Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah di Sumatera Barat merancang pertumbuhan ekonomi yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Perencanaan yang matang dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus memanfaatkan bonus demografi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikan Bima saat memberikan paparan dalam kegiatan Asistensi Pertumbuhan Ekonomi bertajuk “Sinergi dan Kolaborasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Senin (2/11/2026).
Advertisement
Bima menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas penugasan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri mengunjungi berbagai daerah untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih cermat dan berbasis data.
Menurut Bima, Indonesia bercita-cita menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada 2045. Namun, cita-cita tersebut perlu diterjemahkan ke dalam strategi dan langkah nyata. Karena itu, kepala daerah berperan penting mengarahkan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing.
“Masa depan itu mudah dimimpikan, tapi susah untuk direncanakan dan sangat tidak mudah untuk dilakukan. Jadi bagi para pemimpin, bukan hanya bisa memiliki mimpi atau vision, tapi strategi dan orkestrasi itu penting,” ujarnya.
Bima juga menekankan bahwa bonus demografi merupakan peluang besar yang perlu dimanfaatkan melalui perencanaan pembangunan yang tepat. Dengan proporsi penduduk usia produktif yang besar, pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan pembangunan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menjawab kebutuhan generasi muda.
Arah pembangunan, lanjut Bima, perlu sejalan dengan Asta Cita: mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar manfaatnya dirasakan hingga lapisan masyarakat bawah, sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya minat generasi muda terhadap pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs.
Karena itu, dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perlu memperhatikan perkembangan pasar kerja serta peluang ekonomi masa depan.
Bima mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh belanja pemerintah. Investasi, konsumsi, produksi, dan ekspor juga berperan. Pemerintah daerah perlu memahami struktur ekonomi wilayah masing-masing agar kebijakan yang disusun dapat mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan.
“Government spending ini hanya salah satu saja variabel dalam pertumbuhan ekonomi. Ada investasi, ada konsumsi, ada produksi, ada ekspor, dan lain-lain,” jelasnya.
Sebagai salah satu upaya meningkatkan nilai tambah produksi daerah, Bima mencontohkan pengembangan hilirisasi. Komoditas yang semula dipasarkan sebagai bahan mentah dapat diolah lebih lanjut untuk membuka peluang ekonomi yang lebih besar, meningkatkan ekspor, dan menambah kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).
Di akhir paparannya, Bima mengajak para kepala daerah untuk mengevaluasi keseriusan dalam merancang masa depan, ketepatan menyusun strategi, dan kedalaman perencanaan pertumbuhan ekonomi. Dia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Angka mampu menjelaskan apa yang berubah tapi tidak selalu mampu menjelaskan bagaimana perubahan itu dirasakan,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
