Jakarta, VIVA - Isu pembalut perempuan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi perbincangan ramai di media sosial. Banyak masyarakat mempertanyakan kebijakan tersebut karena pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang digunakan secara rutin.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, turut memberikan pandangannya. Dia menilai setiap kebijakan yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Menurut Anindya, tambahan penerimaan negara sebaiknya diimbangi dengan pemberian insentif agar dunia usaha tetap memiliki ruang untuk berkembang dan meningkatkan investasi.
"Tinggal melihat mana yang bisa membantu untuk peningkatan pertumbuhan. Nah kita pasti harus pilih-pilih. Saya tidak mau komen kasus per kasus. Tapi yang pasti, pada saat ini, apapun penambahan pendapatan negara, kalau bisa juga dibarengi dengan insentif supaya investasi itu tumbuh," ujar Anindya di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika polemik pengenaan pajak terhadap pembalut kembali menjadi perhatian publik. Meski tidak memberikan komentar secara khusus mengenai kebijakan pajak pembalut, Anindya menekankan pentingnya keseimbangan antara upaya meningkatkan pendapatan negara dan menjaga pertumbuhan kegiatan ekonomi.
Kadin Soroti Pentingnya Investasi dan EksporSelain investasi, Anindya juga menyoroti pentingnya peningkatan ekspor untuk memperkuat perekonomian nasional.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan bantalan ekonomi yang lebih besar agar mampu menjaga ketahanan ekonomi di tengah berbagai tantangan. Salah satu caranya adalah terus mendorong peningkatan nilai ekspor.
Anindya menyebut nilai ekspor Indonesia pada tahun ini telah mencapai Rp7.900 triliun. Namun, angka tersebut dinilai masih perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
"Ekspornya juga bisa terus bertambah. Tadi disampaikan, ekspor sudah tahun ini, Rp7.900 triliun. Tapi kita butuh bantalan banyak lagi. Jadi mungkin itu jawaban secara umum," kata Anindya.
Dia pun menegaskan bahwa kebijakan peningkatan penerimaan negara perlu berjalan beriringan dengan upaya mendorong investasi dan ekspor. Dengan demikian, penerimaan negara dapat bertambah tanpa mengabaikan kebutuhan untuk menjaga aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha.
