JAKARTA, KOMPASTV – Ketua Umum Aliansi Cipayung Nusantara, David Pajung, menanggapi sikap PKS yang mendorong penggunaan hak angket di DPR untuk merespons polemik tersebut.
David meminta partai-partai koalisi tidak bersikap plin-plan atau mencari keuntungan politik di tengah persoalan yang sedang berkembang.
"Partai-partai politik koalisi ini jangan genit. Karena kita bicara soal konsistensi berdemokrasi," ujar David, di Kompas Petang, Sabtu (31/10/2026).
David juga mengingatkan bahwa mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden telah diatur secara ketat dalam Pasal 7A UUD 1945.
Ia pun menyebut Prabowo dan Gibran sebagai satu paket karena keduanya maju bersama dalam kontestasi Pilpres 2024.
"Ketika salah satu cacat di pencalonan, dua-duanya cacat," kata David.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadinmenilai penyebutan Prabowo-Gibran sebagai satu paket oleh para relawan memiliki kepentingan politik tersendiri.
Menurutnya, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa apabila Gibran menghadapi ancaman pemakzulan, dampak politiknya berpotensi merembet kepada Prabowo.
"Kalau ada masalah terkait dengan Wapres, Presiden mengajukan bakal calon Wapres untuk diajukan ke MPR. Artinya dalam kasus ini sebenarnya Pak Prabowo mungkin sedikit bisa bernafas lega tapi implikasi politik berikutnya belum tentu," kata Burhanuddin.
Burhanuddin juga menyayangkan sikap Gibran yang dinilainya terlalu pasif saat menghadapi persidangan di MK sebelumnya.
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Novaltri
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Yuilyana
Sumber : Kompas TV
- gibran
- prabowo
- pemilu
- pemakzulan gibran
