Jakarta, VIVA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pemerintah tetap menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 7,64 persen.
Suahasil mengatakan pemerintah mengelola pembiayaan anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas belanja negara.
Langkah tersebut diperlukan agar APBN mampu merespons perkembangan ekonomi, termasuk perubahan kondisi perekonomian global.
"Pembiayaan kami jalankan sehingga kemudian bisa menciptakan APBN yang kredibel," kata Suahasil kepada wartawan saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Menkeu menjelaskan, perekonomian saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah.
Di antaranya, volatilitas harga komoditas dan tren kenaikan suku bunga di berbagai negara.
"APBN memang harus fleksibel dalam konteks seperti itu. Dia adalah alat untuk menyejahterakan, untuk menumbuhkan, untuk melindungi masyarakat. Namun, dia harus tetap dipercaya bahwa akan bisa bekerja dengan baik," tuturnya.
Berdasarkan data pemerintah, realisasi pembiayaan utang hingga 30 September 2026 mencapai Rp494,3 triliun.
Angka tersebut setara dengan 59,4 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun.
Pembiayaan yang bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto tercatat sebesar Rp497,5 triliun.
Realisasi tersebut telah mencapai 62,2 persen dari target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp799,5 triliun.
Sebaliknya, pembiayaan melalui pinjaman mencatatkan angka negatif Rp3,2 triliun.
Angka tersebut berbeda dari target pembiayaan pinjaman neto yang dipatok sebesar Rp32,7 triliun.
Dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10), Suahasil menyebut realisasi pembiayaan utang masih sesuai dengan rencana pemerintah atau on track.
Dia mengatakan pelaksanaan pembiayaan tetap mempertimbangkan kebutuhan kas negara serta perkembangan pasar keuangan, baik di dalam negeri maupun global.
Suahasil juga menegaskan pemerintah akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan SBN.
Kebijakan penerbitan obligasi negara tersebut akan disesuaikan dengan kondisi pasar obligasi dan perkembangan ekonomi global.
"Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global. Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik," katanya.
