Pantau - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat pemanfaatan barang milik negara (BMN) melalui 35 skema kerja sama untuk meningkatkan investasi, penerimaan negara, serta kualitas layanan infrastruktur transportasi di Indonesia.
Langkah tersebut dilakukan melalui pengelolaan aset negara secara produktif, transparan, profesional, dan akuntabel dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Jenderal Kemenhub Arif Toha mengatakan bahwa aset negara memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan publik.
"Barang milik negara ini merupakan bagian dari kekayaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional," kata Arif dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Menurutnya, pengelolaan aset pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada pencatatan administrasi, tetapi juga harus memastikan setiap aset memberikan manfaat ekonomi dan pelayanan bagi masyarakat.
Kemenhub telah menjalankan berbagai bentuk pemanfaatan BMN, termasuk kerja sama pengelolaan infrastruktur bandara dan pelabuhan di sejumlah daerah.
Kemenhub Jalankan 35 Skema Kerja Sama Pemanfaatan Aset NegaraDalam pelaksanaannya, Kemenhub telah mengoptimalkan aset negara melalui 19 Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), 11 skema sewa dalam rangka penyediaan infrastruktur, serta lima Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).
Lima skema KSPI tersebut dilaksanakan dalam proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan infrastruktur transportasi nasional.
Pemanfaatan aset melalui berbagai skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi BMN sekaligus mendukung penyediaan fasilitas transportasi yang lebih baik.
Arif menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan aset negara tidak hanya diukur berdasarkan peningkatan pendapatan pemerintah, tetapi juga manfaat yang diterima masyarakat.
"Pemanfaatan aset perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan infrastruktur, serta penciptaan manfaat yang lebih luas bagi negara dan masyarakat," tutur Arif.
Ia menambahkan bahwa efektivitas pemanfaatan aset harus didukung perencanaan matang, evaluasi berkelanjutan, serta kerja sama yang mempertimbangkan kebutuhan pasar dan kelayakan proyek.
Kemenhub juga menilai keterlibatan dunia usaha menjadi faktor penting dalam memperluas peluang investasi dan meningkatkan produktivitas aset pemerintah.
Kemenhub Gandeng Dunia Usaha untuk Perluas Peluang InvestasiSebagai bagian dari strategi tersebut, Kemenhub menggelar kegiatan penjajakan minat pasar atau market sounding dalam rangka optimalisasi barang milik negara di Jakarta.
Forum tersebut menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mengidentifikasi peluang investasi serta memperoleh masukan mengenai rencana pemanfaatan aset.
Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat mengetahui tingkat ketertarikan investor, kebutuhan pendanaan, peluang pengembangan usaha, serta tantangan yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan kerja sama.
Sementara itu, pelaku usaha mendapatkan informasi mengenai kebijakan pengelolaan BMN, termasuk ruang lingkup perjanjian, prosedur persetujuan, tata cara kerja sama, dan penyusunan proposal bisnis.
Kemenhub membuka kesempatan bagi calon mitra untuk menyampaikan pandangan, usulan, serta gagasan berdasarkan pengalaman dan kemampuan masing-masing perusahaan.
Masukan dari dunia usaha tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun rencana pemanfaatan aset yang lebih sesuai dengan kebutuhan investasi.
Kemenhub Pastikan Kerja Sama Investasi Tetap Lindungi Aset NegaraArif menekankan bahwa setiap bentuk kerja sama pemanfaatan BMN harus tetap mengutamakan perlindungan aset negara dan kepentingan masyarakat.
Kemenhub akan memastikan seluruh pihak yang terlibat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian serta menjalankan kerja sama berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.
Selain itu, manfaat ekonomi dan pelayanan yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
Hasil kegiatan market sounding akan ditelaah secara objektif dan profesional sebagai dasar penyempurnaan rencana pemanfaatan aset serta penentuan langkah tindak lanjut.
Pemerintah juga akan mempertimbangkan kelayakan usaha dan kebutuhan pasar sebelum memutuskan pengembangan kerja sama dengan badan usaha.
Melalui optimalisasi BMN tersebut, Kemenhub berupaya meningkatkan kontribusi aset negara terhadap investasi, pembangunan infrastruktur, dan kualitas pelayanan transportasi nasional.
Pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi negara sekaligus memperluas manfaat fasilitas transportasi bagi masyarakat.
