Jakarta (ANTARA) - Sikap Pemerintah Indonesia mengurangi ekspor gas bumi ke Singapura dinilai menjadi gambaran keberanian dalam menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan bisnis dan perdagangan internasional.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah dalam keterangan di Jakarta, Jumat, menilai langkah pemerintah tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap kedaulatan energi nasional.
Menurutnya, pemerintah patut diapresiasi karena berani mengambil kebijakan yang mengutamakan kebutuhan dalam negeri.
"Respons pemerintah dengan memotong sebagian ekspor gas ke Singapura merupakan langkah yang tepat dan tidak melanggar ketentuan hukum maupun kontrak yang berlaku. Pemerintah justru pantas diapresiasi karena berani menunjukkan sikap tegas di hadapan negara lain demi kebutuhan dan kepentingan dalam negeri," ujar Dedi.
Menurutnya, persoalan pengurangan ekspor gas tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas perdagangan, tetapi juga menyangkut keberanian negara dalam menentukan prioritas pengelolaan sumber daya alamnya.
Baca juga: Bahlil prioritaskan kebutuhan domestik sebelum ekspor gas ke Singapura
Dedi juga menyoroti peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang dinilainya menunjukkan keselarasan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil, menurutnya, menjadi salah satu menteri yang paling memahami kehendak politik Presiden, terutama dalam menerjemahkan agenda kedaulatan energi ke dalam kebijakan konkret.
"Bahlil menunjukkan sikap yang jelas, yakni mendahulukan kedaulatan negara dibandingkan kepentingan bisnis atau investasi semata. Saya melihat Bahlil sebagai satu-satunya menteri saat ini yang paling memahami apa yang diinginkan Presiden dalam konteks keberpihakan terhadap kepentingan nasional," ujarnya.
Menurut Dedi, sikap seperti itu diperlukan dalam hubungan internasional. Sebab, posisi Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang besar harus diikuti keberanian dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri.
"Gerakan semacam itu diperlukan agar dunia melihat bahwa Indonesia memiliki nyali dan layak diperhitungkan. Kita tidak boleh selalu menempatkan kepentingan perdagangan di atas kedaulatan negara," katanya.
Baca juga: Soal ekspor gas, Singapura sebut Indonesia berkomitmen hormati kontrak
Selain itu, Dedi menilai ketegasan pemerintah dalam mengelola sumber daya energi dapat memberikan pesan politik kepada dunia internasional bahwa Indonesia memiliki prinsip dalam menjalankan hubungan ekonomi dengan negara lain.
Dengan demikian, negara-negara mitra perlu mempertimbangkan kepentingan Indonesia dalam setiap hubungan kerja sama, termasuk perdagangan energi.
"Dalam situasi seperti sekarang, bukan tidak mungkin dunia global mulai berpikir berkali-kali jika hendak mengambil langkah yang berpotensi merugikan Indonesia. Prabowo dan Bahlil bisa menjadi simbol keberanian baru Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengurangi pasokan gas bumi melalui pipa ke Singapura sebesar 31 BBTUD sejak 24 Oktober 2026. Pengurangan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, termasuk pasokan bagi pembangkit listrik dan industri.
Bahlil menegaskan pengurangan tersebut masih berada dalam batas toleransi kontrak yang berlaku. Pemerintah juga menyatakan akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri sebelum mengalokasikan pasokan gas untuk ekspor.
Baca juga: Luhut sebut pemangkasan ekspor gas ke Singapura tak timbulkan konflik
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah dalam keterangan di Jakarta, Jumat, menilai langkah pemerintah tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap kedaulatan energi nasional.
Menurutnya, pemerintah patut diapresiasi karena berani mengambil kebijakan yang mengutamakan kebutuhan dalam negeri.
"Respons pemerintah dengan memotong sebagian ekspor gas ke Singapura merupakan langkah yang tepat dan tidak melanggar ketentuan hukum maupun kontrak yang berlaku. Pemerintah justru pantas diapresiasi karena berani menunjukkan sikap tegas di hadapan negara lain demi kebutuhan dan kepentingan dalam negeri," ujar Dedi.
Menurutnya, persoalan pengurangan ekspor gas tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas perdagangan, tetapi juga menyangkut keberanian negara dalam menentukan prioritas pengelolaan sumber daya alamnya.
Baca juga: Bahlil prioritaskan kebutuhan domestik sebelum ekspor gas ke Singapura
Dedi juga menyoroti peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang dinilainya menunjukkan keselarasan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil, menurutnya, menjadi salah satu menteri yang paling memahami kehendak politik Presiden, terutama dalam menerjemahkan agenda kedaulatan energi ke dalam kebijakan konkret.
"Bahlil menunjukkan sikap yang jelas, yakni mendahulukan kedaulatan negara dibandingkan kepentingan bisnis atau investasi semata. Saya melihat Bahlil sebagai satu-satunya menteri saat ini yang paling memahami apa yang diinginkan Presiden dalam konteks keberpihakan terhadap kepentingan nasional," ujarnya.
Menurut Dedi, sikap seperti itu diperlukan dalam hubungan internasional. Sebab, posisi Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang besar harus diikuti keberanian dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri.
"Gerakan semacam itu diperlukan agar dunia melihat bahwa Indonesia memiliki nyali dan layak diperhitungkan. Kita tidak boleh selalu menempatkan kepentingan perdagangan di atas kedaulatan negara," katanya.
Baca juga: Soal ekspor gas, Singapura sebut Indonesia berkomitmen hormati kontrak
Selain itu, Dedi menilai ketegasan pemerintah dalam mengelola sumber daya energi dapat memberikan pesan politik kepada dunia internasional bahwa Indonesia memiliki prinsip dalam menjalankan hubungan ekonomi dengan negara lain.
Dengan demikian, negara-negara mitra perlu mempertimbangkan kepentingan Indonesia dalam setiap hubungan kerja sama, termasuk perdagangan energi.
"Dalam situasi seperti sekarang, bukan tidak mungkin dunia global mulai berpikir berkali-kali jika hendak mengambil langkah yang berpotensi merugikan Indonesia. Prabowo dan Bahlil bisa menjadi simbol keberanian baru Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengurangi pasokan gas bumi melalui pipa ke Singapura sebesar 31 BBTUD sejak 24 Oktober 2026. Pengurangan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, termasuk pasokan bagi pembangkit listrik dan industri.
Bahlil menegaskan pengurangan tersebut masih berada dalam batas toleransi kontrak yang berlaku. Pemerintah juga menyatakan akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri sebelum mengalokasikan pasokan gas untuk ekspor.
Baca juga: Luhut sebut pemangkasan ekspor gas ke Singapura tak timbulkan konflik
