CEKEBESMEDIA.ID, Makassar - Pemerintah Kota Makassar mengubah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Terminal Makassar Metro menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda) bernama PT Makassar Membangun Indonesia.
Transformasi ini diarahkan untuk memperluas investasi, mengoptimalkan daerah, dan meningkatkan pendapatan perusahaan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan perubahan status tersebut memberi ruang lebih fleksibel bagi BUMD dalam menjalin kemitraan bisnis dengan investor melalui skema business to business (B2B), tanpa terikat panjangnya tahapan birokrasi kerja sama business to government (B2G).
Hal itu disampaikan Munafri dalam Rapat Paripurna Kesepuluh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Senin (2/11/2026).
"Dengan adanya perseroan ini, perusahaan yang dimiliki pemerintah melalui kepemilikan saham dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak ketiga secara lebih mudah," jelas Munafri.
Menurutnya, skema tersebut memungkinkan pemerintah memanfaatkan aset dan lahan daerah sebagai bagian dari kerja sama investasi, sementara pihak swasta menyediakan modal. Peluang pengembangan mencakup pembangunan hotel, pengelolaan stadion, hingga pemeliharaan fasilitas publik.
"Misalnya ada investor yang ingin membangun hotel bersama pemerintah kota. Pemerintah punya tanah, investor punya modal," tuturnya.
Munafri menegaskan, kehadiran Perseroda bukan untuk memonopoli usaha, melainkan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi investor dan pelaku bisnis di Makassar.
"Kita harus bisa membedakan mana proyek pemerintah dan mana peluang investasi. Ketika kita berbicara B2B, yang kita dorong adalah bagaimana investasi dan peluang bisnis bisa tumbuh," tegasnya.
Melalui perubahan tersebut, cakupan usaha PT Makassar Membangun Indonesia diperluas, meliputi transportasi dan logistik, properti, komersialisasi aset, layanan teknologi dan digitalisasi, serta sektor bisnis lain yang relevan.
Perluasan usaha ini juga merespons sejumlah persoalan Perumda Terminal Makassar Metro, mulai dari belum optimalnya pemanfaatan aset, kebutuhan pemeliharaan fasilitas, keberadaan terminal bayangan, hingga terbatasnya sumber pendapatan.
Perumda tersebut sebelumnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 dengan fokus pada pengelolaan terminal dan pelayanan transportasi.
Munafri berharap transformasi ini mampu meningkatkan produktivitas aset, memperluas pendapatan, menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang usaha bagi UMKM.
Ranperda perubahan bentuk hukum tersebut terdiri atas sembilan bab dan 30 pasal, yang mengatur identitas perusahaan, kegiatan usaha, permodalan, kepemilikan saham, struktur organisasi, kepegawaian, pembinaan, pengawasan, dan ketentuan peralihan.
Munafri yang juga Ketua IKA FH Unhas berharap PT Makassar Membangun Indonesia tumbuh menjadi BUMD yang sehat, kompetitif, dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski berorientasi bisnis, perusahaan tetap diwajibkan menjalankan fungsi pelayanan publik.
"Dengan transformasi ini, aset daerah tidak hanya menjadi fasilitas pelayanan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi yang profesional, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tutup Appi.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda, jajaran kepala SKPD, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur Forkopimda TNI dan Polri.
