Respons Menohok Gerindra soal Putusan MA Terkait Suket Gibran: Kita Perlu Stabilitas Politik

viva.co.id
2 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Partai Gerindra melontarkan respons menohok soal putusan hukum terbaru dari Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi gugatan atas Surat Keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan sebelumnya.

Hal ini oleh Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, kepada awak media, pada Jumat (30/10/2026). Dia juga menegaskan komitmennya untuk tetap solid dan berada di garda terdepan mengawal kepemimpinan pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga :
Usai Putusan MA soal Suket Gibran, Ahmad Khozinudin Desak DPR Makzulkan Wapres
Buntut Putusan MA soal Suket Gibran, PDIP Lontarkan Komentar Menohok

Bahkan kata dia, Partai Gerindra memandang ranah yudikatif memiliki independensi mutlak yang harus dihormati oleh seluruh elemen bangsa tanpa pengecualian.

"Kita mengetahui bahwa kekuasaan kehakiman itu independen. Jadi Partai Gerindra menghormati kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung," beber Kamrussamad.

Menanggapi narasi dari kelompok penyeimbang yang menuding partai-partai koalisi pendukung pemerintah melakukan pembiaran dan membiarkan Gibran menghadapi gelombang gugatan hukum sendirian, Kamrussamad membantah tegas hal tersebut.

Ia menekankan, mandat politik yang telah diberikan Partai Gerindra kepada duet Prabowo-Gibran sejak awal bersifat utuh dan tidak pernah goyah oleh dinamika yang berkembang.

"Bagi kami Partai Gerindra, kami telah mencalonkan, telah memperjuangkan, dan akan terus mengawal Prabowo-Gibran. Ini adalah komitmen kami. Dan kita sangat menghormati etos kejuangan bersama yang sudah terbangun," jelasnya.

Kamrussamad menggarisbawahi, fokus utama saat ini adalah memastikan stabilitas politik nasional tetap terjaga.

Menurutnya, stabilitas merupakan syarat mutlak agar Presiden Prabowo dapat merealisasikan visi kedaulatan ekonomi rakyat.

"Kita akan terus menjaga karena bagi kami, kita perlu stabilitas politik. Presiden Prabowo sedang sungguh-sungguh ingin mengembalikan haluan pembangunan ekonomi sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar, dan itu butuh jaminan stabilitas politik. Di atas segala-galanya, Partai Gerindra menempatkan kepentingan bangsa dan negara," beber Kamrussamad.

Ketika disinggung mengenai implikasi hukum dan politik lanjutan pascaputusan tersebut, Kamrussamad menyebut kalkulasi teknis berada di tangan pimpinan tertinggi partai.

Namun, ia meyakini sikap politik Prabowo Subianto tetap tegak lurus sebagai seorang negarawan.

Baca Juga :
Mahkamah Agung sebut Suket Pendidikan Gibran Tidak Sah, Penggugat Bocorkan Dampaknya: Harus Mundur!
Presiden Prabowo Tekankan Kedaulatan Data sebagai Fondasi Keutuhan Bangsa
Gerindra soal Desakan Prabowo Berhentikan Wapres, Singgung Kewenangan

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
KPK: Negara Rugi Triliunan Rupiah Imbas Dugaan Korupsi Cukai Terkait PT Djarum
• 19 jam lalukatadata.co.id
thumb
Cerita Baihakki Khaizan soal Tekel yang Mematahkan Pergelangan Kaki Boaz Solossa di Piala Final AFF 2004: Sama Sekali Tidak Ada Niat
• 6 jam lalubola.com
thumb
BNPB Intensifkan Penanganan Karhutla Lewat Udara dan OMC
• 14 jam lalurctiplus.com
thumb
Kubu Gibran Tegaskan Akan Tunjukkan Ijazah Asli di Sidang PTUN
• 15 jam lalukompas.tv
thumb
Mesin Mobil Hybrid Bisa Lebih Cepat Aus jika Salah Pilih Oli, Ini Sebabnya
• 18 jam lalumedcom.id
Berhasil disimpan.