Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bisa jadi malah menaikkan aktivitas ekonomi yang terukur di provinsi-provinsi terdampak. Kenyataan yang mungkin jarang menjadi pembicaraan di tengah musim karhutla.
Kenaikan ini murni disebabkan cara kita menghitung ekonomi. Misalnya, ketika api membuka lahan yang siap tanam kemudian dicatat sebagai produksi perkebunan.
Begitupula anggaran penanganan kebakaran, biaya operasional ribuan personel, armada udara, pompa air, serta operasi modifikasi cuaca. Semuanya tercatat sebagai belanja pemerintah.
Sedangkan warga yang membeli masker, obat, hingga kunjungan ke klinik masuk sebagai konsumsi rumah tangga. Alhasil, ketiganya tercatat sebagai penambah angka pertumbuhan ekonomi.
Persoalannya, kapasitas paru-paru anak yang tergerus asap, hari sekolah yang hilang, lapisan gambut yang menipis dan takkan kembali dalam satu generasi tidak tercatat dalam entri apa pun. Ini bukan karena nilainya kecil, tapi kolomnya memang tidak pernah dibuat.
Kita dapat melihat perbandingannya dari angka-angka ini. SIPONGI Kementerian Kehutanan mencatat 202.010,96 hektare lahan terbakar sepanjang Januari–Agustus 2026. Perhatikan presisinya: dua angka di belakang koma, dirilis harian, lintas lembaga, nyaris waktu nyata.
Lalu bandingkan dengan biaya kesehatannya. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan total kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla hingga Agustus 2026 sebesar Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.
Komponen terbesarnya adalah kesehatan yakni Rp9,75 triliun bila hanya menghitung 1,78 juta kasus terdiagnosis. Angkanya bisa melonjak hingga Rp93,56 triliun bila memasukkan 17,4 juta orang bergejala yang tak sempat berobat.
Ada selisih antara batas atas dan bawah yang besar dalam perhitungan CELIOS tersebut. Rentang selebar itu adalah cerminan jujur dari kekosongan datanya. Penghitungan tersebut semestinya pekerjaan rutin, tetapi dengan bahan yang tidak pernah dikumpulkan secara rutin.
Kita mengukur lahan yang terbakar sampai seperseratus hektare. Sedangkan manusianya kita taksir dengan ketidakpastian selebar dua pertiga anggaran kesehatan negara.
Angka-angka kerugian sosial selalu muncul belakangan dari luar sistem statistik resmi. Bank Dunia bahkan baru merilis dampak kerugian karhutla 2015 setahun setelah kejadian. Kendala kita bukan kapasitas mengukur, melainkan kemauan merutinkannya.
Dalam sistem neraca nasional, kita mengenal penyusutan. Itulah yang membedakan produk domestik bruto dari produk domestik neto. Mesin yang menua dicatat kehilangan nilainya. Namun, modal manusia tidak punya akun penyusutan.
Akibatnya, sebuah provinsi bisa membakar simpanan karbon ribuan tahun, menggerus kapasitas kognitif satu kohort anak, lalu menutup tahun dengan pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Semuanya benar secara akuntansi.
Kalimantan Selatan adalah contohnya. Ekonominya tumbuh 5,67% pada triwulan I-2026, melampaui nasional yang 5,61%. Kontribusi utama pertumbuhan adalah sektor pertambangan yang menyumbang 27,12%.
Pada periode yang sama, BPBD Kalimantan Selatan mencatat 12.339,74 hektare terbakar dalam 2.332 kejadian hingga awal September. Indeks standar pencemar udara PM2,5 di Banjarmasin menyentuh 233, kategori sangat tidak sehat. Sementara, dinas pendidikan berulang kali menghentikan pembelajaran tatap muka.
Dua himpunan angka itu berasal dari provinsi yang sama, triwulan yang sama, dan tidak pernah bertemu di satu tabel. Begitu hujan turun, seluruh indikator makronya akan normal dalam hitungan minggu. Kerugian yang tidak pernah tercatat tidak akan pernah terlihat pulih, karena tidak pernah terlihat hilang.
Menguji Undang-undang Baru
Memperbaiki ini tidak menuntut survei baru. Datanya sudah ada tetapi tersebar di berbagai lembaga. Kebijakan belajar dari rumah dilegalkan sebagai surat edaran bertanggal lengkap dengan jenjangnya, dan jumlah siswa terdampaknya tercatat di Dapodik.
Kasus pernapasan masuk ke laporan dinas kesehatan dan sistem rekam medis nasional. Belanja rumah tangga untuk masker dan obat sudah tercakup dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional.
Hari kerja yang hilang bagi pedagang, nelayan, dan buruh harian ada dalam jangkauan Survei Angkatan Kerja Nasional, yang hari ini masih mencatat mereka “bekerja” meski pendapatannya merosot. Titik panas dan kualitas udara terbit harian dari SIPONGI dan BMKG.
Yang belum ada adalah sambungannya. Kelimanya dikelola lembaga berbeda, dengan periode rilis dan satuan yang berbeda. Semuanya tak pernah dipertemukan dalam satu tabel untuk satu kejadian yang sama.
Fondasinya justru baru saja diperkuat. Selama tujuh tahun, Satu Data Indonesia hanya berpijak pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Pada 6 Oktober lalu, DPR mengesahkannya menjadi undang-undang dengan 20 bab, 141 pasal, lengkap dengan pembagian peran pembina, produsen, dan wali data, serta kewajiban standardisasi dan interoperabilitas antarinstansi.
Yang diperlukan satu neraca satelit: tabel tambahan di samping neraca nasional, persis seperti yang sudah lama kita punya untuk pariwisata. Tugasnya satu, menyambungkan kelima aliran tadi untuk menjawab satu pertanyaan: berapa minggu sebuah daerah perlu sampai sekolahnya kembali tatap muka, kunjungan ISPA-nya turun ke rata-rata, dan pendapatan harian pedagang serta nelayannya kembali ke tingkat sebelum asap?
Menyambungkan lima aliran data lintas lima kementerian untuk satu kejadian musiman adalah persis pekerjaan yang undang-undang itu janjikan bisa dilakukan.
Begitu pemulihan punya hitungan resmi, ia bisa dibandingkan: provinsi yang sekolahnya normal lagi dalam enam minggu dan provinsi yang perlu 14 minggu akan menghadapi pertanyaan yang berbeda.
Sembilan Belas Musim Kemarau LagiSetiap dokumen perencanaan jangka panjang kita termasuk cita-cita Indonesia Emas 2045 berdiri di atas satu asumsi yang tak pernah diuji: bahwa modal manusia bertambah secara monoton. Bahwa setiap tahun anak-anak kita tumbuh sedikit lebih sehat dan sedikit lebih terdidik daripada tahun sebelumnya.
Di enam provinsi prioritas karhutla, asumsi itu tidak berlaku. Di sana modal manusia mengalami penyusutan musiman, dan kita tidak punya entri untuk mencatatnya. Tahun 2045 berjarak sembilan belas musim kemarau dari sekarang.
Selama satu-satunya hal yang kita catat sampai dua angka di belakang koma adalah hektare, maka hektare itulah yang akan terus dipulihkan dengan presisi, bukan manusianya.
