Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengajak operator telekomunikasi di Indonesia menyatukan kekuatan untuk menghadapi ekspansi perusahaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) global. Langkah tersebut dinilai diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari perkembangan industri AI.
Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, mengatakan pengalaman industri telekomunikasi menghadapi ekspansi perusahaan over the top (OTT) dapat menjadi pelajaran dalam menyikapi perkembangan teknologi AI. Menurutnya, operator telekomunikasi berisiko kembali kehilangan sebagian potensi bisnis apabila menghadapi ekspansi perusahaan teknologi global secara sendiri-sendiri.
Dia mengingatkan, kondisi tersebut dapat membuat operator lokal hanya berperan sebagai saluran bisnis bagi perusahaan global, sementara sebagian besar keuntungan ekonomi justru dinikmati oleh pemain asing.
“Kalau pendekatan ini berjalan terus, kita akan menyiapkan karpet merah buat pemain global dan kita hanya menjadi pasar. Para operator hanya akan menjadi saluran bisnis mereka, jadi kita dapat remah-remahnya saja,” ujar Ismail di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Baca Juga: Komdigi Petakan 5 Risiko AI bagi Indonesia, dari Kesenjangan hingga Kedaulatan Data
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Komdigi mendorong penerapan strategi Indonesia Incorporated yang melibatkan pemerintah dan operator telekomunikasi. Melalui pendekatan ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat menyusun model bisnis dan strategi negosiasi bersama ketika berhadapan dengan perusahaan teknologi global.
Ismail mengatakan Komdigi akan mengambil peran sebagai orkestrator untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dan industri telekomunikasi. Dengan demikian, potensi pasar Indonesia dapat menjadi salah satu faktor penguat posisi tawar dalam kerja sama dengan pemain global.
“Komdigi hadir menjadi orkestrator untuk membantu memperbaiki model bisnis ini dulu. Untuk diskusi ke depan, bersama para global player, pemerintah dan para telko harus duduk satu meja agar posisi tawar kita kuat. Karena kita punya pasar,” tegasnya.
Menurut Ismail, pendekatan bersama tersebut juga perlu diterapkan dalam berbagai lapisan atau stack ekosistem AI. Hal ini mencakup strategi investasi dan negosiasi yang selama ini berpotensi dilakukan secara terpisah oleh masing-masing perusahaan.
Dia menilai, negosiasi kolektif dapat memberikan posisi tawar yang berbeda dibandingkan apabila setiap operator berhadapan dengan perusahaan teknologi global secara individual.
“Kalau kita belanja sendiri-sendiri atau mengeluarkan negosiasi sendiri-sendiri, pasti akan berbeda ketika kita bicara Indonesian Incorporated untuk setiap stack itu. Kita harus membangun daya tawar sebagai bangsa, bukan sebagai perusahaan yang datang sendiri-sendiri,” jelas Ismail.
Lebih lanjut, Ismail menekankan bahwa strategi kolaborasi tersebut tidak berarti menghilangkan persaingan antaroperator telekomunikasi. Kompetisi tetap diperlukan untuk mendorong penyediaan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Namun, menurutnya, terdapat sejumlah aspek dalam pengembangan AI yang dapat menjadi ruang kerja sama antarpelaku industri, terutama yang berkaitan dengan kepentingan nasional.
“Masalah AI ini adalah masalah kedaulatan bangsa ke depan. Di sana ada kedaulatan data, ada kedaulatan digital. Operator saling bersaing, wajar. Namun, kita harus cari di bagian mana yang kita tidak harus bersaing,” ungkapnya.
Melalui strategi Indonesia Incorporated, pemerintah mendorong kolaborasi industri telekomunikasi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem AI global, termasuk dalam aspek investasi, pengelolaan data, dan negosiasi dengan perusahaan teknologi internasional.
