Jakarta (ANTARA) - Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto menekankan pentingnya penataan lingkungan di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, agar kawasan tersebut tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
"Penanganan kawasan rawan narkoba tidak cukup hanya melalui penyisiran dan penegakan hukum. Diperlukan langkah lanjutan yang memperhatikan kondisi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat," kata Dadang saat meninjau operasi pemberantasan narkoba di lokasi tersebut, Minggu.
Saat menyusuri kawasan sekitar rel kereta api, Dadang melihat sejumlah bangunan yang diduga kuat dimanfaatkan sebagai lapak aktivitas penyalahgunaan narkoba. Kondisi kerawanan fisik tersebut dinilainya perlu ditangani bersama secara lintas sektor agar tidak berulang.
Ia mengaku telah berkomunikasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengenai rencana penataan kawasan di sepanjang bantaran rel.
Langkah tersebut memerlukan kolaborasi intensif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pemangku kepentingan terkait, termasuk dalam memikirkan solusi permukiman warga.
"Penataan lingkungan sosial inilah yang perlu kerja sama sekaligus penyadaran masyarakat," kata Dadang.
Menurut dia, penataan kawasan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik lingkungan, tetapi juga membangun kepedulian warga untuk aktif mencegah peredaran gelap narkoba. Pendekatan sosial tersebut juga tetap mempertimbangkan kebutuhan warga setempat yang mencari nafkah secara sah.
Ia menambahkan kepolisian memiliki batasan kewenangan dalam penanganan masalah permukiman dan tata kota. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dan PT KAI sangat vital agar penataan kawasan berjalan sesuai porsi tanggung jawab masing-masing.
Dadang berharap penanganan Kampung Bahari tidak berhenti begitu operasi kepolisian selesai, melainkan berlanjut hingga kawasan tersebut benar-benar aman, tertata, dan bersih dari narkoba.
Baca juga: Polisi tangkap 27 orang dan sita senpi saat gerebek Kampung Bahari
Baca juga: Polisi dan BNN gerebek markas narkoba di Kampung Bahari Jakut
Baca juga: Pramono dukung langkah BNN grebek jaringan narkoba di Kampung Bahari
"Penanganan kawasan rawan narkoba tidak cukup hanya melalui penyisiran dan penegakan hukum. Diperlukan langkah lanjutan yang memperhatikan kondisi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat," kata Dadang saat meninjau operasi pemberantasan narkoba di lokasi tersebut, Minggu.
Saat menyusuri kawasan sekitar rel kereta api, Dadang melihat sejumlah bangunan yang diduga kuat dimanfaatkan sebagai lapak aktivitas penyalahgunaan narkoba. Kondisi kerawanan fisik tersebut dinilainya perlu ditangani bersama secara lintas sektor agar tidak berulang.
Ia mengaku telah berkomunikasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengenai rencana penataan kawasan di sepanjang bantaran rel.
Langkah tersebut memerlukan kolaborasi intensif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pemangku kepentingan terkait, termasuk dalam memikirkan solusi permukiman warga.
"Penataan lingkungan sosial inilah yang perlu kerja sama sekaligus penyadaran masyarakat," kata Dadang.
Menurut dia, penataan kawasan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik lingkungan, tetapi juga membangun kepedulian warga untuk aktif mencegah peredaran gelap narkoba. Pendekatan sosial tersebut juga tetap mempertimbangkan kebutuhan warga setempat yang mencari nafkah secara sah.
Ia menambahkan kepolisian memiliki batasan kewenangan dalam penanganan masalah permukiman dan tata kota. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dan PT KAI sangat vital agar penataan kawasan berjalan sesuai porsi tanggung jawab masing-masing.
Dadang berharap penanganan Kampung Bahari tidak berhenti begitu operasi kepolisian selesai, melainkan berlanjut hingga kawasan tersebut benar-benar aman, tertata, dan bersih dari narkoba.
Baca juga: Polisi tangkap 27 orang dan sita senpi saat gerebek Kampung Bahari
Baca juga: Polisi dan BNN gerebek markas narkoba di Kampung Bahari Jakut
Baca juga: Pramono dukung langkah BNN grebek jaringan narkoba di Kampung Bahari
