Pantau - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin menegaskan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia harus menjadi fondasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 agar keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
“HAM perlu menjadi etika yang hidup di segala lingkungan,” kata Mugiyanto dalam keterangan di Jakarta, Minggu (1/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Dialog Nasional Menuju Satu Abad Sumpah Pemuda yang diselenggarakan Swarna Dwipa Institute di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Menurut Mugiyanto, penghormatan terhadap HAM tidak cukup diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan dan keberadaan lembaga negara.
Prinsip HAM juga harus tercermin dalam perilaku masyarakat, kebijakan pemerintah, serta praktik penyelenggaraan negara.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menolak diskriminasi, mengawasi kekuasaan, memperjuangkan keadilan, dan mendorong pertanggungjawaban negara.
Indonesia Didorong Berkontribusi pada Pemikiran HAM DuniaMugiyanto menilai Indonesia perlu mengambil peran dalam perkembangan pemikiran hak asasi manusia di tingkat internasional.
Namun, menurut dia, pengakuan dunia tidak dapat diperoleh hanya melalui pernyataan atau klaim mengenai kemajuan penghormatan HAM.
Kepercayaan internasional harus dibangun melalui pemikiran yang kuat serta praktik perlindungan HAM yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kiblat HAM dunia bukan gelar yang kita berikan kepada diri sendiri. Ia merupakan kepercayaan yang diperoleh ketika pemikiran kita layak dirujuk dan praktik kita dapat dipercaya,” ujar dia.
Mugiyanto menegaskan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi bagian dari pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian ekonomi, tetapi juga memastikan perlindungan hak dan kesejahteraan masyarakat.
Frans Magnis-Suseno Soroti Keadilan Sosial dan KorupsiDalam dialog yang sama, akademisi Frans Magnis-Suseno menyoroti pentingnya keadilan sosial dan pemberantasan korupsi sebagai syarat mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan akan kehilangan makna apabila kesejahteraan belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pandangan tersebut menempatkan pemerataan kesejahteraan sebagai bagian penting dalam menilai keberhasilan pembangunan nasional.
Pemberantasan korupsi juga menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Keberhasilan Indonesia Emas Tak Cukup Diukur dari EkonomiPengamat Swarna Dwipa Institute Febby Lintang menilai keberhasilan Indonesia Emas 2045 tidak semestinya hanya diukur berdasarkan indikator ekonomi makro.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan penguasaan teknologi belum cukup untuk menggambarkan kualitas pembangunan secara menyeluruh.
“Indonesia Emas itu jangan hanya didefinisikan melalui indikator makro, tapi harus indikatornya mikro juga,” ujar dia.
Febby menekankan pentingnya memperhatikan kondisi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam menentukan keberhasilan pembangunan.
Kelompok tersebut mencakup perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas yang membutuhkan perlindungan serta akses terhadap berbagai layanan.
Ia juga menyoroti pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, penggunaan fasilitas publik, dan akses terhadap lapangan pekerjaan.
“Tolok ukur martabat suatu bangsa yang maju justru terlihat dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan kelompoknya yang paling rentan,” kata Febby.
Menurut pandangannya, kualitas pembangunan perlu dilihat dari kemampuan negara memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh perlakuan yang adil.
Swarna Dwipa Institute Rumuskan Enam Agenda PembangunanMelalui dialog nasional tersebut, Swarna Dwipa Institute menekankan enam agenda untuk memperkuat pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Agenda pertama adalah penguatan persatuan dan toleransi sebagai bagian dari kehidupan berbangsa.
Agenda kedua menitikberatkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara.
Agenda ketiga mencakup pemerataan keadilan sosial, sedangkan agenda keempat berfokus pada pemberantasan korupsi.
Agenda kelima adalah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sementara agenda keenam menekankan peningkatan peran generasi muda.
Pendiri Swarna Dwipa Institute Frans Immanuel Saragih menjelaskan bahwa lembaganya berupaya menjadi ruang pertemuan para aktivis dari berbagai elemen masyarakat.
Forum tersebut dimaksudkan sebagai wadah pertukaran gagasan mengenai masa depan bangsa dan arah pembangunan Indonesia.
Dialog bertema “Menuju 1 Abad Sumpah Pemuda – Pemikiran, Semangat dan Implementasi Menuju Indonesia Emas” itu juga menghadirkan Warsito Ellwein dari Agenda 45, Ulung Rusman dari Perhimpunan INTI, serta anggota Komisi III DPR RI Slamet Ariyadi.
Para pembicara menekankan pentingnya mewujudkan persatuan melalui tindakan nyata, kolaborasi, dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, cita-cita Indonesia Emas 2045 diharapkan tidak hanya mencerminkan kemajuan ekonomi, tetapi juga kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, inklusif, dan bermartabat.
