Mahkamah Agung (MA) telah menyatakan surat penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Ini bukan pertama kalinya urusan pendidikan Gibran digugat ke pengadilan.
Dirangkum detikcom, Senin (2/11/2026), setidaknya ada empat gugatan yang menyasar ijazah Gibran. Berikut riwayatnya:
Gugatan Rp 125 Triliun di PN Jakpus
Pada 2025, warga bernama Subhan mengajukan gugatan perdata terhadap Gibran dan KPU RI. Sidang perdana gugatan ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara: 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst yang diadili oleh ketua majelis hakim Budi Prayitno dengan anggota Abdul Latip dan Arlen Veronica. Penggugat meminta majelis hakim menyatakan Gibran tidak sah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Penggugat menilai Gibran tidak pernah menjalani sekolah SMA/sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI, sehingga tidak memenuhi syarat dalam pendaftaran cawapres pada Pilpres lalu.
Berikut isi petitum gugatan terhadap Gibran dan KPU:
1. Mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat I dan tergugat II bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya.
3. Menyatakan tergugat I tidak sah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029
4. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiel dan imateriel kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar Rp 125.000.010.000.000 (Rp 125 triliun) dan disetorkan ke kas negara
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dari para tergugat.
6. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.000 setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan pengadilan ini.
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Apa putusan hakim?
Pada Senin (22/12/2025), majelis hakim membacakan putusannya. Hakim mengabulkan eksepsi dari Gibran dan KPU. Hakim menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
"Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini," ujar hakim.
(haf/imk)
