Algoritma telah menjadi ekosistem yang nyaman bagi pendengung atau buzzer untuk memengaruhi opini publik di media sosial. Kenyamanan ini pun diamplifikasi oleh kekuatan modal dari tiap-tiap penguasa, termasuk pemerintah, untuk mendominasi pembicaraan publik di ruang maya.
Beberapa penelitian menunjukkan, kekuatan itu tak mudah diimbangi oleh publik di ruang digital. Hal ini mengingat penguasa bisa mengorkestrasi pihak-pihak yang dikerahkan, baik itu birokrat maupun buzzer, untuk mendominasi ruang percakapan.
Lantas, apakah ada jalan bagi publik untuk mengimbangi kekuatan itu?
Dalam Kelas Demokrasi Digital #2 dengan tema ”Politik Algoritma dan Kolektivisme Digital Masa Kini”, Jumat (30/10/2026) malam, mengemuka bahwa tantangan untuk mengimbangi pendengung bisa dihadapi jika publik membangun kekuatan komunitas lewat jaringan interaksi langsung. Cara lain adalah dengan membangun perlawanan melalui narasi lewat karya sastra.
Hal itu diungkapkan Merlyna Lim, Profesor Ilmu Komunikasi dan Media di Universitas Carleton, Kanada, dan Ika Idris, peneliti kebijakan publik dari Universitas Monash, Indonesia. Keduanya adalah pengisi materi di kelas demokrasi itu.
Politik digital hari ini bukan hanya persuasi atau propaganda, melainkan soal infrastruktur yang membuat beberapa hal lebih terlihat, lebih sering muncul, dan sulit dihindari (warganet).
Dalam kelas yang digelar secara daring ini, Merlyna mengungkapkan bahwa dengan memanfaatkan ekosistem algoritma, penguasa saat ini tengah terus beroperasi mengerahkan kekuatannya dengan memainkan visibilitas dan afeksi (emosi) di media sosial untuk memengaruhi publik.
”Politik digital hari ini bukan hanya persuasi atau propaganda, melainkan soal infrastruktur yang membuat beberapa hal lebih terlihat, lebih sering muncul, dan sulit dihindari (warganet),” tuturnya, dalam kelas yang diselenggarakan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) bersama Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) Indonesia, dan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM).
Berkat cara kerja algoritma, narasi yang berhasil menumbuhkan interaksi tinggi akan diulang dan diperbanyak visibilitasnya. Sebaliknya, narasi atau konten yang tak berhasil menarik pengguna media sosial secara perlahan akan menghilang.
Menurut Merlyna, kerja algoritma ini tak dikendalikan atau dioperasikan oleh pihak tertentu, tetapi bisa berjalan secara otomasi dengan memanfaatkan perilaku pengguna media sosial. Kemampuannya dalam memperbanyak interaksi itu bisa berjalan dengan cepat, bahkan sebelum pengguna medsos ataupun peneliti seperti dirinya menganalisis hal tersebut.
Untuk memperbanyak visibilitas, narasi atau konten harus mengandung materi yang terkait dengan afeksi atau emosi. Untuk itu, dibutuhkan narasi yang bisa membangunkan kemarahan, ketakutan, antusiasme, ataupun dendam. Dalam konteks politik, hal ini berkaitan dengan bagaimana keterikatan kolektif (collective attachement), keselarasan (alignment), termasuk antagonisme.
Dengan mengikuti cara kerja algoritma itu, menurut Ika Idris, setidaknya sejak 2012 pendengung menjalankan perannya menarik perhatian audiens atau warganet untuk membela kandidat politik tertentu. Perannya itu dilakukan hingga menyerang akun tertentu.
Aktor Fedi Nuril, misalnya, memperoleh serangan buzzer karena aktivitasnya di media sosial yang aktif mengomentari Pemilihan Presiden 2024. ”Fedi Nuril ini termasuk yang aktif untuk melawan balik,” ucap Ika.
Dalam perkembangannya, menurut Ika, selama 2014-2020 pemerintah turut menggunakan birokrat untuk mendominasi ruang percakapan digital. Hal itu terungkap dari hasil penelitiannya. Pada mulanya, pemerintah lewat program employee advocacy memantau kinerja pada salah satu kementerian.
Dalam pelaksanaannya, dilakukan pembagian narasi ke tiap unit untuk meningkatakan engagement, termasuk membalas (counter) kritik yang dilayangkan terhadap kementerian/lembaga. Langkah ini kemudian diadopsi oleh banyak kementerian, dengan mengerahkan aparatur sipil negara (ASN).
Dalam disertasinya berjudul ”The Illusion of a Public Sphere: The Indonesian Government Communication on Social Media”, Ika menyebutkan, dengan menggunakan media sosial, pemerintah berupaya membangun citra positif, yakni dengan bekerja keras demi rakyatnya. Pesan-pesan di media sosial menekankan pada kinerja pemerintah dan menggunakan kerangka (frame) yang menyebarluaskan frame senada, yakni Presiden Joko Widodo yang memimpin pemerintahan, ”Kerja, kerja, kerja”.
