jatim.jpnn.com, GRESIK - Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik meminta pemerintah daerah menambah alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengganggu pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
Komisi IV merekomendasikan tambahan belanja sebesar Rp 19,46 miliar. Rinciannya, Rp 6,63 miliar untuk Dinas Pendidikan dan Rp 12,829 miliar untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
BACA JUGA: APBDes Wajib Dipajang di Depan Balai Desa, Ini Pesan Tegas Wakil Ketua DPRD Gresik
Rekomendasi tersebut disampaikan setelah jajaran legislatif mencermati kembali postur anggaran kedua organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka menilai masih terdapat sejumlah kebutuhan pelayanan publik yang belum terakomodasi secara maksimal dalam rancangan awal KUA-PPAS 2027.
Pada sektor pendidikan, anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp 960,76 miliar mengalami pengurangan menjadi Rp 939,89 miliar setelah efisiensi. Penurunan sekitar Rp 20,86 miliar itu dinilai berpotensi memengaruhi pemenuhan sejumlah kebutuhan pendidikan.
BACA JUGA: BRI Dampingi Warga Desa Doudo Gresik Kembangkan Potensi Mente dan Lidah Buaya
Pasalnya, anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari gaji pegawai sebesar Rp 521,59 miliar, dana BOS/DAK Nonfisik Rp 175,22 miliar, BOSDA/Bansos Rp 114,47 miliar, hingga pemenuhan hak GTT, PTT, THL, PPPK paruh waktu, serta kinerja guru sebesar Rp 90,68 miliar.
Komisi IV juga menyoroti anggaran honorarium tenaga outsourcing di lingkungan Dinas Pendidikan yang disebut hanya mencukupi kebutuhan operasional selama sembilan bulan. Untuk memenuhi pembayaran selama 12 bulan, diperlukan tambahan anggaran Rp 2,54 miliar.
BACA JUGA: Saat Anggaran Keluarga Terbatas, Jangan Sampai Protein Anak Ikut Dipangkas
Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad Zaifudin mengatakan sulan tambahan anggaran pendidikan tersebut merupakan bagian dari rekomendasi resmi hasil pencermatan KUA-PPAS.
"Untuk pendidikan, kami merekomendasikan tambahan Rp 6,63 miliar," kata Zaifudin dikutip, Jumat (30/10).
Tambahan tersebut dirinci untuk beberapa kebutuhan. Sebesar Rp 2,54 miliar dialokasikan untuk memenuhi honor tenaga outsourcing selama 12 bulan, Rp 3,15 miliar untuk pengadaan mebeler sekolah dasar negeri (SDN), serta Rp 935 juta untuk program pendidikan dan pelatihan kepala sekolah.
Sementara itu, sektor kesehatan membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 12,829 miliar.
"Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, alokasi belanja Dinas Kesehatan tercatat Rp 759,27 miliar dengan target pendapatan sebesar Rp 333,47 miliar," kata dia.
Zaifudin menjelaskan proyeksi pendapatan tersebut bersumber dari sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Di antaranya RSUD Ibnu Sina sebesar Rp 225,2 miliar, RSUD Gresik Sehati Rp 5,18 miliar, RSUD Umar Mas'ud Rp 7,58 miliar, serta penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari 32 puskesmas sebesar Rp 95,10 miliar.
Dia meminta pemerintah daerah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan anggaran kesehatan karena berkaitan langsung dengan fasilitas dan kualitas pelayanan pasien.
"Sejumlah kebutuhan perlu diakomodasi, termasuk belanja modal untuk pelayanan rawat inap KRIS RSUD Ibnu Sina, pengadaan lahan Puskesmas Metatu, alat konsentrator oksigen untuk RSUD Umar Mas’ud, dan belanja modal lainnya," ujarnya. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
