Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah Menteri dan Pimpinan Lembaga mengadakan rapat koordinasi terbatas membahas mengenai Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian pada Senin (2/11/2026).
Terpantau rapat tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hatarto, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf, dan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunardi.
Menteri UMKM Maman mengungkapkan bahwa rapat tersebut membahas percepatan implementasi program KPPS yang ada di di bawah PNM Mekaar, termasuk penurunan bunga pinjaman dari 25% menjadi 8%.
"Kita uji coba dulu nih, kita tes-tes dulu di lapangan dan memang ada beberapa catatan, evaluasi. Alhamdulillah dari tadi kita evaluasi dan beberapa catatan-catatan itu kita perbaiki dan kita review dan insyaallah dalam kuartal, minggu kedua bulan November, ini sudah bisa kita dorong," katanya kepada awak media saat ditemui di Kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta pada Senin (11/2/2026).
Selain itu, Maman mengatakan bahwa adanya kesepakatan kerja sama teknis antara Kementerian UMKM sebagai kuasa pengguna anggaran dan PNM Mekaar sebagai pihak pelaksana.
Maman menjelaskan pelaksanaan KPPS yang semula dijadwalkan November ini berjalan akan mundur karena adanya uji coba lapangan yang dilakukan untuk penyempurnaan implementasi.
"Cuma memang kenapa ini agak mundur dari jadwal awalnya? Karena kan kita mau uji coba lapangan dulu, jadi tidak langsung semuanya kita implementasikan. Alhamdulillah hasil dari uji coba tersebut di kurang lebih sekitar 2 ribuan ibu-ibu nasabah Mekaar," ucapnya.
KPPS diharapkan mampu meringankan beban pembiayaan dari 12-15 juta debitur perempuan yang terdaftar di PNM Mekaar.
"Sebetulnya konsep besarnya kan ekonomi kerakyatan. (Bunga) diturunkan ke 8% agar beban itu diturunkan. Dengan kita turunkan berat beban packing kita itu tentunya akan buat mereka bisa melari kencang dan harapan kita pertumbuhan usaha mereka juga bisa lebih cepat," ujarnya.
Maman pun mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk program KPPS hingga akhir Desember 2026. Anggaran tersebut nantinya akan menjadi subsidi bagi sebagian penerima program KPPS.
Direktur Utama BRI Hery Gunadi pun menegaskan bahwa pelaksanaan KPPS tersebut direncanakan secepatnya pada tahun ini dengan peserta baru sebagian. Sementara subsidi penurunan bunga ditanggung oleh pemerintah secara penuh.
"Pelaksanaan mulai sisa tahun ini belum full gitu ya, masih sebagian. (Subsidi) Full dari pemerintah termasuk asuransi," katanya kepada awak media.
(haa/haa)