Ika, seperti dikutip dari disertasinya yang diajukan pada 2019 untuk memperoleh gelar doktor filsafat di Scripps College of Communication di Universitas Ohio, Amerika Serikat, juga memuat salah satu pernyataan informannya yang merupakan ASN, ”Kayaknya sekarang apa-apa harus di-upload biar kelihatan kerjanya.” Ucapan informan itu diperoleh dari hasil diskusi terpumpun (focus group discussion) yang dilakukan pada akhir 2017.
Kembali mengutip disertasi tersebut, Ika mengungkap, peserta diskusi dari ASN juga mengaku pemerintah berupaya agar pesan-pesan yang diunggah itu bisa menjadi viral di media sosial. Selain itu, unggahan juga dimanipulasi dengan menghapus komentar-komentar yang negatif.
”Mereka (pemerintah) enggak tahu apakah digital itu efektif apa enggak, yang mereka ingin tahu itu hanya apakah itu jadi trending topik atau enggak di Twitter,” ucap salah satu peserta diskusi, seperti dimuat Ika dalam disertasinya.
Kini, menurut Ika, cara mendominasi ruang percakapan digital masih terus dilakukan pemerintah. Berdasarkan hasil pantauan Monash Data and Democracy Research Hub, ada operasi informasi dari pemerintah yang fokusnya pada tiga program, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), bahan bakar minyak (BBM), dan Sekolah Garuda.
Selama 1 Januari 2025-26 Agustus 2026 terindikasi ada 482.579 unggahan dengan tagar yang terindikasi operasi informasi dengan menggunakan 88 tagar. Sebanyak 38 tagar di antaranya untuk program prioritas pemerintah, 31 tagar untuk isu ekonomi, dan 19 tagar terkait demokrasi.
Operasi informasi mampu membuat pesannya menjadi viral karena tagar seragam, pesan disebarkan dalam rentang waktu yang singkat, selain itu diamplifikasi oleh jaringan akun terkoordinasi.
Dari segi jumlah, menurut Ika, unggahan dari operasi informasi itu jauh lebih sedikit dibandingkan unggahan masyarakat yang membicarakan keresahan mereka mengenai pemerintah saat ini. Pesan keresahan masyarakat itu mencapai 2,3 juta unggahan, dengan 1,6 juta unggahan di antaranya menyoroti minimnya akuntabilitas tata kelola negara, 1,2 juta unggahan terkait korupsi, sekitar 913.732 unggahan terkait pembajakan ekonomi oleh oligarki dan elite, dan 297.776 unggahan mengenai menyempitnya ruang sipil.
Meski demikian, suara warga itu sulit viral untuk mengimbangi narasi yang dilakukan penguasa dalam operasi informasi. Dalam paparannya, Ika menyebutkan, operasi informasi mampu membuat pesannya menjadi viral karena tagar seragam, pesan disebarkan dalam rentang waktu yang singkat, selain itu diamplifikasi oleh jaringan akun terkoordinasi. Sebaliknya, pesan keresahan warga sulit viral karena setiap warga yang mengunggah tidak saling berkoordinasi, pesan diunggah oleh masing-masing di waktu berbeda, dan tak ada komando tagar bersama.
Di sinilah, menurut Merlyna, terletak ironinya kemajuan teknologi digital yang diyakini dapat memberikan keleluasaan bagi publik untuk memilih informasi, tetapi yang terjadi sesungguhnya malah pilihan itu telah disiapkan dengan sangat terkurasi oleh algoritma. ”Kita merasa sedang bebas memilih informasi, padahal pilihan itu sudah disiapkan dalam menu yang terkurasi,” ucap Merlyna.
Dalam studi yang dilakukan Jason Hannan dari Universitas Winnipeg, Kanada, seperti dikutip dari artikelnya, ”Trolling Ourselve to Death?: Social Media and Post-Truth Politics”, pun mengungkap bahwa viralitas tak hanya ditentukan isi konten, tetapi fitur-fitur di media sosial turut berkontribusi. Fitur like di media sosial, contohnya, hadir sebagai wujud dukungan atau validasi bahwa pendapat yang disampaikan di dalam konten itu adalah benar.
Kebenaran itu, menurut Hannan, ditetapkan atas dasar pendapat setiap pemberi like yang biasanya mengandalkan emosi, alih-alih mengedepankan kebenaran melalui penalaran logika atau daya kritis.
Oleh karena itu, mengimbangi pendengung di ruang percakapan digital bukan pekerjaan mudah. Bahkan, Merlyna menyatakan, pertarungan wacana dengan menggunakan akun verified sekalipun tak akan mampu menghadapi dominasi percakapan pendengung di ruang digital.
