IPB menyarankan agar keuntungan ekonomi yang diperoleh korporasi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dirampas.
IDXChannel - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyarankan agar keuntungan ekonomi yang diperoleh korporasi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dirampas.
Langkah ini dinilai perlu sebagai bentuk pemberatan hukuman terhadap korporasi yang berulang kali terlibat dalam kasus karhutla.
Alex menyebut penegak hukum dapat menjerat korporasi tersebut dengan dakwaan kumulatif. Ia juga meminta agar pidana tambahan berupa perampasan keuntungan ekonomis korporasi dimasukkan dalam tuntutan jaksa.
"Ada laporan yang mengungkap, terdapat korporasi yang diduga jadi pelaku Karhutla berulang. Sejatinya, korporasi ini layak dijerat dengan dakwaan kumulatif dan pemberatan maksimum yang disertai pidana tambahan perampasan keuntungan ekonomis korporasi," kata Alex, Jumat (30/10/2026).
Selain itu, Alex berharap Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berkoordinasi dengan penyidik Mabes Polri untuk menelusuri korporasi yang terindikasi memiliki riwayat kejadian karhutla berulang.
"Terungkapnya korporasi yang terindikasi pemicu Karhutla ini, akan jadi ajang pembuktian bahwa penegakan hukum kita memang menari dalam irama gendang yang sama," tutur dia.
"Ini sekaligus akan jadi ujian, seberapa bagus kualitas koordinasi di antara sesama lembaga kita," kata dia.
Alex juga mengingatkan agar proses penegakan hukum terhadap korporasi penyebab karhutla tidak justru memicu kemarahan publik. Menurutnya, penanganan perkara tersebut harus membuktikan bahwa hukum tidak hanya tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi juga berlaku terhadap korporasi.
"Jika koordinasi di antara lembaga berjalan berjalan optimal, penyidikan akan lebih cepat tuntasnya. Selain itu, juga akan mampu membuka tabir gelap di balik Karhutla ini," ujarnya.
(kunthi fahmar sandy)
