Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan inflasi beras kuartal ketiga (Q3) 2026 menjadi terendah dalam empat tahun, ditopang penguatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) tanpa importasi dan penyaluran beras kepada masyarakat.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah tidak melakukan impor beras medium, melainkan hanya mendatangkan beras khusus yang belum diproduksi dalam negeri.
"Kita tidak ada impor beras medium, yang ada selundupan dan sudah ditangkap. Impor hanya beras khusus karena tidak ditanam, misalnya Basmati. Jumlahnya kecil sekali," kata Amran dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Berdasarkan data historis Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi beras secara tahunan pada akhir kuartal ketiga tahun 2026 menjadi yang paling stabil dibandingkan empat tahun terakhir.
Inflasi beras tahunan pada September 2023 tercatat mencapai 18,44 persen akibat salah satunya dipengaruhi fenomena El Nino yang mulai melanda Indonesia.
Kemudian pada September 2024, inflasi beras berada di level 5,91 persen dan terus melandai hingga September 2025 yang tercatat sebesar 4,06 persen.
Sementara pada September 2026, inflasi beras tahunan berada pada level 3,73 persen sehingga menjadi capaian paling stabil dalam periode empat tahun terakhir.
Amran menyebut pencapaian tersebut salah satunya ditopang penyaluran CBP kepada masyarakat karena pemerintah memiliki ruang lebih besar melakukan intervensi pasar.
Kekuatan stok beras pemerintah saat ini yang mencapai 4,5 juta ton, menurut dia, membuat penyaluran bantuan pangan dan program stabilisasi pasokan serta harga pangan dapat dilakukan secara optimal.
Bapanas mencatat realisasi penyaluran CBP melalui Perum Bulog sejak Januari hingga 28 Oktober 2026 telah mencapai 2,88 juta ton beras. Jumlah tersebut belum termasuk tambahan penugasan program SPHP beras dan bantuan pangan beras hingga akhir tahun sebesar 76,8 ribu ton.
Sementara itu, alokasi bantuan pangan beras sampai akhir tahun 2026 mencapai 997 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penerima manfaat.
Amran memperkirakan total penyaluran CBP kepada masyarakat hingga akhir 2026 dapat mendekati empat juta ton dan menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Rekor sebelumnya terjadi pada 2024 dengan penyaluran CBP mencapai 3,37 juta ton melalui berbagai program intervensi pangan pemerintah.
Dari total penyaluran CBP hingga Oktober sebesar 2,88 juta ton, sebanyak 1,63 juta ton berasal dari realisasi bantuan pangan beras. Bantuan pangan tersebut terdiri dari tahap pertama sebesar 662,86 ribu ton dan tahap kedua yang telah selesai sebesar 967,51 ribu ton.
Program bantuan pangan beras kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat menjadi bagian terbesar dari pemanfaatan stok CBP pemerintah.
Bapanas optimistis program bantuan pangan yang diperluas dapat membantu menekan harga beras sekaligus menjaga inflasi pangan tetap terkendali.
"Ketika harga beras di tingkat konsumen mulai stabil, maka tingkat inflasi pun juga akan dapat lebih terkendali," kata Amran.
Selain bantuan pangan, penyaluran CBP melalui program SPHP beras hingga Oktober mencapai 1,16 juta ton untuk menjaga pasokan masyarakat.
Penjualan SPHP tersebut terdiri dari Januari-Februari sebesar 221,05 ribu ton, Maret-September 828 ribu ton, dan Oktober 123,1 ribu ton.
Adapun penyaluran lainnya mencakup bantuan bencana dan keadaan darurat sebesar 13,9 ribu ton serta golongan anggaran 71,4 ribu ton.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah tidak melakukan impor beras medium, melainkan hanya mendatangkan beras khusus yang belum diproduksi dalam negeri.
"Kita tidak ada impor beras medium, yang ada selundupan dan sudah ditangkap. Impor hanya beras khusus karena tidak ditanam, misalnya Basmati. Jumlahnya kecil sekali," kata Amran dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Berdasarkan data historis Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi beras secara tahunan pada akhir kuartal ketiga tahun 2026 menjadi yang paling stabil dibandingkan empat tahun terakhir.
Inflasi beras tahunan pada September 2023 tercatat mencapai 18,44 persen akibat salah satunya dipengaruhi fenomena El Nino yang mulai melanda Indonesia.
Kemudian pada September 2024, inflasi beras berada di level 5,91 persen dan terus melandai hingga September 2025 yang tercatat sebesar 4,06 persen.
Sementara pada September 2026, inflasi beras tahunan berada pada level 3,73 persen sehingga menjadi capaian paling stabil dalam periode empat tahun terakhir.
Amran menyebut pencapaian tersebut salah satunya ditopang penyaluran CBP kepada masyarakat karena pemerintah memiliki ruang lebih besar melakukan intervensi pasar.
Kekuatan stok beras pemerintah saat ini yang mencapai 4,5 juta ton, menurut dia, membuat penyaluran bantuan pangan dan program stabilisasi pasokan serta harga pangan dapat dilakukan secara optimal.
Bapanas mencatat realisasi penyaluran CBP melalui Perum Bulog sejak Januari hingga 28 Oktober 2026 telah mencapai 2,88 juta ton beras. Jumlah tersebut belum termasuk tambahan penugasan program SPHP beras dan bantuan pangan beras hingga akhir tahun sebesar 76,8 ribu ton.
Sementara itu, alokasi bantuan pangan beras sampai akhir tahun 2026 mencapai 997 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penerima manfaat.
Amran memperkirakan total penyaluran CBP kepada masyarakat hingga akhir 2026 dapat mendekati empat juta ton dan menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Rekor sebelumnya terjadi pada 2024 dengan penyaluran CBP mencapai 3,37 juta ton melalui berbagai program intervensi pangan pemerintah.
Dari total penyaluran CBP hingga Oktober sebesar 2,88 juta ton, sebanyak 1,63 juta ton berasal dari realisasi bantuan pangan beras. Bantuan pangan tersebut terdiri dari tahap pertama sebesar 662,86 ribu ton dan tahap kedua yang telah selesai sebesar 967,51 ribu ton.
Program bantuan pangan beras kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat menjadi bagian terbesar dari pemanfaatan stok CBP pemerintah.
Bapanas optimistis program bantuan pangan yang diperluas dapat membantu menekan harga beras sekaligus menjaga inflasi pangan tetap terkendali.
"Ketika harga beras di tingkat konsumen mulai stabil, maka tingkat inflasi pun juga akan dapat lebih terkendali," kata Amran.
Selain bantuan pangan, penyaluran CBP melalui program SPHP beras hingga Oktober mencapai 1,16 juta ton untuk menjaga pasokan masyarakat.
Penjualan SPHP tersebut terdiri dari Januari-Februari sebesar 221,05 ribu ton, Maret-September 828 ribu ton, dan Oktober 123,1 ribu ton.
Adapun penyaluran lainnya mencakup bantuan bencana dan keadaan darurat sebesar 13,9 ribu ton serta golongan anggaran 71,4 ribu ton.
