertahun-tahun berhadapan dengan genangan. Namun, angka 90 persen masih merupakan ukuran kemajuan pekerjaan fisik, bukan jaminan bahwa sistem langsung mampu mengatasi setiap hujan.
Pada tahap akhir, penyambungan saluran, pengujian pompa, kesiapan operator, dan pemeliharaan menjadi penentu apakah investasi publik itu benar-benar berfungsi.
Kesiapan infrastruktur
Pembangunan rumah pompa merupakan bagian penting dari upaya mengendalikan banjir di kota yang aliran airnya harus melewati jaringan saluran, sungai, dan kawasan pesisir. Pada 2026, Pemkot Surabaya merencanakan penambahan delapan rumah pompa.
Pemerintah kota juga mengerjakan lebih dari 100 titik proyek drainase yang tersebar di wilayah selatan, timur, dan barat. Skala pekerjaan ini menunjukkan bahwa persoalan genangan tidak dapat ditangani hanya dengan satu bangunan atau satu ruas saluran.
Rumah pompa ibarat jantung yang menggerakkan air keluar dari kawasan rendah. Namun, alat itu tidak banyak membantu jika saluran kampung tersumbat, tampungan kurang, atau jalur pembuangan belum tersambung.
Air perlu mengalir dari saluran kecil menuju saluran utama dan tampungan, lalu dipompa ketika kondisi sungai dan laut memungkinkan. Konektivitas karena itu bukan pelengkap, melainkan inti sistem.
Laporan terbaru menyebut penyambungan pipa menuju sungai masih menjadi bagian pekerjaan yang harus diselesaikan. Rincian ini memperlihatkan perbedaan antara bangunan yang hampir jadi dan layanan yang benar-benar siap beroperasi.
Rumah pompa perlu melalui uji fungsi, termasuk untuk memastikan kinerjanya saat debit air meningkat dan ketinggian sungai berubah.
Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan listrik, suku cadang, petugas jaga, prosedur darurat, dan anggaran operasional setelah pekerjaan konstruksi selesai. Biaya listrik bahkan pernah diidentifikasi Pemkot Surabaya sebagai salah satu kendala pengoperasian rumah pompa.
Artinya, kebijakan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik. Anggaran perawatan, pembersihan sedimen, penggantian komponen, dan kesiapan petugas harus menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang.
Infrastruktur yang dibangun dengan biaya besar akan kehilangan manfaat apabila tidak dirawat secara konsisten. Sebaliknya, sistem yang dirancang sesuai kebutuhan, dioperasikan secara tepat, dan dipelihara berkala dapat memperpanjang usia fasilitas sekaligus meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat.
Baca juga: Di bawah dengung rumah pompa
Air bertaut
Pengalaman Surabaya pada Juni 2026 memberi pelajaran bahwa banjir kota lahir dari sejumlah faktor yang saling bertaut. Ketika hujan deras mengguyur pada 22–23 Juni, beberapa lokasi tergenang saat pekerjaan normalisasi dan pembangunan berlangsung.
Sejumlah saluran ditutup sementara sehingga aliran air tidak optimal. Pada saat yang sama, pasang air laut menghambat aliran sungai menuju laut dan dalam kondisi tertentu membuat air yang telah dipompa terdorong kembali ke daratan.
Kondisi itu menunjukkan bahwa menambah pompa saja tidak cukup. Ketika permukaan air di sungai atau laut lebih tinggi, air dari daratan tidak selalu bisa dibuang dengan leluasa.
Tampungan sementara, kolam penyangga, pintu air, dan pengaturan waktu operasi harus bekerja sebagai satu kesatuan. Sistem yang baik tidak hanya mempercepat pembuangan, tetapi juga menyediakan ruang untuk menahan air ketika saluran hilir belum mampu menerimanya.
