Jakarta: Sebanyak 75.266 desa di seluruh Indonesia ditargetkan terbebas dari ancaman narkotika melalui program kolaborasi Desa Bersih dari Narkoba (Desa Bersinar). Program pencegahan masif dari hulu ke hilir ini merupakan hasil sinergi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Keduanya mendorong penguatan sinergi untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan narkotika.
Yandri mengatakan seluruh desa akan menjadi fokus kolaborasi agar masyarakat di wilayah pedesaan tidak menjadi sasaran narkoba.
"Jadi jumlah desa 75.266 desa itu, insyaallah akan menjadi fokus kami bagaimana narkoba itu tidak menyasar warga di desa. Jadi kami siap untuk melaksanakan kolaborasi ini dengan program Desa Bersinar," ujar Yandri dalam tayangan Headline News Metro TV, Jumat 30 Oktober 2026.
Ia menilai gangguan narkoba, minuman keras, dan tindak kejahatan lainnya dapat mengganggu keamanan di lingkungan desa. Karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan secara kolaboratif dan lebih masif.
Baca Juga :
Sementara itu, Kapolri Suyudi Ario Seto menyebut kolaborasi Polri dan Kemendes PDT akan mencakup pemberian literasi serta edukasi kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, RT, dan RW menjadi bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan narkoba serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Secara sinergi, kita akan berkolaborasi untuk memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait isu-isu potensi gangguan kamtibmas,” kata Suyudi.
Menurut Suyudi, penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang, dan minuman keras dapat menjadi pemicu gangguan kamtibmas lainnya. Dampaknya antara lain pencurian, kekerasan, tawuran, balap liar, hingga perkelahian antarkampung dan antargeng.
Melalui program Desa Bersinar, Polri dan Kemendes PDT mendorong keterlibatan masyarakat serta pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk menyelaraskan upaya pencegahan narkoba secara nasional.
