Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai mencairkan rapelan selisih gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk periode Januari hingga Oktober 2026 pada Jumat (30/10/2026).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembayaran rapelan tersebut mulai diproses dan diharapkan dapat diterima seluruh PJLP paling lambat awal November 2026.
Advertisement
“Mudah-mudahan rapelan untuk PJLP ini mulai hari ini sudah bisa dibayarkan,” kata Pramono dalam paparannya, Jumat (30/10/2026).
Pramono menyebut proses administrasi pembayaran terus berjalan. Hingga Kamis (29/10/2026) pukul 17.00 WIB, Pemprov DKI telah menerbitkan 3.643 Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk mendukung pencairan rapelan tersebut.
“Sebagai informasi, sampai dengan jam 17.00 kemarin, sudah sebanyak 3.643 Surat Penyediaan Dana yang sudah kita keluarkan,” ujarnya.
Dia mengatakan telah menandatangani dokumen yang diperlukan untuk mempercepat pembayaran rapelan gaji PJLP.
Menurut Pramono, keterlambatan penyesuaian pembayaran berkaitan dengan penyusunan APBD 2026 yang pada awalnya masih menggunakan acuan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.
“Karena problem utamanya sebenarnya PJLP ini diatur sesuai dengan UMP tahun 2025. Sedangkan untuk mengatur APBD 2026, itu kan baru saja diketok beberapa waktu yang lalu. Begitu diketok, saya mengeluarkan Peraturan Gubernur, kemudian kita memberikan sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2026,” jelasnya.