Keterhubungan sistem juga harus dibarengi pemulihan fungsi saluran yang menyempit. Pada April 2026, Pemkot Surabaya menyebut lebar sungai di kawasan Kalianak yang semula sekitar 30 meter menyempit hingga 50 sentimeter akibat permukiman padat.
Gambaran tersebut menegaskan bahwa pompa tidak dapat menggantikan ruang air yang hilang. Tanpa pembenahan saluran dan pengendalian pemanfaatan ruang, beban air tetap akan menumpuk di titik-titik tertentu.
Persoalan ini makin penting karena musim dan pola hujan tidak selalu berjalan sesuai kebiasaan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprakirakan awal musim hujan 2026/2027 mundur di sebagian besar wilayah Indonesia. Sementara itu, puncak musim hujan nasional diperkirakan tersebar pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Prakiraan tersebut tidak berarti Surabaya bebas risiko sebelum hujan datang. Hujan di luar kebiasaan, pasang laut, dan kapasitas saluran yang terbatas tetap dapat memicu genangan.
Pembangunan juga perlu mengantisipasi dampak selama masa pengerjaan. Penutupan saluran mungkin diperlukan agar proyek selesai, tetapi harus disertai jalur aliran sementara, pemantauan ketika hujan, serta informasi yang jelas kepada warga.
Tahapan konstruksi di titik kritis perlu memperhitungkan prakiraan hujan dan pasang laut, bukan semata-mata jadwal kontraktor. Dengan demikian, manfaat jangka panjang tidak harus dibayar dengan risiko yang sebenarnya dapat dikurangi selama proyek berlangsung.
Lebih jauh, sistem drainase perlu dipadukan dengan pengelolaan ruang kota. Permukaan yang tertutup beton mengurangi kesempatan air meresap.
Karena itu, kolam tampungan, ruang terbuka yang dapat menyerap air, sumur resapan yang sesuai dengan kondisi tanah, dan pemanenan air hujan di bangunan publik maupun permukiman layak menjadi bagian dari pendekatan yang lebih luas.
Menjaga saluran tetap bersih juga penting, tetapi tanggung jawab warga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan kapasitas, desain, sedimentasi, dan tata ruang.
Pengendalian banjir membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah sebagai penyedia infrastruktur, pelaku usaha sebagai bagian dari tata kelola ruang, dan masyarakat sebagai pengguna sekaligus penjaga lingkungan.
Baca juga: DPRD Surabaya dorong optimalkan rumah pompa atasi banjir
Ukuran keberhasilan
Target penyelesaian pertengahan November perlu diikuti ukuran kinerja yang dapat diperiksa publik. Selain persentase pembangunan, pemerintah dapat menyampaikan hasil uji fungsi, kapasitas pompa, cakupan layanan, dan mekanisme pemeliharaan.
Setelah hujan, data mengenai tinggi dan lama genangan, waktu yang dibutuhkan air untuk surut, titik yang masih terdampak, serta penyebab gangguan akan membantu menilai apakah proyek benar-benar menyelesaikan masalah atau justru memindahkannya ke kawasan lain.
Ukuran seperti itu membuat evaluasi lebih adil. Berkurangnya tinggi atau durasi genangan merupakan kemajuan, meski target bebas genangan belum tercapai di semua titik.
Sebaliknya, bangunan yang selesai tetapi tidak mampu mempercepat surutnya air harus menjadi dasar pemeriksaan teknis dan koreksi kebijakan. Pemerintah perlu menjelaskan hasil, kendala, dan langkah perbaikan, bukan hanya menyampaikan capaian konstruksi.
Penegakan kontrak tetap penting, mulai dari pengawasan mutu dan ketepatan waktu hingga sanksi bagi pelaksana yang tidak memenuhi kewajiban. Namun, akuntabilitas tidak berakhir ketika proyek diserahterimakan.
Rumah pompa membutuhkan operator terlatih, simulasi menghadapi hujan ekstrem, pemeliharaan berkala, serta koordinasi antara dinas teknis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BMKG, pengelola sungai, dan perangkat wilayah.
