Jakarta, VIVA - Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya berjanji akan mengawal proses relokasi warga yang terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko Blora, Jawa Tengah.
Danang akan membawa aspirasi warga terdampak ke tingkat pusat melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat (RDP) bersama kementerian mitra Komisi V DPR RI.
Hal itu disampaikan Danang setelah melakukan reses di Blora, sebagai salah satu daerah pemilihannya.
Ia menjelaskan, kegiatan reses ini adalah momentum bagi anggota DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memindahkan agenda rapat dari Gedung DPR RI di Senayan ke daerah pemilihan.
Oleh karena itu, berbagai persoalan yang dihimpun selama reses akan diperjuangkan melalui forum resmi bersama kementerian dan lembaga terkait.
"Aspirasi ini akan saya sampaikan saat rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan mitra-mitra kami di Komisi V," kata Danang dikutip Sabtu (31/10/2026).
Adapun Komisi V DPR RI memiliki ruang lingkup kemitraan dengan sejumlah kementerian dan lembaga, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perhubungan, BMKG, serta Basarnas.
Terkait relokasi warga terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko, Danang menyebut lokasi pengganti sebenarnya telah tersedia.
Lahan itu disebut berada di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang saat ini dikelola Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ketua DPD Gerindra Yogyakarta itu mengatakan, lahan tersebut telah mengantongi izin untuk digunakan sebagai kawasan relokasi bagi 535 kepala keluarga (KK).
Namun, pemanfaatannya masih membutuhkan persetujuan alih fungsi lahan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut)
Pembangunan Bendungan Karangnongko sendiri berdampak terhadap 1.037 bidang tanah yang tersebar di lima desa.
Rinciannya, Desa Mendenrejo sebanyak 17 bidang, Ngrawoh 328 bidang, Nginggil 177 bidang, Nglebak 372 bidang, dan Megeri 143 bidang.
Dari keseluruhan wilayah tersebut, sebanyak 535 KK tercatat terdampak dan membutuhkan penanganan, termasuk kepastian lokasi relokasi.
Selain mengawal persoalan relokasi, Danang juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
Hal itu disampaikannya saat meresmikan program PISEW di ruas jalan yang menghubungkan Dusun Sunggun, Dusun Parengan, hingga Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Blora.
