Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengevaluasi anggaran pengadaan mie instan untuk korban bencana yang mencapai Rp17,24 miliar.
Dengan asumsi harga Rp3.000 per bungkus, anggaran tersebut setara sekitar 5,74 juta bungkus mie instan sehingga perlu dipastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan pangan para pengungsi.
Renny mengingatkan bahwa bantuan pangan bagi korban bencana harus memperhatikan kebutuhan gizi dan kondisi kesehatan masyarakat terdampak. Mie instan memang praktis, tahan disimpan, dan mudah didistribusikan, tetapi tidak ideal apabila menjadi tumpuan utama konsumsi pengungsi dalam jangka panjang.
“Penanganan korban bencana tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak bantuan yang dibeli atau disalurkan. Yang jauh lebih penting adalah apakah bantuan tersebut benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat terdampak,” tegas perempuan yang akrab disapa Bunda Renny tersebut, Senin (2/11/2026).
Menurutnya, korban bencana terdiri dari berbagai kelompok usia dan kondisi kesehatan, mulai dari anak-anak, lansia, hingga ibu hamil. Kelompok tersebut membutuhkan asupan nutrisi yang beragam selama berada di pengungsian.
Karena itu, pengadaan bantuan pangan perlu mempertimbangkan bahan makanan lain seperti beras, telur, ikan, kacang-kacangan, buah, susu sesuai kebutuhan, serta air minum yang aman. Komposisi bantuan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan para pengungsi.
“Jangan sampai bantuan hanya berorientasi mengenyangkan perut, tetapi mengabaikan kebutuhan gizi masyarakat. Dalam situasi pengungsian, kualitas makanan juga menjadi bagian penting dari perlindungan terhadap korban bencana,” terangnya.
Selain komposisi pangan, Renny meminta Pemprov Jatim menjelaskan dasar perhitungan pengadaan mie instan senilai Rp17,24 miliar tersebut. Informasi mengenai jumlah barang, harga satuan, stok yang tersedia, hingga wilayah dan jadwal distribusi perlu dibuka kepada publik.
Dia juga meminta pengawasan memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah penumpukan persediaan, pemborosan anggaran, maupun bantuan yang tidak sesuai kebutuhan lapangan.
“Yang harus dipastikan adalah bantuan tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, dan benar-benar memberikan manfaat. Jangan sampai anggaran besar, tetapi kebutuhan mendasar korban justru tidak terpenuhi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pengadaan mie instan tersebut merupakan bagian dari belanja logistik kebencanaan yang mencakup enam komponen dengan total sekitar Rp41,35 miliar. Komponen lainnya meliputi selimut Rp9,51 miliar, paket sembako Rp3,81 miliar, terpal Rp2,75 miliar, kasur lipat Rp2,12 miliar, serta 1.901 unit velbed senilai Rp5,90 miliar.[asg/ted]