Informasi kondisi pompa dan saluran juga perlu disampaikan dengan cepat agar warga memahami kawasan yang perlu diwaspadai.
Surabaya telah memilih investasi pada rumah pompa, saluran penghubung, dan tampungan air sebagai bagian dari ikhtiar mengurangi banjir. Langkah itu patut dilanjutkan, tetapi harus dilengkapi pengelolaan limpasan dari hulu ke hilir, pemulihan fungsi saluran yang menyempit, pengendalian sampah dan sedimen, serta pembenahan tata ruang.
Ketahanan kota tidak dibangun hanya dengan memindahkan air secepat mungkin, melainkan dengan mengatur ke mana air mengalir, berapa banyak yang dapat ditampung, dan bagaimana layanan tetap bekerja saat kondisi terburuk datang.
Bagi warga Surabaya, keberhasilan sesungguhnya sederhana sekaligus mendasar, yakni jalan tetap dapat dilalui, rumah tidak berulang kali kemasukan air, kegiatan ekonomi tidak mudah lumpuh, dan keselamatan masyarakat lebih terjamin.
Rumah pompa adalah alat penting untuk mencapainya. Namun, daya tahan kota ditentukan oleh seluruh sistem yang saling terhubung, perawatan yang konsisten, dan kesediaan pemerintah mengukur hasilnya secara terbuka.
Baca juga: Pemkot Surabaya percepat pembangunan rumah pompa cegah banjir
Baca juga: Pemkot Surabaya optimalkan 76 rumah pompa dan normalisasi saluran
Bagi warga di kawasan rawan banjir di Kota Surabaya, Jawa Timur, ukuran keberhasilan pengendalian air bukanlah seberapa megah bangunan rumah pompa, melainkan seberapa cepat air surut dan seberapa kecil gangguan yang mereka rasakan.
Pemerintah Kota Surabaya menyatakan progres pembangunan rumah pompa dan infrastruktur pendukung pengendalian banjir telah mencapai 90 persen pada akhir Oktober 2026. Pekerjaan tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan November, sebelum curah hujan meningkat pada Desember.
Kawasan yang menjadi perhatian antara lain Tanjungsari, Simokalangan, Simorejo, Margorejo, Nginden Jangkungan, dan Rungkut.
Kemajuan tersebut memberi harapan, terutama bagi warga yang bertahun-tahun berhadapan dengan genangan. Namun, angka 90 persen masih merupakan ukuran kemajuan pekerjaan fisik, bukan jaminan bahwa sistem langsung mampu mengatasi setiap hujan.
Pada tahap akhir, penyambungan saluran, pengujian pompa, kesiapan operator, dan pemeliharaan menjadi penentu apakah investasi publik itu benar-benar berfungsi.
Kesiapan infrastruktur
Pembangunan rumah pompa merupakan bagian penting dari upaya mengendalikan banjir di kota yang aliran airnya harus melewati jaringan saluran, sungai, dan kawasan pesisir. Pada 2026, Pemkot Surabaya merencanakan penambahan delapan rumah pompa.
Pemerintah kota juga mengerjakan lebih dari 100 titik proyek drainase yang tersebar di wilayah selatan, timur, dan barat. Skala pekerjaan ini menunjukkan bahwa persoalan genangan tidak dapat ditangani hanya dengan satu bangunan atau satu ruas saluran.
Rumah pompa ibarat jantung yang menggerakkan air keluar dari kawasan rendah. Namun, alat itu tidak banyak membantu jika saluran kampung tersumbat, tampungan kurang, atau jalur pembuangan belum tersambung.
Air perlu mengalir dari saluran kecil menuju saluran utama dan tampungan, lalu dipompa ketika kondisi sungai dan laut memungkinkan. Konektivitas karena itu bukan pelengkap, melainkan inti sistem.
