Produksi bijih nikel Indonesia mencapai 225,3 juta ton hingga September 2026. Capaian tersebut masih berada dalam koridor Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) awal 2026 yang ditetapkan sebesar 260 juta hingga 270 juta ton.
Berdasarkan paparan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam gelaran ASCOPE di Sanur, Denpasar, Bali, Maluku Utara menjadi penyumbang terbesar produksi bijih nikel nasional dengan kontribusi 38%.
Sulawesi Tenggara menyusul dengan kontribusi sebesar 36%, sedangkan Sulawesi Tengah menyumbang 21%. Adapun wilayah lainnya, yakni Sulawesi Selatan dan Papua Barat Daya, berkontribusi sekitar 5% terhadap produksi bijih nikel nasional.
Selain bijih nikel, produksi feronikel hingga September 2026 tercatat mencapai 419,08 ribu ton. Sementara itu, produksi nickel matte mencapai 60,81 ribu ton.
Meski produksi bijih nikel hingga September masih berada dalam rentang kuota awal, proyeksi produksi sepanjang 2026 diperkirakan meningkat menjadi sekitar 290 juta ton. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan batas atas RKAB awal 2026 setelah pemerintah melakukan evaluasi dan relaksasi kuota produksi secara terukur.
Di tengah peningkatan proyeksi produksi tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan sinyal bakal kembali memangkas produksi nikel pada 2027. Langkah tersebut diarahkan untuk mengendalikan pasokan di tengah kondisi kelebihan pasokan (oversupply) nikel global.
Bahlil menilai produksi nikel yang terlalu agresif telah menyebabkan kelebihan pasokan hampir 800.000 ton. Kondisi tersebut turut menekan harga komoditas sehingga pemerintah perlu mengendalikan keseimbangan pasokan dan permintaan (supply and demand).
"Harga nikel sekarang sudah di bawah harga Rp16.000, Rp15.800. Kenapa terjadi harga yang menurun? Karena produksi kita jorjoran. Total kebutuhan kita hanya 3,5 juta per tahun di dunia. Sekarang terjadi oversupply hampir 800.000 ton. Bagaimana mungkin bisa harganya bagus?" kata Bahlil dalam gelaran Minerba Convex 2026 di JIExpo, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Bahlil meminta Ditjen Minerba menjalankan strategi pengendalian pasokan dan permintaan melalui pengaturan RKAB nikel. Dia menegaskan pemerintah tidak perlu ragu mengambil langkah tersebut meskipun berpotensi menuai protes dari pelaku usaha.
"Jadi Pak Dirjen, menurut saya, strategi untuk mengendalikan supply and demand lewat RKAB untuk di nikel lakukan. Saya yang tanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara. Enggak usah ragu-ragu. Pasti banyak yang protes, saya tahu," tegasnya.
Baca Juga: Bahlil Bakal Pangkas Lagi Produksi Nikel 2027
Baca Juga: Laba PT Vale Melonjak 180%, Produksi Nikel Matte Justru Turun
Bahlil juga meminta pelaku usaha pertambangan dan industri pengolahan nikel menahan diri agar tidak melakukan produksi secara berlebihan. Menurutnya, kelebihan pasokan berisiko dimanfaatkan negara lain untuk membeli produk setengah jadi Indonesia dengan harga murah.
Produk tersebut kemudian dapat disimpan sebagai cadangan dan dijual kembali ketika harga pasar meningkat. Kondisi itu dinilai berpotensi membuat Indonesia kehilangan kesempatan memperoleh nilai ekonomi yang lebih optimal dari sumber daya mineralnya.
"Jadi saya minta teman-teman antara industri dan pengusaha tambangnya ini kita harus bisa menahan diri. Karena kalau kita terlalu jorjoran, syukur alhamdulillah kalau harganya bagus, kalau harganya enggak bagus, nanti ada satu negara tertentu menampung barang setengah jadi ini dengan harga yang murah, untuk kemudian dijadikan sebagai cadangan di negara dia dan tunggu pada saat harga naik, kemudian dia mainkan," ujarnya.
