JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Bogor Rudi Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi pada pekan lalu. Keduanya diperiksa terkait dugaan pemotongan insentif upah pungut di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, selain dua pimpinan daerah tersebut, KPK juga memeriksa sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, Budi tidak merinci identitas para saksi tersebut.
"Pemeriksaan di Polres Bogor ya, saksi bupati, wakil bupati, beberapa ASN di lingkungan Dinas Pendapatan, semuanya didalami berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif yang diberikan kepada pegawai di Dinas Pendapatan Daerah," ujar Budi, Senin (2/11/2026).
Budi menjelaskan, insentif upah pungut tersebut diberikan kepada unit yang bertugas mengelola pajak dan retribusi daerah. Namun, insentif yang seharusnya diterima secara utuh oleh para pegawai diduga dipotong oleh penyelenggara negara di Kabupaten Bogor.
Baca Juga:Pemotor Wanita Tewas Usai Kecelakaan dengan Mobil Maung, Koarmada III Lakukan PenyelidikanKPK kini mendalami alur dan mekanisme pemotongan tersebut, mulai dari proses pembayaran hingga dasar dilakukannya pemotongan. Penyidik juga menelusuri besaran serta rentang waktu praktik tersebut berlangsung.
"Sehingga praktik-praktik itu kami dalami alur, proses, dan mekanismenya, pembayarannya, kemudian bagaimana mekanisme pemotongan, dasar pemotongan dan sebagainya, termasuk jumlahnya tentu dan timeframe-nya, kapan dilakukan pemotongan itu dan sebagainya," ujar Budi.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan pemeriksaan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tidak dilakukan di Gedung KPK, melainkan di Polres Bogor. Menurutnya, hal tersebut merupakan strategi penyidikan untuk menunjang efektivitas pemeriksaan.
"Ini tentu juga berbasis pada kepentingan efektivitas proses pemeriksaan di tahap penyidikan," tutur Budi.
Ia menambahkan, pemeriksaan di Polres Bogor juga memudahkan penyidik apabila membutuhkan dokumen, data, maupun informasi tambahan dari para saksi.
"Sehingga jika nanti ada kebutuhan dokumen atau kebutuhan data dan informasi, bisa segera dipenuhi oleh penyidik ketika dipenuhi oleh para saksi, ketika ada kebutuhan-kebutuhan tambahan dari penyidik kepada para saksi," katanya.