Laporan terbaru menyebut penyambungan pipa menuju sungai masih menjadi bagian pekerjaan yang harus diselesaikan. Rincian ini memperlihatkan perbedaan antara bangunan yang hampir jadi dan layanan yang benar-benar siap beroperasi.
Rumah pompa perlu melalui uji fungsi, termasuk untuk memastikan kinerjanya saat debit air meningkat dan ketinggian sungai berubah.
Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan listrik, suku cadang, petugas jaga, prosedur darurat, dan anggaran operasional setelah pekerjaan konstruksi selesai. Biaya listrik bahkan pernah diidentifikasi Pemkot Surabaya sebagai salah satu kendala pengoperasian rumah pompa.
Artinya, kebijakan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik. Anggaran perawatan, pembersihan sedimen, penggantian komponen, dan kesiapan petugas harus menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang.
Infrastruktur yang dibangun dengan biaya besar akan kehilangan manfaat apabila tidak dirawat secara konsisten. Sebaliknya, sistem yang dirancang sesuai kebutuhan, dioperasikan secara tepat, dan dipelihara berkala dapat memperpanjang usia fasilitas sekaligus meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat.
Baca juga: Di bawah dengung rumah pompa
Air bertaut
Pengalaman Surabaya pada Juni 2026 memberi pelajaran bahwa banjir kota lahir dari sejumlah faktor yang saling bertaut. Ketika hujan deras mengguyur pada 22–23 Juni, beberapa lokasi tergenang saat pekerjaan normalisasi dan pembangunan berlangsung.
Sejumlah saluran ditutup sementara sehingga aliran air tidak optimal. Pada saat yang sama, pasang air laut menghambat aliran sungai menuju laut dan dalam kondisi tertentu membuat air yang telah dipompa terdorong kembali ke daratan.
Kondisi itu menunjukkan bahwa menambah pompa saja tidak cukup. Ketika permukaan air di sungai atau laut lebih tinggi, air dari daratan tidak selalu bisa dibuang dengan leluasa.
Tampungan sementara, kolam penyangga, pintu air, dan pengaturan waktu operasi harus bekerja sebagai satu kesatuan. Sistem yang baik tidak hanya mempercepat pembuangan, tetapi juga menyediakan ruang untuk menahan air ketika saluran hilir belum mampu menerimanya.
Keterhubungan sistem juga harus dibarengi pemulihan fungsi saluran yang menyempit. Pada April 2026, Pemkot Surabaya menyebut lebar sungai di kawasan Kalianak yang semula sekitar 30 meter menyempit hingga 50 sentimeter akibat permukiman padat.
Gambaran tersebut menegaskan bahwa pompa tidak dapat menggantikan ruang air yang hilang. Tanpa pembenahan saluran dan pengendalian pemanfaatan ruang, beban air tetap akan menumpuk di titik-titik tertentu.
Persoalan ini makin penting karena musim dan pola hujan tidak selalu berjalan sesuai kebiasaan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprakirakan awal musim hujan 2026/2027 mundur di sebagian besar wilayah Indonesia. Sementara itu, puncak musim hujan nasional diperkirakan tersebar pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Prakiraan tersebut tidak berarti Surabaya bebas risiko sebelum hujan datang. Hujan di luar kebiasaan, pasang laut, dan kapasitas saluran yang terbatas tetap dapat memicu genangan.
Pembangunan juga perlu mengantisipasi dampak selama masa pengerjaan. Penutupan saluran mungkin diperlukan agar proyek selesai, tetapi harus disertai jalur aliran sementara, pemantauan ketika hujan, serta informasi yang jelas kepada warga.
Tahapan konstruksi di titik kritis perlu memperhitungkan prakiraan hujan dan pasang laut, bukan semata-mata jadwal kontraktor. Dengan demikian, manfaat jangka panjang tidak harus dibayar dengan risiko yang sebenarnya dapat dikurangi selama proyek berlangsung.
Lebih jauh, sistem drainase perlu dipadukan dengan pengelolaan ruang kota. Permukaan yang tertutup beton mengurangi kesempatan air meresap.
