Jakarta, VIVA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) di Sumatera Barat (Sumbar) merancang pertumbuhan ekonomi yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan.
Perencanaan tersebut penting untuk mengoptimalkan potensi daerah dan memanfaatkan bonus demografi sebagai modal untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan Bima saat memberikan paparan dalam kegiatan Asistensi Pertumbuhan Ekonomi bertajuk "Sinergi dan Kolaborasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Senin (2/11/2026).
Bima menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas penugasan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengunjungi berbagai daerah untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih cermat dan berbasis data.
Menurutnya, Indonesia memiliki cita-cita besar untuk menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada 2045.
Namun, cita-cita tersebut tidak cukup hanya dirumuskan sebagai visi, tetapi juga harus diterjemahkan ke dalam strategi dan langkah nyata.
Karena itu, kepala daerah memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing.
"Masa depan itu mudah dimimpikan, tapi susah untuk direncanakan dan sangat tidak mudah untuk dilakukan. Jadi bagi para pemimpin, bukan hanya bisa memiliki mimpi atau vision, tapi strategi dan orkestrasi itu penting," ujarnya.
Bima menekankan bahwa bonus demografi merupakan peluang besar yang perlu dimanfaatkan melalui perencanaan pembangunan yang tepat.
Dengan besarnya proporsi penduduk usia produktif, Pemda perlu memastikan kebijakan pembangunan mampu membuka peluang kerja, meningkatkan produktivitas, serta menjawab kebutuhan generasi muda.
Ia juga menekankan bahwa arah pembangunan perlu sejalan dengan Asta Cita, yakni mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan manfaatnya merata hingga lapisan masyarakat bawah, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
Hal ini selaras dengan meningkatnya minat generasi muda terhadap pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs.
Karena itu, dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perlu memperhatikan perkembangan pasar kerja dan peluang ekonomi masa depan.
