Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendorong kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) memperkuat kepemimpinan intelektual dengan berlandaskan pemikiran Bung Karno. Menurutnya, kader GMNI harus mampu mendorong perubahan struktural dalam sistem politik, ekonomi, dan kebudayaan demi mewujudkan kemakmuran serta keadilan sosial.
Pesan tersebut disampaikan Hasto saat menjadi narasumber penutup Lokakarya Kaderisasi Nasional GMNI di Lampung Selatan, Sabtu (31/10/2026). Kegiatan yang berlangsung sejak 26 Oktober itu diikuti perwakilan cabang GMNI dari Aceh hingga Papua.
Dosen Universitas Bung Karno tersebut menjelaskan, kepemimpinan intelektual harus dibangun melalui dialektika peradaban dunia, pembelajaran terhadap praktik terbaik para pemimpin revolusioner, serta pemahaman atas persoalan struktural yang dihadapi rakyat Indonesia.
Hasto menilai Marhaenisme memiliki relevansi kuat sebagai landasan perjuangan pembebasan rakyat, terutama di tengah dominasi oligarki dan elite dalam penguasaan sumber daya ekonomi.
“Di sinilah relevansi Marhaenisme dengan narasi dan spirit pembebasan. Selama ini wajah politik ekonomi lebih didominasi oleh penguasaan struktur dan sumber daya ekonomi di kalangan oligarki dan elit. Marhaenisme menjadi landasan kebijakan struktural agar rakyat menjadi kekuatan produksi yang efektif bagi kesejahteraan sosial," kata Hasto.
Ia menambahkan, perjuangan ideologis GMNI harus ditopang kepemimpinan strategis, pemahaman ideologi, serta tata kelola organisasi yang kuat.
“Selain pertajam pemahaman terhadap ideologi, kepemimpinan strategis, manajemen organisasi, kultur organisasi, dan memastikan berjalannya fungsi-fungsi organisasi harus menjadi fokus kaderisasi GMNI," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga menyoroti kultur patron-client yang dinilainya masih kerap muncul di lingkungan GMNI. Menurutnya, budaya tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan anti-feodalisme yang menjadi bagian penting dari Marhaenisme.
“Strategic leadership, ideologi, dan pelembagaan Partai menempatkan berjalannya fungsi-fungsi organisasi dan membangun kultur partai yang egaliter. Terlebih dengan Marhaenisme yang menekankan pentingnya keberpihakan pada rakyat tertindas, kesetaraan dan anti feodalisme. Patron client bagian dari feodalisme yang harus dikikis habis dari kultur GMNI," ujar Hasto.
Untuk memperkuat daya kritis kader, Hasto mendorong GMNI mempelajari berbagai teori kritis yang dapat digunakan untuk membongkar relasi kuasa di balik kebijakan publik.
Ia mengungkapkan, teori tersebut juga menjadi salah satu materi yang diberikan kepada mahasiswa di kampus tempatnya mengajar.
"Teori kritis itu penuh dengan gugatan. Teori kritis itu selalu mencari apa relasi dengan kekuasaan. Teori kritis itu selalu berbicara di balik kebijakan siapa yang diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan," ujar Hasto.
Hasto juga menyebut sejumlah pemikir dunia yang dapat menjadi referensi kader GMNI dalam memperkaya perspektif teori sosial.
"GMNI sudah saatnya untuk menggali seluruh pemikiran-pemikiran kritis tentang diskursus. Misalnya Anda bisa pelajari teori dari Pierre Bourdieu, Anda bisa belajar teori tentang power dari Hannah Arendt," katanya.
Geografi Faktor Permanen GeopolitikSelain kepemimpinan intelektual dan teori kritis, Hasto menekankan pentingnya memahami geopolitik berdasarkan pemikiran Bung Karno. Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis merupakan faktor permanen yang harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan kepentingan nasional, sementara aktor dan konstelasi kekuasaan dunia terus mengalami perubahan.
"Pemikiran geopolitik Soekarno ini sangat relevan di dalam melihat bagaimana dinamika konstelasi dunia dan dari situlah Indonesia merumuskan national interestnya," ujarnya.
Hasto kemudian mengaitkan pemikiran geopolitik Bung Karno dengan visi Indonesia menjadi negara terkuat di Samudera Indonesia dan membangun pengaruh hingga kawasan Pasifik.
“Sekarang ini banyak yang pesimis dengan visi geopolitik ini. Terlebih utusan Kebakaran Hutan saja sampai menciptakan ketegangan dengan negara tetangga. Namun sekiranya teori geopolitik Bung Karno di jabarkan dalam kebijalan strategis, termasuk kejelasan peta jalan penguasaan iptek, maka visi tersebut bisa dicapai," sebut Hasto.
Ia juga mengajak kader GMNI mempelajari praktik pembangunan dan tata kelola negara lain, salah satunya Singapura, terutama dalam aspek supremasi hukum, meritokrasi, pendidikan, kesehatan, dan kepemimpinan.
"Kita bisa belajar dari Singapura tentang supremasi hukum, meritokrasi, sistem pendidilan dan kesehatan, serta kepemimpinan visioner yang juga sangat teknokratis," tegasnya.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan kepemimpinan intelektual harus menjadi kompas bagi kader GMNI dalam menentukan arah perjuangan dan merumuskan masa depan bangsa.
"Hanya dengan intelektual leadership kita bisa tahu terhadap arah masa depan. Hanya dengan intelektual leadership kita bisa mengetahui jalan terpendek untuk memperebutkan masa depan itu," pungkasnya, disambut seruan merdeka dari peserta.