Karena itu, kolam tampungan, ruang terbuka yang dapat menyerap air, sumur resapan yang sesuai dengan kondisi tanah, dan pemanenan air hujan di bangunan publik maupun permukiman layak menjadi bagian dari pendekatan yang lebih luas.
Menjaga saluran tetap bersih juga penting, tetapi tanggung jawab warga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan kapasitas, desain, sedimentasi, dan tata ruang.
Pengendalian banjir membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah sebagai penyedia infrastruktur, pelaku usaha sebagai bagian dari tata kelola ruang, dan masyarakat sebagai pengguna sekaligus penjaga lingkungan.
Baca juga: DPRD Surabaya dorong optimalkan rumah pompa atasi banjir
Ukuran keberhasilan
Target penyelesaian pertengahan November perlu diikuti ukuran kinerja yang dapat diperiksa publik. Selain persentase pembangunan, pemerintah dapat menyampaikan hasil uji fungsi, kapasitas pompa, cakupan layanan, dan mekanisme pemeliharaan.
Setelah hujan, data mengenai tinggi dan lama genangan, waktu yang dibutuhkan air untuk surut, titik yang masih terdampak, serta penyebab gangguan akan membantu menilai apakah proyek benar-benar menyelesaikan masalah atau justru memindahkannya ke kawasan lain.
Ukuran seperti itu membuat evaluasi lebih adil. Berkurangnya tinggi atau durasi genangan merupakan kemajuan, meski target bebas genangan belum tercapai di semua titik.
Sebaliknya, bangunan yang selesai tetapi tidak mampu mempercepat surutnya air harus menjadi dasar pemeriksaan teknis dan koreksi kebijakan. Pemerintah perlu menjelaskan hasil, kendala, dan langkah perbaikan, bukan hanya menyampaikan capaian konstruksi.
Penegakan kontrak tetap penting, mulai dari pengawasan mutu dan ketepatan waktu hingga sanksi bagi pelaksana yang tidak memenuhi kewajiban. Namun, akuntabilitas tidak berakhir ketika proyek diserahterimakan.
Rumah pompa membutuhkan operator terlatih, simulasi menghadapi hujan ekstrem, pemeliharaan berkala, serta koordinasi antara dinas teknis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BMKG, pengelola sungai, dan perangkat wilayah.
Informasi kondisi pompa dan saluran juga perlu disampaikan dengan cepat agar warga memahami kawasan yang perlu diwaspadai.
Surabaya telah memilih investasi pada rumah pompa, saluran penghubung, dan tampungan air sebagai bagian dari ikhtiar mengurangi banjir. Langkah itu patut dilanjutkan, tetapi harus dilengkapi pengelolaan limpasan dari hulu ke hilir, pemulihan fungsi saluran yang menyempit, pengendalian sampah dan sedimen, serta pembenahan tata ruang.
Ketahanan kota tidak dibangun hanya dengan memindahkan air secepat mungkin, melainkan dengan mengatur ke mana air mengalir, berapa banyak yang dapat ditampung, dan bagaimana layanan tetap bekerja saat kondisi terburuk datang.
Bagi warga Surabaya, keberhasilan sesungguhnya sederhana sekaligus mendasar, yakni jalan tetap dapat dilalui, rumah tidak berulang kali kemasukan air, kegiatan ekonomi tidak mudah lumpuh, dan keselamatan masyarakat lebih terjamin.
Rumah pompa adalah alat penting untuk mencapainya. Namun, daya tahan kota ditentukan oleh seluruh sistem yang saling terhubung, perawatan yang konsisten, dan kesediaan pemerintah mengukur hasilnya secara terbuka.
Baca juga: Pemkot Surabaya percepat pembangunan rumah pompa cegah banjir
Baca juga: Pemkot Surabaya optimalkan 76 rumah pompa dan normalisasi saluran
