JAKARTA - Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama melalui koordinasi lintas sektor serta penerapan kebijakan hingga ke tingkat desa. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pun menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk melarang aktivitas pembakaran lahan selama kondisi darurat karhutla.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru di tengah musim kemarau. Tito juga meminta pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, serta tokoh masyarakat. Kerja sama itu diperlukan untuk meningkatkan pengawasan sekaligus memberikan pemahaman kepada warga mengenai larangan membakar lahan.
“Pemda ini koneksinya dengan DPRD yang mengusulkan dan yang didorong Mendagri. Seharusnya mereka duduk bersama mengenai rumusan bersama,” kata Trubus dalam keterangannya, dikutip Jumat (30/10/2026).
Ia menjelaskan, keterlibatan berbagai instansi diperlukan agar kebijakan pencegahan kebakaran dapat berjalan optimal. Pemerintah daerah juga perlu menggerakkan organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan terkait, seperti dinas perkebunan dan kehutanan.
Di samping itu, penyampaian informasi kepada masyarakat harus dilakukan secara berkesinambungan. Sosialisasi perlu menjangkau wilayah kecamatan hingga desa sehingga warga memahami sekaligus menjalankan kebijakan pencegahan karhutla. Langkah tersebut juga perlu berjalan beriringan dengan penanganan kebakaran yang sudah terjadi.
Dengan sinergitas pusat dan daerah, pengendalian karhutla diharapkan semakin kuat, khususnya dalam mencegah terjadinya pembakaran lahan baru selama masa darurat, pasalnya keselarasan aturan di tingkat daerah juga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan.
(Arief Setyadi )