”Kadang, sering kita lihat, kok isu ini enggak selesai-selasai. Jawabannya, memang (isu itu) tidak dirancang untuk selesai dengan cepat karena yang dihadapi adalah sistem yang memiliki effective algorithmic feedback loop (siklus umpan balik algoritmik yang efektif),” jelasnya.
Dengan memahami cara kerja algoritma ini, menurut Merlyna, publik perlu memahami bagaimana memilah pesan yang benar-benar menjadi pendapat masyarakat. Oleh karena itu, tidak cukup dengan memeriksa fakta (fact checking), tetapi juga memahami bagaimana informasi itu diproduksi.
”Ini bukan masalah benar atau salah, tetapi mengapa informasi itu muncul sekarang? Untuk kepentingan siapa? Siapa yang mendapatkan keuntungan? Siapa yang sedang dieksploitasi?” jelasnya.
Untuk itu, Merlyna menegaskan, di sini dibutuhkan dibangunnya ruang deliberasi dan informasi alternatif. Hal ini mengingat di media sosial ada ruang gema (echo chamber) yang dapat membuat pengguna media sosial terpolarisasi.
”Kita tidak cukup ngikutin akun-akun tertentu, tetapi justru harus keluar dari situ. Pemecahan (masalahnya) bukan sekadar mendobrak algoritma, tetapi bagaimana (membangun wacana tandingan) di ruang-ruang lain, ruang-ruang kelas, ruang-ruang masjid, termasuk ruang online, seperti ruang percakapan Whatsapp, di mana lebih banyak agensi untuk menentukan (isu) tanpa dipengaruhi algoritma,” tuturnya.
”Hal penting adalah bagaimana kita membentuk kolektivitas yang terus-menerus ada secara longitudinal, tetapi juga dalam kurun waktu itu kita memperkuat kapasitas, institutional building, capacity building, dan caring. Menciptakan jaringan yang sebetulnya peduli, antitesis dari algoritmik manipulasi ekonomi,” kata Merlyna menambahkan.
Jika menggunakan ruang digital untuk berjejaring, menurut Merlyna, maka harus mengubah logika, yakni alih-alih mengutamakan follower (pengikut) dan influencer (pemengaruh), tetapi mengedepankan relationship.
”Relationship itu hubungan. Benar-benar memiliki hubungan yang bermakna. Kita membentuk komunitas, bukan grup. Komunitas itu kenal satu sama lain, memiliki memori bersama yang bukan bergantung pada tagar, memiliki imajinasi bersama,” ucap Merlyna.
Sejarah pun, menurut Merlyna, telah membuktikan bahwa perubahan sosial berangkat dari pertemuan banyak pihak.
Jika ada Indonesia Gelap, lanjut Merlyna, kita harus berimajinasi versi Indonesia Terang kita bersama. ”Di komunitas, kita membentuk form of belonging, tidak hanya untuk memerangi musuh bersama, tetapi kita bersatu untuk belong to certain degree (rasa memiliki tingkat tertentu). Bisa di Tangsel, Monas, dan bisa di mana pun. Kemudian kita menciptakan possibilities for collective action (kemungkinan membuat aksi kolektif) yang enggak selalu political, bisa apa pun. Ini bisa hybrid; online dan offline,” ucapnya.
Sejarah pun, menurut Merlyna, telah membuktikan bahwa perubahan sosial berangkat dari pertemuan banyak pihak. ”Perubahan sosial itu, kan, ketika bodies meeting other bodies,” ujarnya.
Strategi lainnya, lanjut Merlyna, adalah membuat konten tandingan berupa hidden transcript (transkrip tersembunyi), yakni menggunakan medium yang relatif tak dianggap berbahaya oleh sistem kekuasaan. Konten itu dapat berupa karya sastra, seperti puisi, humor, meme, dan juga visual.
Ika juga setuju bahwa konten tandingan dapat dilakukan dengan memproduksi karya sastra. Apalagi, saat ini pasar buku-buku dengan pemikiran kritis sedang tumbuh. ”Seperti buku George Orwell (Animal Farm) kembali ramai dipasarkan. Jangan-jangan ketertarikan orang ke karya sastra dan bacaan yang berbobot sedang meningkat ketimbang narasi dari ’pakar-pakaran’ di media sosial,” tuturnya.
Jika kita menengok ke belakang sejenak, sejarah pun telah mengabadikan bagaimana perlawanan terhadap kolonialisme dilakukan lewat karya sastra, seperti buku Max Havelaar karya Multatuli, nama pena seorang penulis Belanda, Douwes Dekker. Ada pula Bumi Manusia, karya Pramoedya Ananta Toer. Buku-buku sastra dengan pemikiran kritis itu cukup mendobrak kesadaran publik mengenai pentingnya keadilan.
